Connect with us

Pemerintahan

Ketua DPRD Kota Malang Kritisi Perencanaan Belanja Pemkot yang Kurang Presisi, Desak SILPA Dialokasikan ke Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Diterbitkan

1 bulan yang lalu

,

IMG 20260725 174938
DPRD Kota Malang mengkritisi tajam perencanaan belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dinilai kurang presisi menyusul ditemukannya sisa anggaran (istimewa)

KABARMALANG.COM – Ketua DPRD Kota Malang mengkritisi tajam perencanaan belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dinilai kurang presisi menyusul ditemukannya sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Kritikan pedas yang disampaikan pimpinan legislatif pada Sabtu, 25 Juli 2026 ini menyoroti ketimpangan antara pengalokasian anggaran awal dengan realisasi program kerja di lapangan yang memicu membengkaknya sisa dana APBD.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan dana publik tersebut, DPRD mendesak Pemkot Malang untuk segera merombak formulasi penganggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) dengan memprioritaskan sisa dana ke sektor-sektor vital khususnya peningkatkan layanan kesehatan gratis masyarakat, pembenahan fasilitas sekolah.

Serta beasiswa pendidikan agar sisa belanja daerah memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Kota Malang.

Poin Kritik Utama DPRD dan Solusi Alokasi Anggaran

​Untuk memperjelas arah pengawasan legislatif terhadap kinerja keuangan daerah, Ketua DPRD Kota Malang menekankan beberapa pilar prioritas:

​Evaluasi Perencanaan OPD: Mendesak Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun estimasi belanja yang lebih akurat dan realistis.

​Prioritas Sektor Kesehatan: Mengalihkan sisa anggaran untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana Puskesmas, dan penanganan stunting.

​Penguatan Sektor Pendidikan: Menyalurkan dana mengendap untuk perbaikan infrastruktur sekolah rusak, insentif tenaga pendidik, serta bantuan operasional siswa kurang mampu.

Tabel Pemetaan Analisis Pengawasan APBD Kota Malang

​Berikut adalah tabel rincian mengenai poin krusial kritikan legislatif dan arah alokasi anggaran daerah:

Indikator Pengawasan

Isu & Catatan DPRD Kota Malang

Arah Solusi & Rekomendasi

Evaluasi Kinerja APBD

Perencanaan belanja Pemkot kurang presisi & tidak terserap.

Penyusunan program kerja yang terukur & realistis.

Sektor Prioritas 1: Kesehatan

Penguatan anggaran sarana medis & jaminan UHC.

Pemenuhan hak kesehatan dasar bagi warga miskin.

Sektor Prioritas 2: Pendidikan

Perbaikan gedung sekolah & bantuan siswa berprestasi.

Pemerataan mutu pendidikan dari jenjang PAUD–SMP.

Mekanisme Penyerapan

Pengintegrasian dana sisa ke formulasi APBD-P

Percepatan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).

Topik Terkait:
Iklan
Iklan

Terpopuler