Aksi Aliansi Mahasiswa Resah di Depan Gedung DPRD Kota Malang

KABARMALANG.COM – Aksi Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (6/7/2022).

Mereka melakukan aksi ini untuk mendesak pemerintah dan DPR transparan dalam pembentukan draf Rancangan KUHP.

AMARAH menemukan sejumlah kecacatan materiil dari R-KUHP dengan sandaran draf R-KUHP tahun 2019.

Pendemo yang berasal dari mahasiswa Universitas Brawijaya itu juga melakukan teatrikal.

Teatrikal mahasiswa tersebut menggambarkan tiga sosok yakni Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil MenkumHAM Profesor Eddy Hiariej.

“Kami menolak bersandar pada draf rancangan KUHP tahun 2019. Karena belum ada revisi,” ujar Korlap aksi M Nizar Rizaldi kepada wartawan di sela aksi.

Pemerintah dan DPR RI, menurut Nizar, semestinya melakukan koreksi atas draft R-KUHP ketika banyak terjadi penolakan dan menuntut adanya revisi.

Setidaknya ada 10 temuan kecacatan materiil dari R-KUHP itu, kata Nizar, seperti pengaturan hukuman yang hidup di dalam masyarakat tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 598.

Kemudian terkait penentuan hukuman mati sesuai Pasal 67,99,100 dan Pasal 101. Di nilai melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dalam setiap individu.

“Ada juga pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden, sangat bertentangan dengan penjaminan kebebasan berpendapat dan cenderung memunculkan pemerintahan otoriter,” terangnya.

KUHP merupakan produk kolonial, lanjut Nizar, sudah semestinya untuk di perbaruhi setelah 75 tahun Indonesia merdeka.

“Penting bagi kita untuk tetap mengawal dan mengkritisi,” Nizar mengakhiri. (tik/fir)