Kasus SPI, Kuasa Hukum Minta Pelapor Datang di Persidangan

 

KABARBATU.COM – Pelapor dugaan pencabulan di SMA SPI (SDS) 29, di minta untuk datang dalam gelar persidangan di PN Malang.

Pernyataan tersebut di tegaskan kuasa hukum JE, Jefry Simatupang, Rabu (23/2/2022).

Bukan tanpa alasan, SDS melalui LPSK sebelumnya meminta persidangan di gelar secara teleconfrence (virtual). Selain itu, pelapor juga di ketahui tidak datang dalam sidang ke dua ini.

Jefry menegaskan pihaknya ingin mendengar secara langsung keterangan-keterangan dari SDS dalam persidangan.

“Jangan sampai sidang ini dibuat online, kami hanya ingin mendengar secara langsung keterangan saksi korban,” kata Jeffry, sewaktu di hubungi.

Jeffry tetap membantah segala tuduhan yang selama ini di layangkan kepada kliennya.

Ia juga menyesalkan adanya demontrasi yang menyudutkan kliennya terkait perkara yang masih dalam proses pembuktian.

“Kami meminta para demonstran jangan main-main saat berstatemen dalam orasi. Bila sampai ada kata atau ucapan fitnah terhadap klien saya tentu ada konsekuensi hukum,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kasi Intel Kejari Batu Edi Sutomo membenarkan adanya permohonan LPSK yang meminta persidangan kasus tuduhan pencabulan JE di sidangkan secara daring.

Namun, hal itu sepenuhnya merupakan kewenanagan pihak pengadilan.

“Kita sudah melakukan diskusi terkait surat permintaan dari LPSK yang meminta sudah di lakukan secara daring namun semua tetap sepenuhnya hak dari pihak Pengadilan Negeri Kota Malang, karena yang melangsungkan sidang berada di kewenangan majelis hakim,” terang Edi.

Menyikapi intervensi Komnas PA yang meminta terdakwa JE supaya dilakukan penahanan.

Humas PN Kota Malang Muhammad Indarto dalam hal ini menegaskan, perihal penahanan adalah ranah Kewenagan Majelis hakim. Siapapun tidak dapat melakukan intervensi.

“Apakah majelis hakim akan menahan atau tidak dari terdakwa ini, kembali saya sampaikan itu adalah kewenangan sepenuhnya dari majelis hakim dan itu tidak bisa di intervensi oleh siapapun,” ujarnya.

“Karena, majelis hakim yang tahu bagaimana proses persidangan ke depan,” pungkas Indarto.(ags/fir)