KABARMALANG.COM – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Senin (25/11/2020), didatangi sejumlah orang dari LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia).

Mereka meminta paksa barang bukti sitaan negara berupa truk, untuk dibawa pulang.

Padahal, barang sitaan itu sebelumnya disita negara sebab dijadikan sarana ilegal logging.

Alhasil, Hakim pun memutuskan bahwa truck tersebut dijadikan barang bukti yang masuk sebagai barang rampasan negara.

Kehadiran GMBI langsung ditemui oleh pihak Kejari Kabupaten Malang, Rabu (25/11/2020), siang, untuk melakukan dialog dengan mereka.

Hanya saja, situasi berubah menjadi sedikit memanas saat GMBI tak bisa menerima penjelasan pihak Kejari Kabupaten Malang. Mereka tetap bersikukuh agar keinginannya bisa terwujud.

Kejari Kabupaten Malang saat menemui anggota GMBI meminta barang rampasan

Namun, ketegangan segera mereda, setelah aparat kepolisian yang sebelumnya berada di lokasi segera mengambil tindakan, menggiring anggota GMBI keluar dari kantor Kejari Kabupaten Malang.

Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo, Nunuk Rusianita yang juga hadir mengklaim bahwa truk tersebut saat itu statusnya dipinjamkan, dan pemiliknya tidak mengetahui atau terlibat dalam perkara yang sudah diputuskan.

“Truk itu dipinjam, pemiliknya tidak terkait. Makanya, kami mau meminta dan membawa barang bukti itu. Kalau memang mau dilelang, silakan jaksa yang harus membayar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kabupaten Malang, Sobrani Binzar menjelaskan bahwa tuntutan GMBI itu (truk) sudah memiliki keputusan hukum tetap atau inkracht.

Berdasarkan petikan keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Kpn menyatakan, bahwa barang bukti merupakan rampasan negara.

“Jadi kedatangan mereka (GMBI) datang untuk meminta dan membawa pulang kendaraan (truk) yang telah menjadi rampasan negara,” ujar Sobrani Binzar saat dikonfirmasi di kantor Kejari Kabupaten, Rabu (25/11/2020).

Aparat kepolisian mengamankan kehadiran GMBI ke Kejari Kabupaten Malang

“Jadi, perkara itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) bahwa barang bukti menjadi barang rampasan negara,” sambungnya.

Sobrani mengatakan bahwa keputusan final pengadilan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Keputusan final pengadilan, mengacu Undang-Undang baru Nomor 18 Tahun 2013. Jika alat angkut transportasi baik darat, laut, udara digunakan dalam kejahatan, akan dirampas negara,” tuturnya.

Menurut Sobrani, pihaknya sudah beberapa kali menerima kehadiran GMBI tersebut dengan tuntutan yang sama, yakni untuk mengambil barang rampasan.

“Dalam setiap pertemuan itu, kami sudah jelaskan, dalam hal ini kami bertugas menganut pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sobrani mengaku, pihaknya saat ini tengah menunggu proses apresial oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menghitung nilai barang rampasan.

“Kita sudah meminta dan menunggu hasil apresial KPKL terhadap barang rampasan itu. Dan nantinya proses lelang juga KPKNL, karena barang rampasan nilainya diatas Rp 35 juta, proses lelang dilakukan oleh KPKNL,” tutupnya. (im/rjs)

KABARMALANG.COM – Miftakhul Zaini Ridho (25), warga Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang dinyatakan hilang sejak Minggu (24/11/2020) lalu, hingga saat ini belum ditemukan.

Petugas gabungan, terus berupaya mencari korban di sepanjang sungai Lesti, lokasi yang diduga tempat hilangnya korban hilang saat itu.

Tidak tanggung-tanggung, Basarnas Surabaya juga terjun untuk melakukan pencarian, ditambah dari BPBD Kabupaten Malang, ACT, PMI, dan satuan lainnya. Total ada sekitar 60 personel yang turut terjun dalam pencarian itu.

Salah satu anggota Basarnas Surabaya, Bayu Prasetyo mengatakan pencarian itu dilakukan dengan menyisir disepanjang sungai Lesti dengan perlengkapan lengkap.

“Kami menduga kuat bahwa korban tenggelam di sungai ini. Jadi pencarian kita lakukan di setiap sudut sungai,” ujarnya.

Pencarian itu akan terus dilanjutkan hingga esok hari.

“Semoga korban segara ditemukan,” tutupnya.

Untuk diketahui, aliran sungai Lesti itu tembus hingga sungai Brantas.

Diberitakan sebelumnya, Miftakhul Zaini Ridho dinyatakan hilang sejak Minggu (22/11/2020) lalu sekitar pukul 07.00 WIB.

Hilangnya pemuda berusia 25 tahun itu diduga pasca ia membeli bahan bakar di rumah salah satu warga.

Setelah dilakukan pencarian di area sekitar, sandal yang dipakainya ditemukan di sepadan sungai Lesti. Atas dasar itu, korban diduga kuat jatuh dan tenggelam ke sungai. (imr/fir)

KABARMALANG.COM – Penurunan baliho Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab tampaknya serentak dilakukan hampir di seluruh daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Senin (24/11/2020) malam, jajaran Satpol PP Kabupaten Malang bersama Polres Malang, dan Kodim 0818 Malang-Batu juga menurunkan baliho Habib Rizieq yang terpampang di beberapa kawasan Kabupaten Malang.

Total ada 9 baliho berukuran kurang lebih 2×1 meter yang diturunkan dalam kesempatan itu, 4 diantaranya kawasan Kecamatan Gondanglegi, dan 5 di kawasan Bantur.

“Penurunan ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Malang. Kami (Polres Malang dan Kodim 0818) sifatnya hanya membantu dan memantau penurunan yang dilakukan oleh Satpol PP,” terang Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar saat turut melakukan pemantauan bersama Dandim 0818, Letkol Inf Yusub Dody Sandra di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi.

Alasan penurunan itu, menurut Hendri karena baliho itu dianggap melanggar Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Dalam Perda itu disebutkan bahwa pemasangan baliho harus berdasarkan ijin sekaligus dengan jangka waktu yang terbatas,” ujarnya.

Perwira berpangkat dua melati itu menegaskan bahwa baliho Habib Rizieq yang terpampang disejumlah kawasan Kabupaten Malang itu tanpa ijin.

“Ya, baliho ini tanpa ijin,” singkatnya.

Lebih lanjut, dengan adanya penurunan itu, Hendri berharap dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan Kamtibmas, agar tercipta situasi yang kondusif di Masyarakat.

“Saya harap ini menjadi pelajaran masyarakat bahwa dalam memasang baliho harus ada peraturan-peraturan yang harus ditegakkan,” tutupnya. (imr/fir)