Connect with us

Pilbup 2020

KPU Berharap 19 Ribu Warga Segera Mendaftarkan Status Kependudukannya

Diterbitkan

||

Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang mencatat ada 19 ribu lebih warga Kabupaten Malang yang seharusnya sudah tercatat status kewargaannya, tapi belum tercatat.

Padahal, dalam hitungan hari lagi, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang akan digelar.

Menanggapi hal itu, KPU Kabupaten Malang mengaku sudah mengetahui data tersebut. Lantas, mereka berharap agar 19 ribu warga yang belum tercatat itu bisa segera tercatat dan bisa selesai sebelum hari H pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 9 Desember mendatang.

“Ya diharapkan tanggal 9 nanti warga Kabupaten Malang bisa mengunakan hak pilihnya. Tapi kalau belum tercatat maka tidak bisa. Sebab syaratnya adalah identitas kependudukan,” ungkap Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2020).

Lebih lanjut, Dika mengatakan sebagai upaya agar 19 ribu warga tersebut bisa menggunakan hak pilihnya, KPU mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada melalui PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) agar segara mendaftarkan status kependudukannya ke Dispendukcapil.

“Saat ini jumlah DPT Kabupaten Malang sebanyak 2.003.608 orang. Jika nanti ada tambahan maka akan masuk DPTB (Daftar Pemilih Tambahan),” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang mengatakan ada sekitar 19 ribu warga yang seharusnya memiliki kartu tanda penduduk (KTP), tapi belum memiliki.

“Ya, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan KPU. Hasil pantauannya di lapangan, mereka menemukan dari hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) ada 19 ribu pemilih pemula di Kabupaten Malang yang belum tercatat status kependudukannya,” tutur Plt Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Shirath Aziez, Senin (16/11/2020). (imr/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pilkada Jadi Arena ‘Adu Jotos’ Paslon

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilkada Kabupaten Malang, (1/12). (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat paslon Pilkada Kabupaten Malang, Rabu (1/12) sungguh panas. Tidak santer terdengar adu program di dalamnya.

Sebaliknya, debat pamungkas ini malah menjadi arena saling serang. Venue debat, ruang paripurna DPRD Kabupaten Malang pun riuh.

Seakan pemanasan, adu program hanya muncul sesekali. Tapi, debat lebih banyak menunjukkan ‘adu jotos’ antar paslon.

Terutama, paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Yakni, Sanusi-Didik Gatot Subroto dan Heri Cahyono-Gunadi Handoko.

‘Pukulan’ pemanasan, dilempar pertama oleh Didik Gatot Subroto. Dia cawabup paslon nomor urut 1.

Didik melempar pertanyaan soal layanan kependudukan berbasis RT/RW. Pertanyaan ini ditembakkan kepada Heri.

“Ini hanya soal regulasi. Buktinya kota Batu dan Kota Malang bisa. Tinggal kita siapkan sistem, blangko dan peralatan elektronik,” ujar Heri menjawab pertanyaan Didik Gatot.

“Jadi ini hanya soal kreativitas Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan saya kan pengusaha. Jadi kalau tidak bisa satu cara, cari jalan lain,” imbuhnya.

Tapi, Didik Gatot tidak setuju. Dia menegaskan manajemen pemerintahan berbeda dengan manajemen perusahaan.

“Pencetakan KTP berbasis desa itu bertentangan dengan aturan. Sebagaimana PP 40/2019, KTP baru harus ditandatangani Kepala Dinas. Dan tanda tangannya basah,” ujar Didik Gatot.

 

Sanusi Dituding Libatkan Mantu Dalam Proyek Daerah

Perdebatan memanas saat pertanyaan soal penanganan KKN muncul. Paslon nomor 2 yang mengumpan bola panas isu KKN.

Cabup paslon nomor 2, Lathifah Shohib menanyai Heri. Pertanyaannya, soal Heri sebagai Bupati Malang mencegah nepotisme. Terutama, mencegah adanya keluarga yang menggarap proyek pemerintah.

“Ada salah satu Kepala Daerah memberikan proyek kepada keluarganya. Lelang memang terbuka. Namun pemenangnya adalah salah satu keluarganya,” tanya Lathifah.

Heri pun memakai bola panas ini untuk ‘menjotos’ Sanusi. Menurutnya, Malang Jejeg ada untuk memperbaiki moral Kabupaten Malang.

Termasuk, menyoroti keterlibatan keluarga bupati dalam proyek pemerintah.

“Jangan sampai terjadi. Seperti yang dilakukan Pak Sanusi. Yang melibatkan mantunya dalam proyek Kabupaten Malang. Tentu saja hal itu akan mempersulit kepala dinas,” tuding Heri.

Sanusi pun langsung gerah dengan tudingan Heri. Dia bahkan memotong debat dan protes kepada moderator.

“Dalam peraturan debat ini tidak boleh menyerang personal,” tandasnya. Saat debat berakhir, Sanusi enggan menanggapi tudingan Heri.

Menurutnya, Heri tidak memahami aturan. “Saya tidak akan berkomentar karena sudah berkali-kali. Sepertinya tidak mengerti tata kelola birokrasi. Selalu bicara menggunakan opini,” terang Sanusi saat diwawancarai wartawan.

Sebaliknya, Sanusi menyindir Heri soal pantai selatan. “Masyarakat harus jeli memilih pemimpin yang tahu aturan. Mau bagi-bagi pantai selatan, itu milik siapa?” tutupnya.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com