Pembukaan Wisata Gunung Bromo Tunggu Keputusan Empat Bupati

KABARMALANG.COM – Wacana pembukaan wisata Gunung Bromo bergulir di tengah pandemi. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyebut tengah menunggu keputusan dari masing-masing bupati di empat kabupaten sekitar kawasan.

Hal itu disampaikan Kepala BB-TNBTSB John Kennedie memaparkan bila pembukaan akses wisata Gunung Bromo masih menunggu kesiapan empat daerah yang ada di sekeliling taman nasional. Mengingat empat kabupaten yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan, tak ada yang berstatuskan zona hijau Corona.

“Dari empat kabupaten belum ada yang masuk zona hijau Covid-19, Jadi, fluktuatif sekali zona ini, kita menunggu rekomendasi dari empat bupati, kalo kuning oke. Tapi karena saya tutup dasarnya adalah rekomendasi dari Bupati, nanti kita buka, juga rekomendasi dari empat bupati,” tutur John usai rapat koordinasi pada Rabu (1/7/2020).

Dirinya sendiri tak mau mencampuri keputusan masing-masing bupati untuk membuka wilayah yang dilalui menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Mengingat bila daerah merupakan zona oranye dan merah akan beresiko bila membuka akses tersebut.

“Rekomendasi itu keluar tergantung bupati, saya tidak bisa mengintervensi, tapi hasil rapat ini akan saya sampaikan ke bupati, dan nanti, bupati mengeluarkan rekomendasi. Apalagi nanti zonanya bukan zona kuning, kita tidak berani,” terangnya.

Namun berdasarkan rapat koordinasi tadi, John menyebut bila keempat bupati mengisyaratkan kesepakatan untuk membukanya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dan persetujuan dengan tanda tangan masing-masing bupati tersebut.

“Saya menutup itu, dasarnya dari rekomendasi empat kabupaten. Jadi menunggu empat kabupaten. Semua ingin dibuka, empat kabupaten itu,” kata John.

“Tadi Bupati Malang tidak datang langsung, (bupati) Lumajang sudah tanda tangan, dibuka itu setelah ada rekomendasi dari bupatinya. Nanti, hasil kesepakatan akan kita tanda tangan ke bupatinya. Bupati itu melakukan pertimbangan-pertimbangan, berani atau tidak karena kesehatan nomor satu,” tutupnya. (rjs/fir)