Pemkot Malang Mantapkan Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah

KABARMALANG.COM – Rapat koordinasi penguatan pengelolaan keuangan daerah dan pemeriksaan pendapatan asli daerah Kota Malang bersama BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

“Saya bersyukur dan sangat senang BPK RI Perwakilan Jawa Timur datang ke Kota Malang,” ujar Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Jumat (13/10/1023).

“Saat ini kami sedang menyusun RAPBD tahun 2024, kami butuh arahan dan bimbingan dari BPK untuk memaksimalkan PAD Kota Malang,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan potensi yang ada dan target yang telah di tetapkan, PAD Kota Malang dapat maksimal kita kelola.

Kedatangan BPK RI, lanjut Wahyu maka kami mendapatkan masukan terkait potensi pajak daerah dan potensi kebocoran di mana saja yang mungkin dapat terjadi.

Pengelolaan aset daerah, tambah Wahyu, kami juga mendapat masukan dan arahan dari BPK RI.

“Bagaimana mengelola aset daerah dan memanfaatkannya secara maksimal tanpa ada penyalahgunaan fungsi yang akhirnya merugikan Pemkot Malang,” kata Wahyu.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi mengatakan bahwa saat ini sedang melakukan pemeriksaan mengenai PAD.

Kota Malang menjadi kota penyangga, katanya melanjutkan dan kota terbesar nomor dua se-Jawa Timur setelah Surabaya. sehingga pendapatan asli daerahnya juga pasti tinggi.

“Kami akan uji apakah benar target-target yang di susun Pemerintah Daerah itu berdasarkan data base real,” ujarnya.

Karena pertumbuhan bisnis dan jasa di Kota Malang ini, kata Karyadi hak-hak Pemerintah Kota apakah sudah terpenuhi oleh wajib pajak.

“Pemerintah kota sudah membuat regulasi, baik perda atau perwali sehingga itu harus di patuhi seluruh wajib pajak. Baik dari segi pajak daerah atau retribusi,” tuturnya. (*/fir)