Serah Terima Pasar Sayur, DPKPP Kota Batu Punya Hutang

KABARMALANG.COM – Setelah pembangunan pasar sayur Kota Batu tahap 2 diresmikan pada 17 Februari lalu, Pemkot Batu masih memiliki hutang pembayaran pada pihak ketiga sebesar 20 persen dari total anggaran Rp. 5 miliar.

Hal ini dibenarkan oleh Bangun Yulianto Sekretaris DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) Kota Batu ketika diwawancarai, Jumat siang (04/09/2020).

“Benar, kekurangan membayarnya masih 20 persen atau sekitar Rp. 1,7 miliar. Itu juga belum termasuk denda dari pihak ketiga, karena kinerja yang kurang bagus hingga mengalami keterlambatan,” ujarnya.

Bangun Yulianto, menambahkan pihaknya telah melihat hasil evaluasi terkait atap yang bocor dan drainase yang sempat menjadi keluhan pedagang, yang sebelumnya bermasalah dan saat ini sudah berjalan sempurna.

Sementara itu Wahyu Prasetyawan, Direktur PT. Bintang Wahana Tata mengungkapkan bahwa kekurangan pembayaran tersebut dijanjikan akan dibayarkan pada masa PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) di tahun 2020 semester kedua.

Wahyu Prasetyawan, menyampaikan bahwa pihaknya juga bersedia membayar denda keterlambatan dengan kisaran Rp. 175 juta dalam proses pembangunan tersebut.

“Tapi keterlambatan tersebut bukan tanpa sebab. Perencanaan drainase baru muncul saat pengerjaan kami mencapai 60 persen, sehingga kami harus kembali menyesuaikan,” tutur pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

Wawan, menambahkan bahwa dalam rencana awal, drainase hanya ada dalam pembangunan pasar tahap satu. Namun ketika diketahui mutu cor dak rawan terkena air, maka diputuskan adanya drainase.

Tidak hanya itu saja, lanjut Wawan, terkait atap yang mengelupas berawal dari kesalahan spesifikasi yang menggunakan atap bahan skylith dan bukan atap yang bagus yang digunakan dalam jangka panjang, sehingga setelah 6 bulan peresmian sudah mengalami kerusakan.

Dalam masa perawatan atap telah diganti dengan bahan spandek. “Kami berharap kedepannya tidak terulang kembali dengan memberikan konsultan perencana yang mumpuni kualitasnya. Hal ini agar kedepannya pekerja di lapangan tidak ribet,” tukasnya. (arl/fir)