Atasi 27 Ribu Pengangguran di Kota Malang, DPRD Desak Orkestrasi Lintas Sektor dan Program Pemagangan Industri

KABARMALANG.COM – DPRD Kota Malang secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera membangun orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang nyata guna mengentaskan sekitar 27 ribu warga lokal yang masih berstatus menganggur.

Sorotan tajam kalangan legislatif per Kamis, 23 Juli 2026 ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pencari kerja, khususnya lulusan SMA/SMK, yang belum terserap secara optimal oleh pasar kerja daerah. Guna menekan angka pengangguran terbuka tersebut,

DPRD mendorong integrasi program yang mengubungkan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri (DUDI), perluasan akses program pemagangan bersertifikat.

Serta fasilitasi bursa kerja (job fair) yang tepat sasaran demi menciptakan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan di Kota Malang.

Pokok Urgensi dan Solusi Pengentasan Pengangguran

​Untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Kota Malang, DPRD menekankan tiga pilar solusi strategis:

​Orkestrasi Lintas Sektor: Mengintegrasikan peran Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, asosiasi industri, dan institusi pelatihan kerja agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

​Penyelarasan Kelulusan (Link and Match): Menghubungkan kompetensi lulusan SMA/SMK dengan kualifikasi spesifik yang dibutuhkan oleh industri skala lokal maupun nasional.

​Optimalisasi Pemagangan Kerja: Memperluas kuota program pemagangan di perusahaan lokal guna memberikan pengalaman kerja praktis serta peluang rekrutmen langsung bagi warga Kota Malang.

Rangkuman Data Ketenagakerjaan dan Arahan DPRD Kota Malang

​Berikut adalah tabel rincian mengenai kondisi ketenagakerjaan dan rekomendasi kebijakan daerah: