Connect with us

Kabar Batu

Larangan Perjalanan Dinas Dicabut, Pemkot Batu Tak Mau Terlena

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Meski pembatasan perjalanan dinas di lingkungan ASN yang diatur dalam masa pandemi Covid-19 dicabut oleh Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru.

Pemkot Batu tetap memilih tidak terlena dengan pencabutan tersebut. Secara tegas Walikota Batu Dewanti Rumpoko menekankan, bahwa pihaknya hanya akan melakukan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.

“Kita lihat urgensinya, jadi memang harus selektif dan akuntabel. Contohnya seperti konsultasi revitalisasi Pasar Besar. Karena ini harus terealisasi agar bisa memacu roda perekonomian maka itu baru kami acc,” ungkap wanita yang akrab disapa Bude, Minggu (19/07/2020).

Alasan dirinya mencontohkan pentingnya perjalanan dinas, dalam pembangunan Pasar Besar Batu karena juga membutuhkan pembuktian kelengkapan dokumen-dokumen persiapan perencanaan pembangunan Pasar Besar Kota Batu ke Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Bude membeberkan dalam surat edaran menteri, para ASN bisa melakukan perjalanan dinas namun harus memenuhi sejumlah syarat seperti harus memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor.

Tak hanya itu saja, ASN juga memperhatikan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang.

“Kalau tidak urgen, maka bisa menggunakan telekonferens, karena lebih efektif dari sisi kecepatan dan tidak mengganggu kinerja pemerintahannya,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut juga bisa membantu memutus persebaran Covid-19. (arl/fir)

 

Kabar Batu

Karena Pandemi, Biro Umroh Merugi Rp. 140 Triliun

Diterbitkan

||

Oleh

Suasana ibadah umroh di Mekkah (Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Dimasa pandemi Covid-19 yang bergulir sejak Maret lalu ternyata cukup mencengangkan bagi biro PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh).

Pasalnya, dari 1 juta jamaah umroh yang akan diberangkatkan pada tahun 2020 hingga saat ini hanya 30 persen yang terealisasi.

“300 ribu jamaah telah rampung dan sisanya masih belum. Kalau bicara tentang kerugian, tentu bukan hal yang sedikit buat kami,” papar Mantan Ketua DPP Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia), Joko Asmoro pada Minggu siang (27/09/2020).

Joko Asmoro mengungkapkan setidaknya untuk satu jemaah setidaknya asumsi biaya minimal sekitar Rp. 20 juta dengan pemberangkatan 80 ribu jamaah perbulannya.

Kepada Kabarmalang.com, Joko menerangkan kebijakan yang diberlakukan sejak 27 Februari lalu adalah menghentikan penularan Covid-19 dan ditambah dengan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji khusus semakin menambah pukulan bertubi-tubi bagi biro travel haji dan umroh.

Oleh sebab itu, menurutnya moratorium itu mempersempit perolehan margin provit yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Tak berhenti sampai disitu, Potensi kerugian biro perjalanan semakin menganga jika memperhitungkan dampak pembatalan haji sekaligus.

Dari kuota 17.500 ribu jemaah haji khusus, terdapat 7.500 calon jemaah khusus yang berada biro perjalanan di bawah naungan Amphuri. “Semoga pandemi segera berakhir dan segera bisa memulai ibadah ke tanah suci. Dan jika ada yang lunas maka akan segera berangkat ketika ada kesempatan,” imbuh Joko. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Batu

Program Swasembada Pangan, Pemkot Batu Siapkan 7 Hektar Lahan

Diterbitkan

||

Oleh

Lahan pertanian pangan non beras

 

KABARMALANG.COM – Program pemerintah pusat tentang swasembada pangan mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Batu melalui Dinas Pertaniannya.

Tak tanggung-tanggung, dalam dukungan tersebut pemkot menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar yang terletak di dua tempat berbeda.

“Lahannya ada di Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Dadaprejo. Dalam lahan tersebut kami akan menanam tanaman pangan non beras,” papar Sekretaris Dinas Pertanian Kota Batu Hendry Suseno, Minggu siang (27/09/2020).

Hendry mengungkapkan alasan untuk menanam bahan pangan non beras dikarenakan luasan hamparan lahan padi di Kota Batu tidak seluas di Kabupaten Malang dan juga bukan menjadi daerah sentra padi.

Lebih lanjut, Hendry menambahkan tanaman yang akan ditanam diantaranya adalah umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu ditambah dengan adanya inovasi tersebut diharapkan bisa mencukupi kebutuhan pangan di Kota Batu.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu agar inovasi yang dibuat bisa lebih maksimal.

“Harapannya bisa mencukupi kebutuhan pangan di Kota Batu, sehingga tidak perlu mengambil dari luar lagi. Nanti kedepan kami juga akan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan agar bisa saling bersinergi untuk kemajuan Kota Batu,” tuturnya.

Terlebih dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak daerah maupun negara yang berlomba-lomba untuk kemandirian pangan baik untuk ketahanan pangan maupun swasembada pangan. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Kabar Batu

Masa Pandemi Covid-19, Bimbingan Pra Nikah Beralih ke Daring

Diterbitkan

||

Oleh

Ilustrasi menikah di Masa Pandemi

 

KABARMALANG.COM – Pelayanan bimbingan pra nikah yang biasanya berjalan dengan tatap muka kini beralih menjadi daring (online.red). Terhitung sejak Maret hingga September, ada sekitar 300 calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah online.

“Semuanya secara online baik dari pendaftaran hingga pemberian materi. Materi antara catin (calon pengantin) pria dan wanita juga berbeda,” ungkap Kepala KUA Batu, Arif Saifudin pada Minggu (27/09/2020).

Dijelaskan lebih rinci, mereka diwajibkan mengisi soal di kertas agar menghindari contekan. Selain itu pihak KUA juga berikan kultum atau ceramah dari youtube yang harus mereka resum juga.

“Materi yang diberikan sebanyak 25 soal, berisi hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam membangun rumah tangga,” imbuh Arif.

Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman makna ikatan sosial membentuk kekerabatan, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan membina rumah tangga.

Meski begitu, pelaksanaan secara online dirasa kurang maksimal. Untuk itu dilakukan pemantapan lebih lanjut saat pengumpulan berkas. Calon pengantin yang belum paham akan diberi pembinaan lebih lanjut secara rinci. Serta meluruskan jawaban yang dirasa kurang tepat.

“Agar calon pengantin punya komitmen untuk menjaga keluarganya,” tukasnya. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com