Connect with us

Pemerintahan

Wamen Agraria dan Tata Ruang : Saatnya Digitalisasi Dokumen Pertanahan

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerapkan digitalisasi dokumen pertahanan. Selain mempermudah, langkah ini juga mencegah adanya manipulasi. Pada 2024, ditargetkan seluruh bidang di Indonesia sudah terdaftar.

“Sekarang yang menjadi tagline pada kementrian kami adalah digitalisasi. Seluruh dokumen pertanahan diharapkan menjadi dokumen digital. Jadi kalau digital, itu kita bisa memastikan, ada kepastian,” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra dalam penyerahan simbolis sertifikat hak atas tanah di Taman Garuda Wonosari Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (1/9/2020).

Surya Tjandra menambahkan, digitalisasi dokumen pertanahan juga bisa mencegah adanya manipulasi. Disisi lain, akan mempermudah penanaman investasi sesuai dengan prediksi untuk melangkah berikutnya.

“Dengan digitalisasi, manipulasi juga lebih susah. Terus juga yang penting barangkali kalau mau investasi, itu prediktabilitas. Jadi kita bisa duga setelah ini prosesnya seperti apa, apa yang bisa dilakukan dan seterusnya,” bebernya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pada 2024 mendatang, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Apakah nantinya tercatat sudah dalam bentuk sertifikat atau masih dalam proses pengurusan. “Yang penting terdaftar saja dulu. Karena tantangan kita sebagai sebuah bangsa, sudah dianggap terlambat. Sedikitnya selama enam puluh tahun. Negara Malaysia sudah memulai proses itu sejak tahun 1950-an,” kata Surya.

Surya juga menjelaskan, ada dua hal reformasi agraria yang menjadi ruh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu legalisasi dan redistribusi. “Legalisasi yang kita kenal dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) untuk pemberian hak, dan redistribusi berfungsi mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah,” papar Surya.

Menurut Surya, ada banyak kerumitan dalam bidang pertahanan di Indonesia. Karena merupakan dampak dari peninggalan masa penjajahan. Di era Presiden Joko Widodo penyelesaian status tanah milik rakyat menjadi fokus utama. Termasuk, jika ditemui adanya konflik hak atas tanah tersebut.

“Ketika kami ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi wakil menteri. Salah satu tugas pokoknya adalah membantu membereskan penyelasian konflik agraria,” ucap Surya.

Surya Tjandra mengaku, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki batasan dalam melakukan kontrol. Seperti harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Mudah-mudahan KLHK bisa melihat realitasnya seperti apa, dan bisa membantu menyelesaikan persoalan tanah yang terjadi di wilayah mereka,” pungkasnya. (fat/rjs)

Pemerintahan

Testimoni Beberapa Warga Penerima BLT Dinsos-P3AP2KB Kota Malang

Diterbitkan

||

Oleh

Suasana antrian BLT di Kantor Dinsos-P3AP2KB Kota Malang

 

KABARMALANG.COM – Penni Indriani, Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, mengatakan bahwa hari ini khusus pendistribusian BLT di Kecamatan Kedungkandang, untuk 928 KPM. Dilaksanakan di Kantor Dinsos-P3AP2KB dan Bank Jatim Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Untuk penyaluran BLT di Kantor Dinsos-P3AP2KB, tercatat kurang lebih ada 650 KPM yang menerima. Berikut ini ada kesan dan pesan dari beberapa penerima BLT.

Adalah Sholeh, salah satu penerima BLT dari kampung Mergosono, mengatakan bahwa proses ia menerima BLT berjalan lancar dan gampang. Ia tampak senang.

“Alhamdulillah bisa menutupi kekurangan, dan tambah-tambah belanja,” ucap Sholeh kepada Kabarmalang.com, Kamis (24/09/2020).

Pria yang beprofesi sebagai loper koran itu berharap supaya pemerintah lebih merata dalam memberi bantuan

“Bisa merata ke seluruh masyarakat, biar semua bisa merasakan. Bagi saya bantuan 900 ribu itu sudah cukup,” lanjut Sholeh

Begitu juga dengan Muhammad Syafii, warga Kelurahan Kedungkandang, juga menganggap proses pemberian BLT berjalan lancar.

“Alhamdulillah prosesnya gampang. Saya sebelumnya dapat info dari kelurahan melalui RT. Saya senang sekali, rencananya untuk kebutuhan di rumah,” kata Syafii

Setali tiga uang juga dirasakan oleh Ponimah, seorang pedagang sayur asal Lesanpuro. Ia merasa senang dengan BLT ini.

“Perasaannya senang, bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan buat modal jualan sayur. Apalagi ekonomi sedang sepi, ini bisa buat usaha,” terang Ponimah. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Salurkan BLT untuk 5000 KPM

Diterbitkan

||

Oleh

Penni Indriani Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang

 

KABARMALANG.COM – Setelah pada bulan Juli dan Agustus, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang mengadakan program pendistribusian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program bantuan tersebut dilanjutkan lagi di bulan September ini, karena masih ada KPM yang belum menerima bantuan.

“Sebenarnya yang terhimpun ada 6000 lebih KPM. Akan tetapi kemampuan Dinsos-P3AP2KB hanya mencukupi untuk 5000 KPM,” ujar Penni Indriani Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Kamis (24/09/2020) kepada Kabarmalang.com.

Bantuan kali ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penerima bantuan mendapat uang tunai sebesar 900 ribu, total dari tiga bulan.

“Mestinya sejak bulan Juli dan Agustus, karena prosesnya lama sehingga baru terdistribusikan di bulan September,” lanjutnya.

Rincian dari total 5000 KPM adalah Kecamatan Blimbing sebanyak 949, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 928, Kecamatan Klojen sejumlah 1065, dan Kecamatan Lowokwaru ada 633, dan Kecamatan Sukun sebanyak 1425.

“Hari ini khusus pendistribusian di Kecamatan Kedungkandang, sebanyak 928 KPM. Dilaksanakan di Kantor Dinsos-P3AP2KB dan Bank Jatim Jalan Jaksa Agung Suprapto. Beberapa hari ke depan akan berlanjut ke kecamatan lainnya,” ungkapnya. (fat/fir)

Lanjutkan Membaca

Politik

Nahkoda DPRD Kabupaten Malang Sementara Waktu Pindah ke NasDem

Diterbitkan

||

Oleh

Penandatangan surat pernyataan kesanggupan Sodikul Amin menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malang sejak hari ini, Rabu (23/09/2020) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Hal itu, seiring keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang yang menetapkan Didik Gatot Subroto sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Malang berpasangan dengan HM Sanusi sebagai Calon Bupati Malang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang.

Pengunduran diri Didik tersebut sebagaimana aturan yang termuat dalam Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di Dalam Undang-undang disebutkan bahwa calon pemimpin daerah harus memiliki persyaratan yang menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Lantas, untuk mengisi kekosongan kursi jabatan Ketua DPRD Kabupaten Malang, para anggota legislatif Kabupaten setempat akhirnya memilih Wakil Ketua DPRD dari fraksi NasDem, Sodikul Amin untuk memimpin sementara (Plt, red) sebelum adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dalam sambutannya, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi atas kinerja Didik Gatot Subroto yang selama ini telah bekerja keras untuk selalu mengawal program-pogram Kabupaten Malang.

“Tapi karena pihaknya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Malang maka harus mengundurkan diri, sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui, majunya Pilkada Kabupaten Malang 2020 sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang mendampingi Calon Bupati (Cabup) HM Sanusi itu diusung oleh enam partai, yakni PDI Perjuangan, PPP, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Selain HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto, ada dua calon lagi yang akan juga turut berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Malang tersebut, yakni Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang jalur perseorangan, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko.

Besok, Kamis (23/09/2020) ketiga calon tersebut akan mengambil nomor urut ke KPU Kabupaten Malang. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com