Beredar Isu Kota Malang Sepakat Hentikan MBG, Wakil Ketua DPRD Tegaskan Isu Tidak Benar

KABARMALANG.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra, Rimzah, menanggapi maraknya penyebaran sejumlah unggahan di media sosial yang memuat narasi bahwa Kota Malang sepakat untuk menghentikan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Rimzah, informasi yang beredar tersebut tidak valid karena sebagian besar merupakan isu lama yang kembali dimunculkan tanpa konteks yang utuh.

“Isu yang beredar adalah isu beberapa bulan lalu. Kami dari DPRD Kota Malang sendiri waktu itu menyatakan bahwa sepakat untuk mengevaluasi program MBG supaya manfaatnya lebih optimal dirasakan masyarakat. Bukan menghentikan.”

“Lagi pula MBG adalah program nasional. Kita tidak punya wewenang untuk menolak.” Terang Rimzah.

Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran terhadap berbagai unggahan yang beredar, ditemukan pola penyebaran yang seragam, baik dari sisi narasi maupun waktu publikasinya.

Kondisi tersebut menimbulkan indikasi adanya upaya sistematis untuk membentuk opini publik melalui pengulangan informasi yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

“Setelah kami cermati, materi yang beredar bukanlah informasi baru. Banyak di antaranya merupakan isu lama yang diangkat kembali dan dikemas seolah-olah sebagai peristiwa terkini.”

“Justru cenderung bersifat hoax. Tentu masyarakat harus lebih kritis dan tidak langsung mempercayai informasi semacam ini,” ujarnya.

Rimzah juga mengingatkan bahwa ruang digital saat ini sangat rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi. Karena itu, masyarakat diharapkan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama apabila informasi tersebut disebarkan secara masif oleh banyak akun dengan narasi yang sama.

“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik harus berdasarkan fakta. Jangan sampai masyarakat digiring oleh informasi yang tidak benar atau isu lama yang sengaja dimunculkan kembali untuk membentuk persepsi tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang publik yang sehat dengan mengedepankan literasi digital dan budaya cek fakta.

Menurutnya, penyebaran hoaks dan disinformasi hanya akan memperkeruh suasana serta menghambat terciptanya dialog publik yang konstruktif.

“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Karena itu, mari bersama-sama menolak hoaks, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan mengedepankan fakta dalam setiap diskusi publik,” pungkas Rimzah.