SPBI Menolak Kenaikan UMP Jawa Timur

KABARMALANG.COM – SPBI Kota Malang menolak UMP Jawa Timur. Penetapan UMP ditolak karena diklaim tidak transparan.

“SPBI menolak kenaikan UMP karena itu dilakukan secara tertutup,” ujar Wahyu Ramadhan, Humas Komite SPBI Pusat, dihubungi Kabarmalang.com, Senin malam (2/11).

Menurutnya, UMP diatur berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK). Sedangkan kenaikan UMK di Jatim belum ada.

“Jadi itu tidak masuk akal UMP sudah ada hasilnya,” jelas Wahyu.

SPBI termasuk Dewan Pengupahan Kota Malang. Tapi, UMK Malang malah baru disurvei.

“Tidak logis. UMK belum ditentukan tapi UMP sudah ada angkanya. Harusnya UMK dulu baru UMP,” tegasnya.

Wahyu juga menyoroti ketegasan dan perhatian terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.

“Karena masih banyak di lapangan. Pelanggaran yang dilakukan pengusaha ke pada buruh. Salah satunya upah yang tidak sesuai UMK,” bebernya.

Wahyu adalah koordinator lapangan Aliansi Malang Melawan. Dia khawatir pengesahan UU Cipta Kerja akan menghilangkan kesejahteraan buruh.(fat/yds)