Connect with us

Pemerintahan

Janda Baru Kabupaten Malang 5464 Jiwa

Diterbitkan

||

Janda Baru Kabupaten Malang 5464 Jiwa
Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Muhammad Khoirul. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Janda di Kabupaten Malang masih tinggi. Tahun 2020 saja, ada 5.464 kasus perceraian. Ini data pengadilan agama Januari sampai September 2020.

“Sedangkan yang diputus 4980 perkara perceraian,” ungkap Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Muhammad Khoirul, Jumat (6/11).

Dari jumlah perceraian itu, gugatan cerai dari istri mendominasi. Ini dibanding angka cerai talak oleh suami.

“Angka cerai gugat memang mendominasi. Dari 5.464 perkara masuk, 3968 di antaranya cerai gugat. Dari 4980 perceraian diputus, 3.507 di antaranya cerai gugat,” terangnya.

Secara umum angka perceraian 2020 itu menurun dibanding 2019. Angka perceraian pada 2019 dalam periode yang sama, lebih tinggi.

Januari-September, jumlahnya mencapai 5824 perkara perceraian yang masuk. Perkara yang diputus sebanyak 4964 perkara.

“Menurunnya angka perceraian karena kami memamg membatasi. Masa pandemi ini kami banyak tutupnya,” ujar Khoirul.

“Orang yang datang juga diwajibkan phsyical distancing. Kami batasi maksimal sehari hanya 50 perkara. Kalau normal biasanya sampai 150-200 perkara,” ujar Khoirul.

Meski begitu, pengadilan agama tetap menerima perkara yang masuk. Caranya, mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court.

“Jadi kebanyakan orang hendak melakukan perceraian lewat sana. Tapi yang mendaftarkan pengacaranya. Bukan orangnya langsung,” bebernya.

Ekonomi penyebab utama kelahiran banyak janda di Kabupaten Malang.

“Biasanya akibat faktor ekonomi keluarga, istrinya merantau ke luar negeri. Sedangkan suaminya di dalam negeri menghabiskan jerih payah istrinya,” ujarnya.

“Sekaligus melakukan perselingkuhan. Nah, di situlah biasanya kemudian terjadi perceraian,” tutup Khoirul.(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Jelang Masa Tenang, APK Angkot Disorot

Diterbitkan

||

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang segera menurunkan alat peraga kampanye (APK). Sebab, masa kampanye Pilkada berakhir 5 Desember 2020.

Semua APK dipastikan akan diturunkan. Baik APK berupa banner, baliho, maupun stiker.

Hanya saja, Bawaslu kesulitan menurunkan APK di angkutan umum.

“Kalau APK yang dijalanan bisa kami atur. Tapi yang menjadi kendala adalah APK di angkutan umum,” terang Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis (3/12).

Menurut Wahyudi, pemasangan APK di angkot belum ada peraturannya. Angkot dibebaskan memasang apapun di jendela ataupun badan kendaraan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Malang. Memang tidak ada aturan pelarangan APK di angkot,” ujarnya.

“Namun masa tenang dan keadilan setiap paslon perlu dijunjung. Kami upayakan menurunkan APK di angkutan umum,” tuturnya.

Wahyudi mengaku akan mengundang koordinator angkot. Mereka akan diminta menginstruksi pencopotan APK.

Stiker berbau kampanye Pilbup Malang diharap steril dari angkot. Wahyudi merencanakan pertemuan dengan koordinator angkot besok (4/12).

“Pokoknya sebelum masa tenang, kami undang koordinator angkutan umum. Supaya menurunkan APK,” katanya.

“Kalau koordinator kan mungkin bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Tentu saja nanti didampingi Dishub Kabupaten Malang,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com