Connect with us

Pemerintahan

Ranperda, DPRD Kota Malang Tandatangani Reklame Berkonsep Estetik

Diterbitkan

,

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika resmi menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) reklame berkonsep estetik (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame, Senin (14/2/2022).

DPRD Kota Malang resmi menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) reklame berkonsep estetik.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, bentuk estetik reklame itu diusulkan agar menambah kesan seni, dan tentunya dengan mengedepankan kearifan lokal sehingga lebih indah dan nyaman saat di lihat warga Kota Malang.

“Nanti di Peraturan Wali Kota (Perwal) juklak juknis makanya kita tentukan. Masak dari dulu bando bentuknya kotak saja, persegi panjang. Ada hiasan-hiasan lampu atau gimana dan ciri khas Kota Malang,” ujarnya saat diwawancarai awak media.

Made juga menyampaikan terkait adanya beberapa reklame yang telah melanggar peraturan di wilayah Kota Malang, akan segera ditindak tegas dengan cara penertiban, karena Perda ini sudah mengadopsi undang-undang diatasnya.

“Akhirnya seluruh peraturan yang sifatnya pelanggaran harus ditindak. Sudah tidak ada toleransi harus segera ditindak,” tegasnya Made.

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi

Perihal sanksi pidana pelanggaran terkait reklame, diakui Made memang masih belum tegas. Sehingga dengan adanya Perda ini, pihak DPRD Kota Malang bisa mengawal sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Kita ingin peraturan yang kita buat, untuk kita ikuti dan di patuhi bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menambahkan, akan menindak tegas pelanggar reklame setelah Perda dan Perwal terbentuk.

“Setelah peraturannya ada, jika tidak sesuai aturan tentu kami lakukan tindakan tegas,” terangnya.

Sedangkan untuk konsep reklame yang mengedepankan estetika dianggap Sutiaji cukup bagus dan terlihat lebih indah.

“Jadi ketika orang melihat itu ada nilai-nilai yang namanya iklan, bagaimana biar menarik dilihat tapi tidak menganggu orang,” pungkasnya.

Berikut ini pendapat akhir Fraksi di DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame Kota Malang.

Rapat paripurna DPRD Kota Malang saat pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

Rapat paripurna DPRD Kota Malang saat pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Nurul Faridawati, menerima dengan catatan sebagai berikut :

1. Dalam pemasangan banner reklame biasanya bertempat di trotoar jalan. Di dalam perizinan untuk pemasangan, pemohon perizinan yang resmi dikeluarkan KPPT misalnya 10 banner untuk 10 titik tetapi kenyataan di lapangan yang dipotong melebihi sesuai kenyataan.

2. Masalah yang sering terjadi pemasangan reklame tidak sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan KPPT. Sebagai contoh pemasangan banner di pohon yang menutupi rambu – rambu lalu lintas.

3. Yang menjadi perhatian khusus dari Fraksi Gerindra yaitu waktu perizinan reklame sering ditemukan melebihi batas waktu yang telah disepakati antara pemohon dan KPPT.

4. Sering terjadi pemasangan reklame yang mendahului izin dari KPPT sehingga menabrak aturan yang ditetapkan serta membuat aspek tata ruang dan sosial budaya kurang tepat yang melanggar
peraturan walikota dan perda reklame.

Fraksi PDI Perjuangan dengan tekad yang kuat, tanggung jawab. Sepakat dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame, Menjadi Peraturan Daerah Kota Malang
Tahun 2022.

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

Di bacakan oleh H. Ahmad Wanedi akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan penting dan rekomendasi strategis sebagai dasar pelaksanaan kebijakan yang masif dan konstruktif, yaitu:

1. Pada prinsipnya, penataan reklame di Kota Malang harus memperhatikan berbagai elemen penting, yaitu:

a. Pemahaman potensi, batas ruang penggunaan, kegiatan sosial ekonomi,

b. Memperhatikan standar norma dan etika yang berkembang pada masyarakat kota Malang,

c. Mampu menambah nilai estetika perkotaan,

d. Menghasilkan benefit income untuk daerah sesuai peraturan yang berlaku;

e. Memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi;

Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

Rapat paripurna DPRD Kota Malang pembahasan Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan reklame

2. Terintegrasi dengan konsep tata ruang kota atau konsep spasialitas kota Malang berdasarkan kultur dan karakteristiknya, sehingga pemasangan segala bentuk reklame memiliki nilai manfaat bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

3. Penerapan aturan yang ketat pada beberapa Kawasan Heritage/cagar budaya, kawasan pendidikan, kesehatan serta ruang untuk peningkatan pelayanan publik sebagai area non komersial, sehingga perlu dilakukan penataan yang sifatnya fungsional;

4. Dilakukan validitas dan obyektifasi secara berkala mengenai jumlah pemanfaatan ruang kota untuk pemasangan reklame, supaya tidak ada kejadian “reklame nakal” yang luput dari
pengenaan retribusi/pajak reklame;

5. Untuk beberapa jenis reklame dengan tipe besar, diantaranya Periklanan Produk, Periklanan Eceran, Korporasi, Bisnis to Bisnis, iklan politik dsb, yang memiliki pengaruh besar serta menjadi ikon. Supaya dilakukan detailisasi perjanjian dengan lebih transparan, kredibel serta memiliki impact yang lebih besar bagi pembangunan kota Malang;

6. Benar-benar dilakukan tindakan tegas pada pemasangan reklame yang tidak sesuai tata ruang kota, pelestarian lingkungan hidup dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.(carep01/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih