Connect with us

Kabar Batu

Luruk Among Tani, Warga Sumberejo Minta Urusan Desa Jangan Dicampuri

Diterbitkan

||

Warga Desa Sumberejo luruk Balaikota Among Tani (Foto : Choirul Anwar)

KABARMALANG.COM – Warga Desa Sumberejo, Kota Batu meluruk Balaikota Among Tani. Setelah mencuat kabar tentang pelaporan adanya tempat wisata yang tidak berizin berdiri di kawasan Dusun Jombok.

Tuntutan masyarakat yang menamai gerakan mereka sebagai Yayasan Arjom, agar permasalahan yang ada di Desa Sumberejo tidak dicampuri oleh pihak luar, karena dinilai semakin memperkeruh.

“Benar tempat wisata itu tidak ada izinnya. Namun yang kami kejutkan adalah munculnya Aliansi Front Sumberejo yang menggandeng MCW (Malang Coruption Watch) untuk menyikapi bangunan ini,” ungkap Ketua RT 04 RW 07 Dusun Jombok Muhammad Nurdin di Balaikota Among Tani, Selasa (17/11/2020).

Padahal sebelumnya warga tengah melakukan proses perizinan, terlebih tempat wisata itu juga sengaja tidak melakukan aktivitas ekonomi sebelum proses legalitas dirampungkan.

Tak hanya itu saja, Nurdin yang juga merupakan anggota dari Yayasan Arjom membeberkan, bahwa tudingan yang dilaporkan kepada Pemkot Batu terkesan mengada-ada.

Pasalnya, sudah tertuang beberapa poin yang menjelaskan dengan adanya tempat wisata Sumber Jombok, maka mengancam keberlangsungan sumber air di wilayah sekitar.

Bahkan dapat mengamcam volume air untuk kebutuhan warga. ‘Namun faktanya sumber air tidak berkurang dan petani masih berjalan dengan baik tanpa kekurangan air,” terang Nurdin.

Warga Desa Sumberejo luruk Balaikota Among Tani (Foto : Choirul Anwar)

Warga Desa Sumberejo luruk Balaikota Among Tani (Foto : Choirul Anwar)

Sementara itu, Gagas Ariyo Setyo yang merupakan pihak Aliansi Front Sumberejo membenarkan bahwa dirinya mengirim surat kepada Walikota Batu, karena adanya bangunan yang tidak berizin.

Ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah memberi peringatan kepada warga untuk tidak ikut campur, karena belum memiliki kantong perizinan.

“Apalagi pembangunan disana juga bisa mengancam sumber air yang ada. Maksud kami sebenarnya juga untuk kepentingan warga sekitar,” tutur Gagas.

Gagas menambahkan, dengan adanya pelaporan tersebut maka dianggap solusi tepat, agar masyarakat Desa Sumberejo tidak terbentur dengan hukum di kemudian hari.

Terpisah, Kepala DPMPTSPTK (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Muji Dwi Leksono menerangkan, dari hasil audensi kedua belah pihak memutuskan agar tempat wisata sumber jombok ditutup hingga legalitasnya keluar.

Selain itu ia berharap hal ini tidak membuat warga Sumberejo tidak bertikai kedepannya.

“Jangan sampai permasalahan mata air ini menjadi sumber air mata. Kami akan meninjau lokasi dan kami harap masyarakat bisa memahami dengan keputusan forum yang ada,” tandasnya. (arl/fir)

 

Kabar Batu

Dugaan Markup Lahan, Kejari Geledah 6 OPD

Diterbitkan

||

Suasana penggeledahan dokumen oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu di Balai Kota Among Tani (Foto : Arul)

 

KABARMALANG.COM – Penyidikan dugaan markup pengadaan lahan Kota Batu terus bergulir.

Kejaksaan Negeri Batu pun menggeledah Balai Kota Among Tani.

Enam ruangan OPD didatangi. Kejari mencari dokumen penguat dugaan nilai kerugian negara.

“Ini langkah memperkuat dokumen dalam penyidikan. Ada beberapa dokumen yang belum kami temukan juga,” ungkap Kejari Kota Batu Supriyanto, Rabu sore (25/11).

Dokumen yang dicari berkaitan dengan pengadaan tanah. Mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan dan berbagai penyusunan rencana.

Mantan Kejari Gorontalo tersebut juga menggandeng BPKP. Yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan.

Pekan depan, BPKP akan datang ke Kota Batu. Sehingga, dia mengharapkan kerja sama seluruh pihak untuk penyidikan.

Terpisah, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso membantah penggeledahan. Dia hanya membenarkan bahwa jaksa datang ke Balai Kota.

“Jadi bukan penggeledahan. Kejaksaan mencari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Cari bentuk aslin dan bukan fotocopy-an. SPJ dan RAPBD sudah lama. Sekitar 7 tahun yang lalu. Sehingga ditaruh di gudang dan harus dicari dulu,” tutupnya.

Pantauan kabarmalang.com, terdapat delapan personil jaksa. Mereka mencari di ruang Badan Keuangan Daerah.

Lalu, Bagian Hukum dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian. Serta, ruang Sekretaris Daerah Pemkot Batu.

Kasus ini mencuat setelah terbitnya Sprindik pertengahan 2020. Pengadaan lahan sendiri terjadi di 2014. Anggarannya sekitar Rp 8,8 miliar.(arl/yds)

Lanjutkan Membaca

Kabar Batu

UMK Batu Naik, Tim Pengupahan Menerima

Diterbitkan

||

Sekretaris Apindo Kota Batu Nur Asmaidarani, Kabid Hubungan Industrial DPMPTSPTK Kota Batu Adiek Imam Santoso, dan Ketua SPSI Kota Batu Purtomo (Foto : Arul)

 

KABARMALANG.COM – Upah Minimum Kota Batu naik sebanyak Rp 25 ribu. Kenaikan ini akhirnya diterima dewan pengupahan Kota Batu.

Meski begitu, tim pengupahan tak terlalu antusias menyambut kenaikan.

“Kami tetap bersyukur dengan adanya hal ini. Daripada tidak naik sama sekali,” terang Ketua SPSI Kota Batu Purtomo, Selasa pagi (24/11).

Kenaikan tersebut setidaknya hasil perjuangan SPSI Jatim. Mereka terus mendesak Gubernur Jatim. Sehingga, naiklah upah minimum Batu.

Apindo Kota Batu mau tidak mau harus menerima. Namun Apindo tetap berupaya melalukan penangguhan. Ini teruntuk perusahaan yang tidak mampu membayar.

“UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja melarang penangguhan. Namun Juknis UU tersebut belum ada. Sehingga UU masih belum bisa dijalankan,” tutur Sekretaris Apindo Kota Batu Nur Asmaidarani.

Pemkot Batu belum menerima SK Gubernur soal kenaikan UMK. “Kalau naik berarti ada perubahan. Rp 2.794.801 di 2020, menjadi Rp 2.819.801 di 2021,” kata Kabid Hubungan Industrial, DPMPTSPTK Adiek Imam Santoso.

Pemkot Batu siap menerima keputusan Gubernur Jatim. Mengingat tupoksi Wali Kota Batu hanya bisa memberikan rekomendasi.

“Rabu besok (25/11) ada sosialisasi. Di sana kami mengundang Disnaker Jatim. Besok baru ketahuan keputusan finalnya,” tandasnya.(arl/yds)

Lanjutkan Membaca

Kabar Batu

Kembali Dievakuasi, Pasien Positif Covid-19 Desa Tlekung 27 Orang

Diterbitkan

||

Ilustrasi Penjemputan Pasien Positif Covid-19

 

KABARMALANG.COM – Angka terkonfirmasi pasien yang terpapar Covid-19 meninggi di Desa Tlekung. Hal ini kembali diperkuat adanya penjemputan 11 warga pada Senin malam (23/11).

Total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo tercatat berjumlah 27 orang.

“Penjemputannya malam jam 10, itu dievakuasi di Hotel Mutiara,” jelas Kepala Desa Tlekung Mardi ketika dikonfirmasi Kabarmalang.com, Selasa pagi (24/11).

Mardi, menerangkan saat pihaknya akan terus berupaya melakukan tracing secara berkala.

Tak hanya itu saja, Mardi juga memastikan bahwa tidak akan ada PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal) di Desa Tlekung.

“Jadi berfokus pada tracing dan akan di isolasi dari hasil test SWAB yang hasilnya positif,” katanya.

Perlu diketahui, data terakhir kasus Covid-19 pada Senin kemarin tercatat memiliki 707 kasus dengan rincian pasien positif berjumlah 88 orang, pasien sembuh 551 orang dan pasien meninggal 68 orang.

Sementara itu, Jubir Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Batu M Chori dan Kadinkes Kota Batu Kartika Trisulandari belum merespon ketika dikonfirmasi oleh Kabarmalang.com (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com