KABARMALANG.COM – Melonjakan kasus konfirm positif yang terus bertambah dari hari ke hari. Atas dasar itulah, Walikota Sutiaji menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 bidang kesehatan di ruang sidang Balaikota Malang.

Salah satu fokus utamanya adalah pelaksaan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) yang sedang berlangsung di Kota Malang. “Jangan sampai jadi kluster baru di Kota Malang, hal ini harus kita perhatikan,” ujar Walikota Malang Sutiaji, Senin (06/07/2020).

“Saya ingin tegaskan, mengapa kota Malang tidak mengharuskan peserta UTBK untuk rapid test. Karena saya tidak ingin ada kebijakan yang bersifat disparitas,” katanya.

Artinya, lanjut Sutiaji, saat orang dari luar kota, dan atau warga dari Malang Raya mau berbelanja tidak diharuskan rapid, maka tidak adil apabila anak anak harus rapid. Ini tidak adil.

Sutiaji juga menegaskan, bahwa dia juga telah mengajukan keberatan apabila penetapan status zona (merah, orange, kuning, hijau) akan dilombakan. Kalau itu dilakukan, rawan, karena bisa jadi satu daerah mampu meraih predikat zona tersebut maka tidak akan melakukan rapid massal dan maupun swab. Ini bahaya, dan bisa jadi bom atom.

Pada rapat koordinasi penanganan Covid-19, Pak Aji demikian Walikota Malang akrab disapa, juga menanyakan kemampuan puskesmas mendeteksi data swab yang dilakukan secara mandiri. Ini penting, untuk penajaman langkah tracing dan tracking.

Isolasi mandiri juga menjadi bagian yang dievaluasi. Perhatikan faktor psikologi, faktor kelayakan hunian, faktor kedisiplinan dan membaurnya antara yang konfirm positif dengan yang sehat, sementara yang sehat masih bisa beraktifitas keluar. Ini rentan.

Dihadapan para perwakilan rumah sakit, kepala puskesmas dan juga PPNI, diinformasikan pula bahwa rumah isolasi di eks gedung APDN telah beroperasional dan telah masuk 7 (tujuh) pasien yang meliputi 4 warga Mergosono yang sebelumnya isolasi mandiri dan 3 warga yang tersweeping opsgab karena reaktif rapid test.

Dalam temu antara Walikota Malang dengan perwakilan nakes dimaksud, juga terungkap adanya kebandelan warga yang menolak keluarganya yang meninggal untuk ditangani dengan protokol Covid-19. (ary/fir)