Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Merespons Positif Kehadiran Dashboard JKN

Diterbitkan

||

Walikota Malang Sutiaji dalam pertemuan nasional webinar mengenai dashboard jaminan kesehatan nasional di Ngalam Command Center,

 

KABARMALANG.COM – Walikota Malang, Sutiaji dalam pertemuan nasional webinar mengenai dashboard jaminan kesehatan nasional kepada seluruh duta BPJS Kesehatan yang berlangsung di Ngalam Command Center, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Malang merespons positif kehadiran dashboard JKN sebagai wujud amanat pemanfaatan dan pengelolaan data. Hal ini luar biasa, karena ada beberapa manfaatnya.

Pertama, mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan iuran. Kedua, mendukung upaya tindakan promotif dan preventif, akses data, memudahkan pemetaan kelompok sasaran penanganan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jumlah faskes kerja sama. Ketiga, memudahkan dokter/nakes, untuk menganalisis rujukan dan mengoptimalkan fungsi Faskes Pratama.

“Saya sering agak marah, jika dikit-dikit dirujuk. Jadi, beberapa hari kita kumpulkan ada, kepala puskesmas dan klinik, yang rujukannya tinggi, saya berikan ancaman, klinik, akan saya cabut, ini berarti fungsi klinik tidak jalan. Karena sesungguhnya klinik adalah mendekatkan FKTP, benar-benar menganalisa seminimal mungkin orang rujukan ke rumah sakit. Ketika ada mitigasi sedini mungkin berkaitan dengan masalah kesehatannya,” ujar Sutiaji, Rabu (26/08/2020).

Sutiaji melanjutkan bahwa dashboard JKN ini juga relevan dengan kebijakan pemerintah, the future of Malang, ada Malang 4.0, mendorong bagaimana smart city. Bagaimana masyarakat sekarang menggunakan IT, jika tidak, maka akan tertinggal. Puskesmas dan klinik sudah menerapkan antrean online.

Fitur yang ada di dashboard, ini luar biasa. Mampu mengetahui capaian UHC dan problem peserta JKN. Kalau kepala daerah dan dinas kesehatan benar-benar memanfaatkan ini, maka akan memberi dampak yang baik.

“Maka BPJS ke depan, tidak akan mengalami kerugian terus menerus. Karena ini sudah detail sekali, profil JKN bagaimana, jumlah kunjungan FKTP, kita bisa menganalisa orang sakit. Jumlah rujukan seberapa jauh, dan jenis rujukannya bagaimana. Sampai kepadanya ada reward dan punishment, ada top sembilan diagnosa FKTP. Jumlah kasus juga demikian. Sampai pada utilisasi penyakit, atas covid ini sudah bisa diketahui,” jelas Sutiaji.

“Artinya bahwa, tentu dashboard ini tidak sempurna, perlu adapenyempurnaan. Paling tidak ketika dimanfaatkan dengan baik. Semua pemangku kepentingan, saya yakin sebetulnya Covid sudah tidak perlu ditakuti,” ucapnya.

“Karena ini sudah terdetail, data-data kesehatan di dashboard ini sudah terpantau. Selanjutnya. Contoh saja, untuk pemantaun capaian UHC, untuk merumuskan kebijakan semakin memudahkan kita, mengetahui berapa sih, jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN,” sambung Sutiaji. (fat/fir)

Pemerintahan

Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19, Begini Saran Kadinkes Kabupaten Malang

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan setiap pasangan calon Bupati Malang lebih banyak melakukan kampanye secara virtual. Mengingat kondisi saat ini tengah masa pandemi Covid-19.

“Sebaiknya untuk meminimalisir adanya kontak langsung dengan orang lain lebih baik melakukan kampanye secara virtual,” ungkap Arbani kepada Kabarmalang.com beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, mantan Direktur RSUD Lawang itu juga menyarankan, meski dilaksanakan secara daring, setiap pendukung juga diharuskan untuk menjaga jarak saat menyimak kampanye dari paslon Bupati Malang.

Sementara untuk pelaksanaan pemungutan suara Arbani menghimbau kepada pelaksana Pilkada (KPU Kabupaten Malang,red) agar batas waktu pemungutannya lebih diperpanjang lagi. Tujuannya agar tidak terjadi antrian dan penumpukan masyarakat di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Misalnya kalau batas waktunya jam 13.00 sebaiknya diperpanjang lagi menjadi jam 14.00,” tuturnya.

Lantas untuk masyarakat yang komorpid namun memiliki hak suara, lanjut Arbani sebaiknya melakukan pemungutan suara dari rumah masing-masing. “Dan pelaksana pemilu juga seharusnya menyiapkan untuk masyarakat yang melakukan pemungutan suara dari rumah,” tuturnya.

Sedangkan petugas Dinas Kesehatan sendiri menurut Arbani nanti juga akan berjaga saat pemungutan suara dan akan menggukan APD (Alat Pelindung Diri).

“Hanya saja APD-nya tingkat satu, yakni masker face shield. Di sana nanti kita akan memantau penerapan protokol kesehatan masyarakat,” tutupnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Usai Dilantik, Pjs Bupati Tinjau Tempat Kerjanya

Diterbitkan

||

Oleh

Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam saat meninjau Pendopo Kepanjen didampingi Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Selama 71 hari kedepan akan ada wajah baru sosok Bupati Malang. Yakni Sjaichul Gulam, selaku pejabat yang ditunjuk sebagai Pjs (Pejabat Sementara) Bupati Malang. Hal itu seiring dengan resminya Bupati Malang, HM Sanusi cuti karena hajatnya untuk mencalonkan Bupati Malang periode 2021-2025 dalam Pilkada 9 Desember nanti.

Usai dilantik sebagai Pjs Bupati Malang oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/9/2020) malam, Sjaichul langsung meninjau calon tempat kerjanya, yakni di dua Pendopo Agung Kabupaten Malang yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kota Malang dan Pendopo Kepanjen, Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dalam kunjungannya tersebut, tampak Sjaichul meninjau beberapa ruangan yang ada di Pendopo Agung maupun Pendopo Kepanjen, Kabupaten Malang, didampingi oleh Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Sjaichul mengatakan bahwa agenda perdananya ini merupakan pelaksanaan dari SK (Surat Keputusan, red) Menteri Dalam Negeri (mendagri) nomor: 131.35-3024 tertanggal 24 September 2020 yang menunjuknya sebagai Pjs Bupati Malang mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Karena SK saya penunjukkan saya mulai jam 24.00 malam tadi. Saya sudah harus tahu lapangan dan harus tahu apa yang harus saya kerjakan,” katanya usai kunjungan di Pendopo Kepanjen, Sabtu (26/09/2020).

Beberapa hari kedepan ia mengaku akan segera mengumpulkan jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai tahapan perkenalan.

“Saya kan nggak butuh apa-apa hanya butuh kinerja 71 hari saya nyaman dan aman di Kabupaten Malang ini. Terutama pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Makanya saya butuh sosialisasi kedekatan dengan OPD terutama, terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara, red),” jelasnya.

Setelah itu, langkah terdekat yang akan dilakukannya yakni menjalin kedekatan dengan jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang.

“Rencana saya nanti pendekatan ke Forkopimda Kabupaten Malang termasuk media-media yang perlu saya parani (hampiri, red),” ungkapnya.

Terkait pencegahan Covid-19 sendiri pihaknya mengaku berkomitmen untuk melakukan pencegahan persebaran Covid-19 di Kabupaten Malang, sebagaimana titipan dari Bupati Malang, HM. Sanusi.

“Pastinya nanti saya akan terjun supaya stabilitas perkembangan penularan Covid ini berjalan dengan baik. Kalau perlu terus turun,” katanya.

Sebagai informasi bahwa Sjaichul akan menjadi Pjs Bupati Malang selama 71 hari mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Mohon doanya saja ya, supaya selama kepeminpinan saya selama di sini (Kabupaten Malang) berjalan dengan baik,” pungkasnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos-P3AP2KB Distribusikan BLT untuk 928 KPM di Kecamatan Kedungkandang

Diterbitkan

||

Oleh

Dinsos-P3AP2KB Distribusikan BLT untuk 928 KPM di Kecamatan Kedungkandang

 

KABARMALANG.COM – Dinsos-P3AP2KB Kota Malang mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 928 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kedungkandang pada Kamis (24/09/2020) kemarin.

Menurut Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Penni Indriani mengatakan bahwa kemarin itu khusus pendistribusian BLT di Kecamatan Kedungkandang, untuk 928 KPM.

Pendistribusian tersebut diilaksanakan di Kantor Dinsos-P3AP2KB dan Bank Jatim Jalan Jaksa Agung Suprapto.

“Sebenarnya yang terhimpun ada 6000 lebih KPM. Akan tetapi kemampuan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang hanya mencukupi untuk 5000 KPM,” ujarnya.

Bantuan kali ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penerima bantuan mendapat uang tunai sebesar 900 ribu, total dari tiga bulan.

“Mestinya sejak bulan Juli dan Agustus, karena prosesnya lama sehingga baru terdistribusikan di bulan September,” lanjutnya.

Rincian dari total 5000 KPM adalah Kecamatan Blimbing sebanyak 949, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 928, Kecamatan Klojen sejumlah 1065, dan Kecamatan Lowokwaru ada 633, dan Kecamatan Sukun sebanyak 1425.

“Hari ini khusus pendistribusian di Kecamatan Kedungkandang, sebanyak 928 KPM. Dilaksanakan di Kantor Dinsos-P3AP2KB dan Bank Jatim Jalan Jaksa Agung Suprapto. Beberapa hari ke depan akan berlanjut ke kecamatan lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu menurut salah satu penerima BLT dari Mergosono mengatakan bahwa proses menerima BLT berjalan lancar dan gampang. Ia tampak senang.

“Alhamdulillah bisa menutupi kekurangan, dan tambah-tambah belanja,” ucap Sholeh kepada Kabarmalang.com, Kamis (24/09/2020).

Pria yang berprofesi sebagai loper koran itu berharap supaya pemerintah lebih merata dalam memberi bantuan.

“Bisa merata ke seluruh masyarakat, biar semua bisa merasakan. Bagi saya bantuan 900 ribu itu sudah cukup,” lanjut Sholeh. (fat/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com