Antisipasi Penyelewengan Bantuan Gempa Bumi, Ini Kata Bupati Malang

KABARMALANG.COM – Bupati Malang, HM Sanusi meminta jajarannya menertibkan dan mengetatkan pencatatan pengelolaan dana bantuan terhadap korban bencana gempa bumi.

Hal itu sebagai langkah antisipasi adanya unsur penyelewengan dana bantuan tersebut.

“Itu kan selalu ada laporannya, berapa yang masuk, penyalurannya ke mana saja. Itu semua harus jelas, tidak boleh sampai ada yang bodong,” ungkapnya, Selasa (20/4).

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Lantas, salah satu cara untuk mengatur ketertiban pengeluaran, Sanusi mengatakan keuangan akan menerapkan sistem satu pintu.

Artinya, semua bantuan berupa uang hanya boleh masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang.

“Sehingga nanti pelaporanya juga akan lebih mudah, tidak pecah-pecah,” bebernya.

Namun secara kelembagaan, sistem pengawasan keuangan akan menjadi tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Malang.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, Kejaksaaan Negeri Kepanjen sebelumnya telah mewanti-wanti. Pemerintah daerah tidak boleh tak main-main dengan dana bencana.

Karena apabila terbukti terjadi pelanggaran, ancaman hukumannya adalah hukuman mati.

Hal itu seharusnya menjadi peringatan semua yang bertanggung jawab. Terkait hal itu, Sanusi sepakat.

Hal itu menurutnya juga menjadi pengingat kepada seluruh elemen pemerintahan. Baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan lainnya, pemerintahan harus bisa bersinergi dengan baik.

“Semua jajaran dari Desa sampai Pemerintah Daerah kami libatkan. Supaya dapat saling kontrol dan mengingatkan, karena ini jumlahnya tak sedikit,” akhirnya.(im/yds)