Tunjangan Hakim Naik Drastis di 2026: Simak Rincian PP No. 42 Tahun 2025

KABARMALANG.COM – Kabar gembira bagi korps hakim di seluruh Indonesia. Mulai Januari 2026, Pemerintah secara resmi memberlakukan kenaikan tunjangan jabatan hakim melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025.

​Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kesejahteraan penegak hukum, di mana beberapa komponen tunjangan mengalami kenaikan hingga 280%.

Langkah ini di ambil guna menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya di bawah Mahkamah Agung.

Daftar Tunjangan Jabatan Hakim Terbaru 2026

​Berdasarkan aturan terbaru, besaran tunjangan kini sangat signifikan, dengan angka terendah mulai dari Rp46,7 juta hingga angka tertinggi mencapai Rp110,5 juta per bulan.

Berikut adalah rinciannya:

Fakta Penting Kenaikan Tunjangan Hakim

Realisasi Janji Pemerintah: Kebijakan ini merupakan pemenuhan komitmen pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup hakim karier yang telah lama tidak mengalami penyesuaian signifikan.

Persentase Kenaikan Fantastis: Pada tingkatan jabatan tertentu, kenaikan tunjangan jabatan ini tercatat mencapai 280% di bandingkan dengan peraturan lama.

​Khusus Hakim Karier: Kenaikan ini berlaku spesifik bagi hakim karier di lingkungan Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer).

Tujuan Utama: Selain kesejahteraan, kenaikan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko praktik korupsi dan memperkuat marwah peradilan di Indonesia.

Harapan Publik terhadap Kinerja Peradilan

​Dengan adanya peningkatan pendapatan yang sangat besar ini, publik menaruh harapan tinggi pada peningkatan mutu putusan hukum.

Kesejahteraan yang terjamin di harapkan berbanding lurus dengan keadilan yang lebih transparan dan akuntabel di setiap tingkatan pengadilan.