Bahas UMK, SPSI Kecewa Kepala Dinas Absen

KABARMALANG.COM – Pembahasan peningkatan upah buruh Kota Batu kembali bergulir, Kamis (5/11). Rakor Keputusan Pengupahan Pekerja pun dihelat di Selecta.

Namun, SPSI Kota Batu menilai rakor tersebut cacat. Karena Kepala DPMPTSPTK tidak hadir. Sehingga harus tertunda sampai Senin depan (9/11).

“Seharusnya ini diperhatikan dengan betul-betul. Karena menyangkut nasib orang se kota Batu,” terang Ketua SPSI Purtomo pada awak media.

Keinginan kenaikan upah dari SPSI dikabulkan. Namun, tidak bisa langsung diputuskan. Lantaran rakor itu tidak dihadiri Kepala Dinas.

Purtomo membeberkan tuntutan kenaikan UMK. Setidaknya, Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu.

Karena, Pemprov Jatim menetapkan upah provinsi naik Rp 100 ribu.

Sementara, itu Pemkot Batu menilai kenaikan tersebut fleksibel. Serta, melihat kemampuan keuangan daerah.

KHL pekerja di Kota Batu Rp 2,2 juta. KHL adalah kebutuhan hidup layak. Dan, upah buruh Kota Batu saat ini Rp. 2,7 juta.

“UMK itu upah minimal pekerja masa kerja minimal setahun,” ujar Adiek Imam Santoso, Kabid Hubungan Industrial DPMPTSPTK Kota Batu.

Menurutnya, pembahasan ini berlanjut tiga hari ke depan. Menurut Dedek, sapaannya, ada dua opsi rakor.

Opsi pertama, kenaikan berpatokan inflasi Jawa Timur. Sehingga, kenaikan upah di Batu Rp 46 ribu.

Opsi kedua berpatokan inflasi Kota Malang. Serta, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 1,58 persen.

Sehingga, penambahan UMK Kota Batu sebesar Rp 44 ribu.

“Untuk kenaikan, yang paling reliabel yang pertama. Sehingga UMK Kota Batu menjadi Rp. 2.841.153,11. Dibandingkan dengan opsi kedua sebesar Rp.2.838.917,26,” tukasnya.(arl/yds)