Wacana Pemilu Ditunda, Adeng: Konstitusi Bernegara Jangan di Samakan Regulasi Bal-balan

KABARMALANG.COM – Isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang semestinya di helat pada tahun 2024, hingga saat ini masih terus di perbincangkan publik.

Isu tersebut juga di gulirkan oleh Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau di habisin sekarang,” katanya.

“Bok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” ujar Luhut.

Wacana penundaan Pemilu tersebut juga memancing reaksi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir.

Bahkan, pria yang akrab di sapa Adeng ini menilai bahwa kalangan elite negara yang cenderung pro dengan rencana penundaan Pemilu itu seharusnya malu dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang bisa sukses menggelar Pilkades di tengah pandemi.

“Alasan bahwa pandemi Covid-19 sebagai penguat dari wacana penundaan pemilu yang di usulkan beberapa elite,” katanya.

“Bisa di kategorikan kecelakaan berfikir, cacat logika,” Adeng melanjutkan.

Dirinya juga menilai bahwa jika para elite terus menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan pemilu, akan berisiko pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan era Joko Widodo yang sudah semakin menunjukan trend positif.

“Pak Menteri jangan mempermalukan Pak Jokowi dengan bertahan pada wacana penundaan pemilu karena alasan Pandemi Covid-19 belum mereda,” ucapnya.

Sebab alasan itu, ia melanjutkan, akan melahirkan sikap nyinyir masyarakat yang dia klaim setuju dengan penundaan pemilu.

“Penyelenggara negara, kok seperti main bal-balan di gocek sana sini,” tegas Adeng.

Dari pantauan yang ia dapat, masyarakat yang ada di daerah secara umum menolak dengan tegas rencana penundaan pemilu.

Apalagi jika hal itu di kaitkan dengan pandemi Covid-19. Sebagai pembanding, adalah gelaran Pilkades yang baru saja di gelar dan terbilang sukses.

“Saya ini orang desa, hidup dan tinggal di desa, setiap hari kumpul dengan tukang becak, buruh, tani, kuli bangunan, pedagang tempe, pedagang rujak, dan soal wacana penundaan pemilu yang disampaikan elite karena pandemi, ditolak mentah mentah,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, dirinya beranggapan bahwa jika ada elite negara yang ngotot mewacanakan penundaan Pemilu dan terus mencari alasan pembenar, maka yang bersangkutan dinilai kurang cakap.

Apalagi jika hal itu terkesan di hubungkan dengan kapasitasnya yang juga bertindak sebahai Koordinator Penanganan Covid-19 Jawa-Bali.

“Sebab menurut saya jika alasan itu yang dijadikan pembenar maka mereka tidak lebih hebat dari seorang Kepala Desa,” kata Adeng.

Sehingga menurutnya, alangkah lebih baik jika wacana penundaan Pemilu segera di sudahi.

Dan pemerintah secara tegas tetap fokus pada tanggung jawab mengatasi persoalan-persoalan masyarakat kecil akibat dari dampak Covid-19.

Seperti pemulihan ekonomi, mengatasi kelangkaan minyak goreng dan masalah lain yang kemungkinan muncul akibat Covid-19 yang tidak berkesudahan.

“Harapan masyarakat kecil kepada pemimpinnya itu sederhana jadilah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya,” imbuh Adeng.

“Kalau mereka masih ngotot, kita juga bisa ngomong loh, kalau pandemi Covid di jadikan alasan penundaan,” ucapnya.

“Gimana kalau bapak turun jadi menteri, biar saya menggantikan, nanti bapak akan saya kasih tahu bagaimana menggelar pemilu di tengah pandemi, kalau kita ngomong begitu kan jadi malu beliau,” pungkasnya. (carep01/fir)