Connect with us

Kabar Batu

Wali Kota Batu Sampaikan Jawaban Terkait Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD 2022

Diterbitkan

,

Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu. (foto istimewa)

 

KABARBATU.COM – Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Jumat (9/9/2022).

Rapat Paripurna, di gelar secara hybrid di Ruang Rapat Paripurna DPRD dan di ikuti secara virtual oleh Wali Kota Batu beserta Forkopimda Kota Batu melalui zoom meeting.

Terkait proyeksi APBD murni 2022, Wali Kota Batu mengatakan, Pemerintah Kota Batu akan terus berupaya meningkatkan APBD 2022 melalui kolaborasi dan sinergi antar SKPD.

“Salah satu upaya yang di tempuh, dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah adalah penguatan sinergi dan kolaborasi bersama SKPD,” katanya.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, proyeksi komposisi PAD terhadap total pendapatan mencapai sekitar 21,1%. Angka ini cukup baik jika di bandingkan dengan rata-rata kemampuan fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Salah satu dasar pertimbangan, dalam penentuan proyeksi kenaikan target pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak daerah adalah realisasi pajak daerah sampai dengan 31 Agustus 2022 yang sudah mencapai 80%.

Selain itu, juga memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat pada Triwulan II tahun 2022.

Hal ini, di tunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang tumbuh pada kisaran 5,4%, dan Jawa Timur 5,70% serta Kota Batu di proyeksikan pada kisaran 5,5% – 6,01%.

“Pemerintah Kota Batu, akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat di pertanggungjawabkan,” kata Wali Kota.

Upaya peningkatan PAD, akan di lakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus investasi. (tik/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih