Tak Kunjung Diperbaiki, DPRD Terima Banyak Aduan

KABARMALANG.COM – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Abdul Rokhim mengaku banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait jebolnya plengsengan Sungai Molek yang hingga kini tak kunjung diperbaiki.

Abdul Rokhim mengatakan, meskipun masalah tersebut bukan pada rana Komisi I, sebagai wakil rakyat pihaknya sudah berupaya agar insiden jebolnya plengsengan Sungai Molek ini segera ditangani.

Bahkan dirinya mengaku juga sudah mendatangi pihak Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) untuk mengkoordinasikan hal itu lebih lanjut.

“Banyak pengaduan ke saya. Saya sudah mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Kami sudah komunikasikan kepada Ketua DPRD,” kata Abdul Rokhim, ditemui di kantor DPRD Kabupaten Malang, Senin (20/07/2020).

“Masalah Sungai Molek itu sebenarnya bagian dari Komisi III. Kami tetap berusaha, melakukan langkah-langkah itu. Kami tetap respon,” sambungnya.

Dari informasi yang ia dapat, kabar terkait perbaikan plengsengan Sungai Molek ini masih simpang siur. Apakah akan dilakukan tahun 2021, dan juga ada pihak yang menyebut, perbaikan akan dilakukan pada tahun ini melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Kalau menurut informasi pertama itu kan mau dibangun tahun 2021, sedangkan harapan masyarakat kan tahun ini. Tapi ada informasi lagi akan dibangun 2020 melalui PAK,” imbuh dia.

Bahkan, dirinya juga mengatakan, adanya kabar yang menyebut bahwa para petani yang terdampak akan mengeluarkan biaya secara swadaya sebesar Rp 100 ribu per orang agar plengsengan tersebut segera diperbaiki. Hal ini, menurutnya, menjadi sesuatu yang riskan.

“Bahkan ada informasi yang mengatakan petani ini rela mau urunan 100 ribuan untuk mengatasi itu, kalau pejabat yang berwenang tidak mampu. Itu kan memang harusnya tanggung jawab pemerintah,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lebih lanjut menurutnya, masalah tersebut seharusnya menjadi masalah prioritas yang harus segera mendapat penanganan. Agar dampak yang saat ini dirasakan masyarakat tidak semakin meluas.

“Sebenarnya masalah-masalah seperti ini kan urgent dan sifatnya musibah, bencana. Penanggulangannya harus menjadi skala prioritas. Ini juga berkaitan dengan Covid-19, karena anggarannya dialihkan kesitu,” ujar Abdul Rokhim.

Kami sudah berkomunikasi ke DPRD Provinsi, karena ini kan anggaran dari Balai Brantas, yang anggarannya dari APBD Provinsi,” ia mengakhiri. (ris/fir)