Pemkot Malang Siapkan Anggaran BTT untuk Bantu Memulihkan Kondisi Pedagang di Pasar Comboran

KABARMALANG.COM – Pemkot Malang menyiapkan anggaran BTT untuk membantu memulihkan kondisi para pedagang Pasar Comboran.

Hal tersebut di sampaikan oleh Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan pada Selasa (17/9/2024).

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dirinya mendapat instruksi khusus untuk segera memulihkan kondisi khususnya pedagang terdampak sesegera mungkin.

“Kondisi pedagang perlu segera kita tangani, tadi laporan pak Kadis ada 74 pedagang terdampak,” ujar Pj. Wali Kota Malang.

“Ini yang harus kita siapkan langkah, dan sesuai instruksi pak Mendagri kepada saya, dalam tanggap darurat ini kita harus hadir dan memberikan solusi konkret,” tegasnya.

Seperti di beritakan sebelumnya, kebakaran pasar Comboran terjadi pada Jumat petang (13/9) lalu.

Kejadian tersebut telah menghanguskan bagian gedung lantai 2 dan 3 pasar tradisional itu.

Sekalipun tidak ada korban jiwa, kejadian ini meninggalkan kerugian materiil yang tidak sedikit.

Puluhan kios dan juga 11 mobil hangus terbakar. Usai di data dinas terkait, 74 pedagang di laporkan terdampak kebakaran tersebut.

“Sebagai intervensi jangka pendek, kita alokasikan anggaran BTT,” kata Iwan.

“Teknisnya nanti di wujudkan dalam bentuk bantuan sosial sehingga bisa signifikan di rasakan oleh pedagang,” sambungnya.

Iwan juga mengapresiasi upaya yang sejauh ini telah di lakukan jajarannya mulai dari pemadaman sampai dengan rencana relokasi pedagang terdampak ke lantai 1 pasar Comboran.

Dirinya juga berharap proses investigasi bisa segera selesai sehingga pasar bisa segera di operasikan kembali.

“Selain BTT tadi, saya mengapresiasi upaya yang sudah di lakukan, mulai waktu pemadaman kemarin sampai bagaimana pendekatan yang di gunakan dalam proses relokasi,” terangnya.

“Tempat sudah ada di lantai 1 pasar Comboran, harapannya (Pasar) bisa segera di buka,” Iwan melanjutkan.

“Acuannya nanti tolong di perhatikan bagaimana prosedur dan mekanismenya, agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan masalah,” imbuh Iwan lagi. (tik/fir)