Pemerintahan
Integrasikan IKD dan Aplikasi Perlinsos, Pemkot Malang Mulai Matangkan Digitalisasi Bansos Tepat Sasaran

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan langkah strategis pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) terintegrasi di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang pada Selasa, 19 Mei 2026.
Langkah akselerasi teknologi ini sengaja digelar secara hybrid oleh Pemkot Malang bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI serta Dewan Ekonomi Nasional guna mewajibkan warga penerima manfaat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama verifikasi data.
Upaya penunjukan Kota Malang sebagai salah satu dari tiga daerah proyek percontohan (pilot project) di Jawa Timur ini ditujukan untuk merombak sistem akurasi penyaluran bansos PKH dan BPNT agar berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyaring kelayakan ekonomi penerima secara otomatis melalui validasi lintas sektor.
Peran Strategis IKD dan Aplikasi Perlinsos dalam Penataan Data
​Transisi menuju sistem bansos digital ini membawa perubahan besar pada mekanisme pendataan di lapangan:
​Verifikasi Berlapis IKD: Melalui Identitas Kependudukan Digital, data masyarakat langsung terkoneksi dengan perlindungan sosial nasional, mempermudah pelacakan dokumen kependudukan secara real-time.
​Sistem Agen Jemput Bola: Bagi warga prasejahtera yang tidak memiliki perangkat gawai (gadget), proses input data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dibantu penuh oleh jajaran Agen Perlinsos, pengurus RT/RW, hingga perangkat kelurahan.
​Sinergi Integrasi Pusat: Ke depan, aplikasi Perlinsos diproyeksikan melebur dengan sistem Kementerian Sosial RI seperti aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Deteksi Otomatis Kelayakan Penerima Bansos PKH dan BPNT
​Sistem Perlinsos memiliki kemampuan menyaring secara ketat validitas status ekonomi penerima manfaat berdasarkan parameter interkoneksi lembaga keuangan dan utilitas negara:
Indikator Penilaian Kelayakan | Instansi Pengawas Terintegrasi | Dampak / Hasil Penyaringan Data |
|---|---|---|
Aset & Tabungan Finansial | Sektor Perbankan | Mendeteksi masyarakat yang memiliki saldo tabungan besar di atas limit batas prasejahtera. |
Kredit / Pinjaman Aktif | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Menyaring otomatis warga yang memiliki pinjaman bank komersial atau kredit kendaraan bermotor. |
Konsumsi Energi Rumah Tangga | Perusahaan Listrik Negara (PLN) | Membaca riwayat daya listrik rumah tinggal yang melebihi batas ketentuan penerima bantuan subsidi. |
Target Graduasi Mandiri dan Penurunan Angka Kemiskinan
​Penerapan sistem digital ini diharapkan mampu menekan angka penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran (penerima fiktif atau warga mampu).
​Catatan Otoritas Kota: “Di Kota Malang tercatat ada sekitar 34 ribu penerima PKH dan BPNT kategori desil 1 dan 2.”
“Harapannya dengan Perlinsos, jumlah penerima justru berkurang karena data semakin valid. Sejak 2012, kami sukses melakukan graduasi terhadap hampir 10 ribu penerima bansos, yang berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Malang hingga menyentuh level 3,87 persen,” tegas Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito W., S.STP., M.Si. (adv)
Peristiwa13 jam agoPolres Malang Gandeng Komunitas Ojol Jadi Mitra Operasi Patuh Semeru 2026
Peristiwa11 jam agoPolres Malang Kembalikan Barang Bukti Hasil Operasi Sikat Semeru 2026 Kepada Korban
Peristiwa8 jam agoPolres Malang Tangkap Pemburu Satwa Dilindungi Landak Jawa di Sumbermanjing Wetan
Pemerintahan7 jam agoWali Kota Malang Wahyu Hidayat Dorong Terwujudnya Pesantren Ramah Santri
Olahraga3 jam agoBorneo FC Merangsek Naik Peringkat Klasemen Pekan ke 7 Super League 2026
Serba Serbi15 jam agoIndeks Harga Saham Gabungan IHSG Ditutup Melemah Tajam ke Level 5.266




























