DPRD Kota Malang Tampung Tuntutan Aspirasi Pendemo PPKM

KABARMALANG.COM – DPRD Kota Malang menerima tuntutan dan aspirasi massa aksi IMM Malang Bergerak. Sebelum ini, IMM berdemonstrasi di depan kantor DPRD dan Balaikota Malang, Senin (9/8) siang.

Rimzah Jubair, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang mengajak perwakilan IMM Malang Bergerak untuk beraudienasi di Kantor DPRD Kota Malang.

“Saya perwakilan DPRD Kota Malang menemui aliansi dari IMM Malang Bergerak. Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan dalam rilis mereka,” ujar Rimzah kepada media, Senin (9/8).

Kabar Lainnya : IMM Malang Demo, Unjuk Poster PPKM ‘Pelan-Pelan Kita Mati’.

“Ada beberapa tuntutan yang sudah kami laksanakan. Ada beberapa tuntutan yang belum kami laksanakan, dan ada yang perlu kami kaji (tuntutannya),” sambungnya.

Rimzah mengatakan tuntutan-tuntutan itu akan dia bawa dan menggodoknya ke dalam rapat internal DPRD Kota Malang.

Itu terkait poin apa saja yang perlu dewan sampaikan kepada Pemkot Malang dan pemerintah pusat.

Dia menuturkan massa aksi menyoroti soal ketidakefektifan PPKM, lalu pemadaman PJU di Kota Malang saat malam hari.

Selanjutnya program vaksinasi, kelangkaan tabung oksigen dan pemenuhan kebutuhan masyarakat saat PPKM.

“Sudah kami (DPRD) sampaikan terkait vaksinasi itu, kami sudah gencar melakukan untuk controling dan pengawasan. Supaya Pemkot Malang melakukan vaksinasi itu secara masif di setiap RW,” ucapnya.

Soal pemadaman PJU saat malam hari pun sudah pernah menjadi sorotan Ketua Dewan Kota Malang kepada Pemkot Malang.

“Lalu Pak Wali Kota Malang dan beberapa pihak sudah menyampaikan pemadaman PJU itu untuk mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari,” sambungnya.

Berkaitan dengan aspirasi pendemo yang mengatakan PPKM tidak efektif, kata Rimzah, nantinya itu akan menjadi bahan dalam rapat pimpinan DPRD Kota Malang.

“Jikalau itu nanti memang tidak efektif, tapi kita kan bicara grafik. Grafik pada saat PPKM darurat sampai pada PPKM level 4 pada tanggal 9 Agustus ini terakhir kan,” tuturnya.

Kabar Lainnya : Demo PPKM Di Malang : Jangan Dalih Prokes, Perhatikan Ekonomi PKL.

“Itu akan kami rapatkan dengan membawa data (perkembangan kasus Covid-19). Kalau memang data itu memang menurun, berarti PPKM tidak bisa dikatakan tidak efektif dong,” tambahnya.

Terakhir, soal pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi, lanjut Rimzah, dewan juga selalu mendorong Pemkot Malang untuk menggeber pemberian bantuan.

“Sudah kami sampaikan bahwa terkait bansos, BLT dan lainnya. Itu kami selalu mendorong pemerintah kota untuk selalu melaksanakan tentang UU Kekarantinaan,” ucapnya.

“Dewan kemarin juga sudah mendorong Pemkot Malang untuk menurunkan bansos kepada 10000 masyarakat, yang itu akan terus kami lakukan,” tambahnya.

Begitu pula, DPRD Kota Malang terus meminta pemerintah pusat segera mendistribusikan bantuan-bantuan untuk para pedagang dan pelaku UMKM.

“Alhamdulillah kami sudah mendapat respon dari pemerintah pusat. Tinggal surat rekomendasi dari dinas-dinas yang bersangkutan supaya bisa menurunkan bantuannya,” tutupnya.(fat/yds)