Connect with us

Pemerintahan

Integrasikan IKD dan Aplikasi Perlinsos, Pemkot Malang Mulai Matangkan Digitalisasi Bansos Tepat Sasaran

Diterbitkan

4 bulan yang lalu

,

IMG 20260526 053448
Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan langkah strategis pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) terintegrasi di Ngalam Command Center (istimewa)

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang mulai mematangkan langkah strategis pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) terintegrasi di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang pada Selasa, 19 Mei 2026.

Langkah akselerasi teknologi ini sengaja digelar secara hybrid oleh Pemkot Malang bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI serta Dewan Ekonomi Nasional guna mewajibkan warga penerima manfaat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama verifikasi data.

Upaya penunjukan Kota Malang sebagai salah satu dari tiga daerah proyek percontohan (pilot project) di Jawa Timur ini ditujukan untuk merombak sistem akurasi penyaluran bansos PKH dan BPNT agar berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyaring kelayakan ekonomi penerima secara otomatis melalui validasi lintas sektor.

Peran Strategis IKD dan Aplikasi Perlinsos dalam Penataan Data

​Transisi menuju sistem bansos digital ini membawa perubahan besar pada mekanisme pendataan di lapangan:

​Verifikasi Berlapis IKD: Melalui Identitas Kependudukan Digital, data masyarakat langsung terkoneksi dengan perlindungan sosial nasional, mempermudah pelacakan dokumen kependudukan secara real-time.

​Sistem Agen Jemput Bola: Bagi warga prasejahtera yang tidak memiliki perangkat gawai (gadget), proses input data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dibantu penuh oleh jajaran Agen Perlinsos, pengurus RT/RW, hingga perangkat kelurahan.

​Sinergi Integrasi Pusat: Ke depan, aplikasi Perlinsos diproyeksikan melebur dengan sistem Kementerian Sosial RI seperti aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Deteksi Otomatis Kelayakan Penerima Bansos PKH dan BPNT

​Sistem Perlinsos memiliki kemampuan menyaring secara ketat validitas status ekonomi penerima manfaat berdasarkan parameter interkoneksi lembaga keuangan dan utilitas negara:

Indikator Penilaian Kelayakan

Instansi Pengawas Terintegrasi

Dampak / Hasil Penyaringan Data

Aset & Tabungan Finansial

Sektor Perbankan

Mendeteksi masyarakat yang memiliki saldo tabungan besar di atas limit batas prasejahtera.

Kredit / Pinjaman Aktif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menyaring otomatis warga yang memiliki pinjaman bank komersial atau kredit kendaraan bermotor.

Konsumsi Energi Rumah Tangga

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Membaca riwayat daya listrik rumah tinggal yang melebihi batas ketentuan penerima bantuan subsidi.

Target Graduasi Mandiri dan Penurunan Angka Kemiskinan

​Penerapan sistem digital ini diharapkan mampu menekan angka penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran (penerima fiktif atau warga mampu).

​Catatan Otoritas Kota: “Di Kota Malang tercatat ada sekitar 34 ribu penerima PKH dan BPNT kategori desil 1 dan 2.”

“Harapannya dengan Perlinsos, jumlah penerima justru berkurang karena data semakin valid. Sejak 2012, kami sukses melakukan graduasi terhadap hampir 10 ribu penerima bansos, yang berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Malang hingga menyentuh level 3,87 persen,” tegas Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito W., S.STP., M.Si. (adv)

Topik Terkait:
Iklan
Iklan

Terpopuler