Penyampaian Pandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Terkait PAD dan Penanganan Covid-19 di Kota Malang

 

KABARMALANG.COM – Penyampaian pandangan umum seluruh Fraksi DPRD terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan Covid-19 di Kota Malang. Rapat ini digelar di ruang paripurna dan secara virtual, Rabu (1/9/2021).

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2021 Kota Malang saat ini tengah masuk dalam pembahasan legislatif. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan Covid-19 di Kota Malang.

Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya, yakni Lea Mahdarina menyoroti bagaimana penanganan Covid-19 di Kota Malang, terlebih saat ini tengah masuk dalam PPKM Level 3.

“jangan sampai relaksasi ini membuat Pemkot Malang menyambut ini dengan euforia, sehingga melupakan berbagai program penanganan covid-19 secara masif dan konsisiten di tengah masih tingginya positifity rate infeksi Covid-19,” ujar Lea.

Dirinya pun meminta kejelasan dari Pemkot Malang bahwa bagaimana optimalisasi perkembangan vaksinasi Covid-19 ini bisa segera tercapai target Herd Immunity 70 persen.

“Ketersediaan isoter (isolasi terpusat) juga harus terus menjadi perhatian sebagai langkah rehabilitasi pasien Covid-19 dalam upaya darurat kesehatan, karena sempat menjadi permasalahan,” ungkapnya.

Selanjutnya, dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi, yakni Trio Agus Purwono yang mempertanyakan strategi Pemkot Malang dalam memenuhi target pendapatan daerah.

Mengingat, estimasi pendapatan daerah dalam Ranperda APBD Perubahan 2021 mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari target awal sebesar Rp 2,250 Triliun menjadi Rp 2,07 Triliun atau menurun hingga Rp 179 Miliar.

“Dalam hal ini apa yang menjadi rasionalisasi dan dasar untuk melakukan penyesuaian pendapatan daerah dan strategi apa yang akan dilakukan Pemkot Malang untuk mencapai target pendapatan tersebut,” tuturnya.

Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, Trio pun juga menyoroti capaian vaksinasi Kota Malang pada dosis pertama yang belum seimbang dengan capaian dosis kedua.

“Ini perlu penuntasan permasalahan di lapangan. Bagaimana evaluasi program dan target perekrutan relawan Covid-19 juga di tingkat RT/RW serta pengadaan alat kesehatan, seperti tabung oksigen dan oxymeter perlu adanya percepatan,” tegasnya.

Disisi lain, dari Fraksi PKB melalui jubirnya, yakni Ike Kisnawati menyampaikan perihal hambatan dalam peningkatan PAD, khususnya pada sektor pajak retribusi daerah di massa pandemi Covid-19 ini.

“Lokasi parkir yang masuk dalam retribusi parkir maupun pajak parkir, ijin pemakaian tempat bisa lebih diperinci,” imbuhnya.

Lalu pada sektor pajak reklame, Fraksi PKB pun sebenarnya optimis bisa memaksimalkan PAD, sehingga perlu adanya ketepatan dalam pemanfaatannya.

“Dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah kami meyakini pendapatan dari sisi Pajak Reklame merupakan salah satu sektor yang akan mampu tumbuh dan kalau Perangkat Daerah terkait lebih kuat dalam melakukan pendataan dan penagihan sebagai upaya intensifikasi, Fraksi PKB optimis pajak reklame akan dapat ditingkatkan pendapatannya,” beber Ike.

Fraksi Damai melalui jubirnya, Wiwik Sulaiha menyampaikan beberapa poin diantaranya penurunan target Pendapatan
Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah menjadi merupakan dampak dari Pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada analisa ekonomi makro dan mikro di Kota Malang, maka Fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong kepada Pemerintah Kota Malang agar bisa memenuhi target tersebut, termasuk target PAD dari sektor lain termasuk retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan juga pemenuhan akan piutang daerah.

“Kenaikan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Rancangan P-APBD Tahun 2021, harus dihitung berdasarkan kajian dan asumsi akan kebutuhan untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2021,” ujarnya.

Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 lalu, Wiwik melanjutkan, Anggaran BTT turut menyumbang SILPA yang cukup besar. Fraksi Damai DPRD Kota Malang memandang terdapat beberapa belanja yang kurang efisien dalam Rancangan P-APBD Tahun 2021.

“Masih naiknya anggaran untuk belanja modal tanah, masih adanya beberapa belanja untuk seragam dan beberapa belanja yang harusnya bisa dilakukan rasionalisasi dalam rangka refocusing penanganan Covid-19,” Wiwik melanjutkan.

Fraksi Damai DPRD Kota Malang memandang agar sektor UMKM mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Malang. Termasuk dalam mendapatkan bantuan akses perizinan, pelatihan hingga akses permodalan sehingga dalam masa Pandemi Covid-19 pelaku UMKM di Kota Malang masih bisa berjalan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.

“Pemerintah Kota Malang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat, dampak Pandemi Covid-19 membuat sektor ekonomi menjadi terimbas khususnya kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika usai memimpin kegiatan paripurna tersebut mengatakan, setelah kemarin adanya pelemparan jawaban dari Wali Kota Malang, saat ini seluruh fraksi kembali memberikan pendapat umumnya.

“Ini pendapat umum fraksi yang masih disampaikan, dimana seluruh fraksi menyoroti kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) selama ini, karena APBD Perubahan ini mengoptimalkan apa-apa yang belum terserab,” ujar Made, Rabu (1/9/2021).

Selain itu, lanjut Made, DPRD Kota Malang menilai bahwa OPD terkait masih dirasa agresif dalam pengajuan anggaran. Apalagi saat ini PAD Kota Malang saja turun.

Dirinya pun secara tegas, perlu adanya penjelasan secara merinci dan terkait defisit sekitar Rp 550 miliar dalam APBD Perubahan tersebut akibat penurunan PAD, dirinya tak ingin terjadi defisit.

“Nanti Banggar dengan TAPD akan menyelaraskan. Tidak boleh ada anggaran kita sampai defisit. Harus berimbang. Disini nanti ada penyesuaian apakah PAD-nya yang naik, pendapatan tetap atau PAD-nya ditetapkan kemudian belanjanya diturunkan. Ini aja keseimbangan yang kita jaga,” paparnya.

Dengan itu, harapannya nanti pada pertemuan Banggar dan Timnggar bisa segera menyesuaikan anggaran yang telah dibahas. Takutnya, lanjut Made, jika tak tercapai, nantinya akan gagal bayar dan pemenuhan.

“Artinya bahwa kalau memang defisit yang disebabkan oleh tingginya belanja, harus dipenuhi. Mau tidak mau pendapatan yang harus dinaikan. Kita takutkan gagal bayar ataupun gagal pemenuhan kewajiban daripada TAPD terhadap pihak-pihak ketiga,” pungkasnya. (*)