KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang bakal mengklarifikasi dua paslon Pilkada. Yaitu, Lathifah Shohib dan Sanusi.

Keduanya sudah sempat diundang Bawaslu. Mereka harusnya diminta klarifikasi soal dugaan pelanggaran kampanye.

Pasalnya, tim dari keduanya saling lapor dugaan pelanggaran kampanye.

Sanusi diundang atas laporan soal ziarah Wali Lima. Sementara Lathifah diundang soal dugaan money politic kampanye Desa Pujiharjo Tirtoyudo

“Sehingga, Pak Sanusi dan Bu Lathifah dipanggil untuk klarifikasi,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva saat dikonfirmasi, Sabtu (28/11).

Hanya saja, keduanya tidak memenuhi undangan tersebut. Padahal, George menilai undangan tersebut penting untuk klarifikasi.

“Klarifikasi keduanya ini penting bagi Gakumdu untuk pemberian sanksi. Kalau tidak datang ya kerugian terlapor (Sanusi dan Lathifah),” paparnya.

Dua laporan dugaan pelanggaran kampanye sudah memasuki pembahasan. Hasil pembahasan akan diputuskan Senin (30/11).

“Dua laporan sudah memenuhi syarat formil dan materil. Ada bukti-bukti pelanggaran. Sekarang pembahasan tahap kedua. Tinggal menunggu keterangan dari pihak terlapor,” katanya.

Namun, Bawaslu masih memberi kesempatan kedua calon tersebut hadir. Bawaslu membuka kantornya besok, Minggu (29/11).

” Kalau tidak datang Sabtu (28/11), ada kesempatan besok (Minggu (29/11)). Kalau masih tidak datang ya sudah,” tuturnya.

“Kami menentukan keputusan uji pasalnya berdasarkan data kami. Tanpa adanya klarifikasi terlapor,” tutupnya.(im/yds)

KABARMALANG.COM – Mekanisme coblosan Pilkada 9 Desember bakal berbeda dengan sebelumnya. Karena, saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini membenarkan. Setiap pemilih diwajibkan menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat coblosan.

Prokes meliputi penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. “Jika lupa membawa masker, nanti akan disediakan di TPS,” ungkap Anis saat ditemui Sabtu (28/11).

TPS juga akan menyediakan tempat cuci tangan. Setiap orang yang datang pun akan dicek suhu tubuhnya.

Tidak menutup kemungkinan, akan ada pemilih bersuhu tubuh tinggi. Jika suhunya 37 derajat lebih, pemilih diberi bilik khusus.

Anis mengatakan pemilih tersebut tidak akan disuruh pulang. “Akan disediakan bilik khusus. Sehingga hak suaranya tetap tersalurkan,” tuturnya.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar siap menegakkan prokes TPS. Petugas penyemprotan disinfektan bakal standby.

“Setelah 3 pemilih coblosan, area TPS disemprot disinfektan nantinya,” tukas Hendri.(im/yds)

KABARMALANG.COM – Hari pencoblosan Pilbup Malang 2020 sudah hitungan jari.

Tidak kurang dari 17 hari atau 9 Desember mendatang, warga Kabupaten Malang akan menentukan siapa bupati dan wakil bupati Malang.

Polres Malang telah menentukan sejumlah titik rawan, khususnya kerawanan keterlambatan logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan, ada 14 TPS yang berpotensi rawan untuk mengalami keterlambatan pengiriman logistik di TPS.

Logistik tersebut terdiri dari surat suara, kotak surat suara, Alat Pelindung Diri (APD).

Dan sejumlah kelengkapan petugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) seperti masker, face shield dan juga sarung tangan.

“TPS itu rawan karena faktor geografis. Karena jalur menuju TPS yang susah dilalui kendaraan,” tutur Hendri sesuai Apel Pasukan Pengamanan dan Simulasi Pemungutan Suara, Jumat (27/11) sore.

Menurut Hendri, wilayah masuk radar TPS rawan adalah di Kecamatan Ampelgading. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Licin.

Ada juga di Kecamatan Tirtoyudo, serta di wilayah barat adalah Kecamatan Kasembon. “Semua wilayah itu, sangat susah dijangkau,” tegas Hendri.

Untuk itu, kata Hendri, pengiriman logistik di wilayah rawan akan dilaksanakan lebih awal, daripada TPS lainnya.

“Jika TPS lainnya itu malam satu hari sebelum 9 Desember. Nanti di TPS yang rawan itu akan kami dahulukan di H-2. Sebelum pencoblosan oleh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas di deda terdekat,” tutupnya.

Sebagai informasi, TPS sementara ini yang tercatat sekitar 4999 TPS. Setiap TPS nantinya akan dibatasi tidak lebih dari 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT). (rjs/fir)