Kasus Dugaan Korupsi Lahan SMAN 3, Kinerja DPRD Dikritisi LSM

KABARMALANG.COM – Terendusnya dugaan korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait penagadaan lahan tanah untuk pendirian SMAN 3 Batu pada tahun anggaran 2014 lalu mendapatkan kritisi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sudarno Direktur GGAA (Good Governance Activator Alliance) yang saat itu ikut mengawal kasus tersebut di Kejaksaan Negeri Kota Batu mempertanyakan kinerja DPRD Kota Batu yang menjabat pada masa periode 2014 – 2019.

“Ini mengindikasikan bahwa longgarnya pengawasan yang telah dilakukan. Bila dugaan mark up pengadaan ini terbukti, maka akan menjadi preseden buruk lembaga legislatif yang menjabat pada masa itu,” tegasnya kepada awak media, Jumat (10/07/2020).

Terlebih, menurutnya DPRD sendiri merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki tantangan berat, sehingga masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa mereka benar-benar mampu berkinerja dengan baik sesuai dengan tupoksi yang telah termaktub dalam regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Didik Machmud Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu menegaskan bahwa anggota DPRD tidak mengetahui secara langsung tentang proses pengadaan tanah berikut dengan transaksinya.

Hal ini dikarenakan anggota DPRD pada masa itu baru dilantik pada bulan Agustus tahun 2014. Ia juga menambahkan setelah pembentukan komisi dan lain sebagainya, DPRD Kota Batu baru aktif dan melaksanakan tugasnya pada bulan September 2014.

“Kebetulan saat itu saya juga menjadi Ketua Komisi C. Kami hanya mendapatkan undangan peresmian Gedung SMAN 3 saja saat itu,” tegas Didik. Ia juga menambahkan bahwa pihak DPRD mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kejari Kota Batu dalam setiap prosesnya.

Senada, Sampurno Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Batu juga mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. “Harus sampai tuntas dan kami anggota DPRD mengapresiasi langkah kejaksaan sehingga Kota Batu bisa benar-benar bersih dari kasus Korupsi,” tukasnya. (arl/fir)