Connect with us

Kabar Batu

KH Eddy Rumpoko: Paul Sastro Jual Beli Tanah di Terjemahkan Gratifikasi

Diterbitkan

,

Yoza Phahlevi Kuasa Hukum (KH) terdakwa mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpko (foto istimewa)

 

KABARBATU.COM – Yoza Phahlevi Kuasa Hukum (KH) terdakwa mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terkait dugaan perkara gratifikasi.

Kamis (24/2/2022) malam angkat bicara. Itu, terkait pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronald Worotikan yang di beritakan sebelumnya.

“Tadi baca berita. Di pemberitaan itu berkaitan dengan pekerjaan, kan begitu. Saksi sama ahli yang di hadirkan tadi, tujuannya di persidangan itu mengungkap kebenarannya. Jaksa punya kebenaran sendiri, kamipun juga punya kebenaran sendiri,” kata Yoza.

Lantas, kata dia, tadi ahli membahas soal kebenaran yang seharusnya di temukan dalam persidangan. Kemudian, Jaksa tadi di pemberitaan kata dia, berkaitan dengan jabatan.

“Kalau kami begini, mestinya di pisah kapasitas Pak Eddy Rumpoko sebagai Wali Kota Batu, dan kapasitas Pak Eddy sebagai pribadi. Tadi muncul pertanyaan kepada ahli, ahli menjelaskan Undang- Undang dasar. Artinya apakah seorang kepala daerah kehilangan hak- hak keperdataannya setelah menjabat kepala daerah,” ujarnya.

Itu, ujar dia, apakah kliennya tidak boleh bisnis properti pada saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota.

“Kan tidak seperti itu. Ada satu contoh kaitannya dengan Pak Paul Santro. Itu jual beli tanah kemudian di terjemahkan sebagai gratifikasi. Ahli tadi menjelaskan seharusnya kebebasan itu di ungkap,” terangnya.

Jadi, terang dia, itu kan ada kebenarannya masing- masing, dengan demikian pihaknya mengaku berpandangan sederhana.

“JPU tadi membahas tentang Zaini pemberian uang dan mendapat proyek yang di bahas sampai di sini saja. Soal Yanto JPU bilang rasanya tidak mungkin Yanto Sekpri Pak Eddy, dalam persidangan juga di temukan keterangan Yanto ini beda dengan keterangan saksi yang memberikan,” jelasnya.

Di situ, jelas dia, kan harus di garis bawahi juga. Ternyata keterangan Yanto menerima bungkusan dan isinya uang sejumlah Rp 1 miliar, dan menurutnya si pemberi tidak mengetahui uang Rp 1 miliar tersebut.

“Itu juga jadi pertanyaan uangnya itu apakah sampai ke Pak Eddy,” tanya dia. Saat di tanya terkait pasal 12 B, antara pemberi dan penerima di sebut termasuk gratifikasi?

“Kalau saya melihatnya harus di pisahkan transaksi yang terjadi yang di lakukan Pak Eddy sebagai Wali Kota, dan sebagai pribadi. Pribadi itu bisa di katakan sebagai pengusaha. Makanya dalam  paaal 12 B dan pasal 11 itu di kaitkam dengan tugas wewenang dan jabatan,” jelasnya.

Yang di berikan itu jelas dia, berkaitan dengan tugas wewenang dan jabatan harus bertentangan.

“Sedangkan dalam fakta persidangan juga kita termukan kalau misalnya begini. Perizinan perizinan seharusnya tidak terbit tapi karena ada uang pelicin menjadi terbit, itu kan bertentangan dengan tugas dan jabatannya. Tapi hal- hal yang seperti itu tidak ada,” tegasnya.

Di situ, tegas dia, dalam fakta persidangan tidak ada, dan perizinan- perizinan itu di lakukan sesuai prosedur.

“Itu, waktu jamannya Ibu Eny. Ibu Eny bilang berkaitan dengan perizinan prosedur. Berkaitan dengan pekerjaan yang di tuduhkan dapat fee 10 persen itu tidak ada, dan ramai lagi di bahas nota dinas. Ada nota dinas tapi fungsinya sebagai kontrol penyerapan anggaran,” ucapnya.

Jadi ucap dia, kalau melihat pandangan dari JPU menurut Yoza justru tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan dan wewenang klienya.

“Apalagi banyak saksi- saksi yang mengatakan bahwa uang- uang itu uang pinjam meminjam atau hutang piutang,” ungkapnya.

Saat di singgung terkait kebenaran kliennya telah di sangka menerima dugaan gratifikasi sebesar Rp 46 miliar?

“Kalau saya mau bilang itu kewenangannya dari JPU, dan JPU menentukan angka seperti itu, itu saya rasa ada dasarnya. Kewenangan JPU dan bahasa sederhananya cuman persidangan ini memang tujuannya tadi untuk mengungkap kebenaran,” paparnya.

Karena, benar tidaknya apa- apa yang di ungkap JPU, dan ujung ujungnya terbukti atau tidak. Saat di tanya terkait tahapan sidang beberapa lama lagi?

“Saya belum bisa pastikan cuma kalau agenda berikutnya ini pemeriksaan terdakwa. Selanjutnya tuntutan, pembelaan, dan putusan,” pungkasnya.(gus/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih