Tembus Rp303 Miliar, SILPA APBD Kota Malang 2025 Jadi Sorotan Penyerapan Anggaran Pemkot

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencatatkan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun anggaran 2025 yang mengendap dan tidak terserap hingga mencapai nominal fantastis Rp303 miliar.

Angka sisa anggaran belanja daerah yang dilaporkan resmi pada Sabtu, 25 Juli 2026 ini memicu sorotan publik serta jajaran legislatif terkait efektivitas perencanaan program kerja dan daya serap dinas-dinas di lingkungan Pemkot Malang.

Masih tingginya dana menganggur tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor teknis pelaksana program, seperti keterlambatan proses lelang pengadaan barang dan jasa, kendala administratif perizinan proyek fisik di lapangan, hingga sisa efisiensi belanja kegiatan.

Pemkot Malang bersama DPRD kini didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta mempercepat pengintegrasian dana SILPA Rp303 miliar tersebut ke dalam formulasi APBD Perubahan (APBD-P) agar dapat segera dialokasikan untuk sektor prioritas publik.

Seperti infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan program pengetasan pengangguran.

Poin Evaluasi dan Faktor Pemicu Tingginya SILPA

​Untuk mempermudah analisis publik mengenai penyebab besarnya dana APBD yang tidak terserap, berikut adalah beberapa pilar penyebab utama di lapangan:

​Keterlambatan Lelang Pengadaan: Proses tender proyek fisik dan jasa yang terlambat dieksekusi di awal tahun anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan tidak selesai tepat waktu.

​Sisa Efisiensi HPS Belanja: Adanya selisih efisiensi antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai kontrak pemenang lelang di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Kendala Teknis Administratif: Hambatan regulasi, perizinan lahan, serta penyesuaian petunjuk teknis (juknis) transfer dana pusat yang membuat anggaran tidak dapat dicairkan 100%.

Tabel Pemetaan Analisis Penggunaan dan Alokasi SILPA APBD

​Berikut adalah tabel rincianmengenai kondisi SILPA APBD Kota Malang beserta arah rekomendasinya: