FH Unmer Webinar Bahas Omnibus Law

KABARMALANG.COM – Omnibus Law menjadi bahan pembicaraan masyarakat bahkan sebelum lahir. Karena, UU Cipta Kerja ini mengubah lebih dari 70 undang-undang. Tujuannya, menarik investasi dan memangkas perizinan usaha yang rumit.

Namun, kelahiran UU Cipta Kerja dikritik. Karena, UU ini dinilai tak berpihak pada rakyat kecil.

“Buruh maupun mahasiswa menyerukan pendapatnya terhadap beberapa pasal. Dinilai ada pasal tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Kita akan menelaah lebih lanjut tentang sistem perundang-undangan ini,” ujar Dekan FH Unmer, Dr. Setiyono, SH., MH dalam webinar BEM FH Unmer, Senin (23/11).

Webinar ini diikuti mahasiswa, pengamat dan praktisi hukum.Pakar tata negara Unmer menjadi keynote speaker.

Yaitu, Dr. Supriyadi, SH., MH. Akademisi bidang hukum UB juga ikut berbicara. Yakni Muhammad Dahlan, SH., MH. Moderatornya adalha Michael Alfaro Dori Pewut.

Supriyadi menyoroti beberapa poin penting 186 pasal Omnibus Law. Pertama, UU tidak memenuhi kaidah pembentukan perundang-undangan.

Ini sebagaimana ditentukan dalam UU No.12 tahun 2001. Teknik penyusunan tidak sesuai UU. Partisipasi masyarakat juga tidak ada.

Secara teknis, UU menyulitkan dan membingungkan pengguna memahami isinya. Karena, ada 1423 pasal yang disahkan dalam sembilan bulan.

Selanjutnya, Dahlan menyoroti implikasi Omnibus Law. Terutama bagi penggerak ekonomi mikro.

“Kita harus memahami pihak paling diuntungkan undang-undang ini,” ucap Dahlan.(carep-05/yds)