Connect with us

Ekbis

Cukai 2021 Naik, Gapero Khawatir Rokok Ilegal Makin Merajalela

Diterbitkan

,

Cukai 2021 Kabarnya Naik, Gapero Khawatir Rokok Ilegal Makin Brutal
Cukai rokok di tahun 2021 kabarnya naik, Gapero khawatir peredaran rokok ilegal bisa makin merajalela. (Foto : carep-04)

 

KABARMALANG.COM – Perusahaan rokok di Indonesia tertekan dengan kemunculan isu cukai naik pada 2021.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Sulami Bahar mengharap tarif cukai tidak naik tahun ini. Karena, pelaku Industri Hasil Tembakau mengharap ada pengurangan beban.

Sehingga, keputusan kenaikan cukai untuk tahun 2021, sangat memberatkan bagi produsen dan petani.

Secara agregat di segala segmen sepanjang 2020, produksi IHT mengalami kontraksi produksi mencapai -9,7 persen.

Sementara, perkembangan hingga Mei 2021, tren penurunan produksi masih terjadi. Yakni di kisaran -4,3 persen dari tahun 2020.

Sulami mengatakan tren negatif masih terus berlanjut. Karena pandemi memang terbukti menurunkan daya beli masyarakat.

Bukan tidak mungkin, katanya, penurunan produksi tahun ini lebih tajam dari tahun lalu. Karena pengendalian pandemi belum ada perbaikan signifikan.

“Justru saat ini malah meledak lagi dan terjadi pengetatan. Produsen mengurangi produksi karena penurunan permintaan konsumen. Petani kekurangan serapan permintaan dari sektor hilir. Kami sebagai produsen bisa tetap produksi saja sudah syukur,” tutur Sulami, Senin (1/7).

Kabar Lainnya : Bea Cukai Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal dan Ribuan Miras.

Karena itu, pelaku IHT kembali cemas dengan isu agar tarif cukai kembali naik. Serta, isu penyederhanaan struktur tarif cukai.

Meski bukan isu baru, kedua hal ini cenderung membuat pelaku industri khawatir akan nasib mereka setiap tahunnya.

Terlebih, risiko kehilangan pekerjaan akibat pandemi juga di depan mata. Beragam efek domino negatif kian mengintai industri ini dari berbagai arah.

Ketua GAPPRI Henry Najoan mengamini. Kenaikan cukai dan simplifikasi adalah faktor pendorong besar tekanan industri.

“Kita lihat saja sekarang ini produksi sudah turun. Nanti bisa sangat berkurang lagi,” katanya.

Simplifikasi tarif cukai akan paling terasa oleh produsen tembakau golongan II dan III. Atau yang produksinya belum mencapai tiga miliar batang.

Menurut Henry, jika kembali berlaku, di tengah pandemi, efek terbesar adalah hilangnya produsen tembakau.

“Pasti yang akan berguguran duluan golongan II dan III. Dan jika demikian, nanti rokok ilegal makin meningkat,” lanjutnya.

Dia juga meminta perlindungan pemerintah ke industri terus ada, termasuk rokok jenis kretek.

“Peraturan-peraturan yang menyebabkan industri ini makin terpuruk. Misalnya ya, ancaman aturan simplifikasi dan kenaikan cukai yang eksesif,” ringkasnya.

Kabar Lainnya : Wali Kota Malang Tinjau Buruh di Pabrik Rokok.

Menurutnya, ini akan terus mempengaruhi serapan bahan baku dari petani dan mengganggu tenaga kerja.

“Serta mengganggu pendapatan dari para pengecer atau penjual rokok. Juga pendapatan negara dalam hal cukai dan perpajakan,” tegasnya.

Faktanya, tidak lama setelah Kemenkeu menaikkan tarif rata-rata cukai rokok 2020 sebesar 23 persen, jumlah rokok ilegal justru naik hampir 60 persen.

Data survei terakhir Kementerian Keuangan menyebut, pada tahun 2019 rokok ilegal ada di kisaran 3 persen. Kemudian, naik 4,8 persen di tahun 2020.

Pola ini sangat mungkin terulang bahkan meningkat. Yakni ketika tarif cukai kembali naik 12,5 persen tahun 2021.

Kabar Lainnya : Bea Cukai Malang Musnahkan Puluhan Sex Toys.

Jika cukai akan kembali naik tinggi, terlebih di masa pandemi, pasti akan memberatkan IHT.

Selain karena penanganan belum baik, dari sisi daya beli masyarakat belum bisa pulih dalam waktu dekat.

Padahal, rokok memang salah satu barang konsumsi utama masyarakat Indonesia. Tetapi kalau yang legal naik, justru meningkatkan permintaan terhadap rokok ilegal.

Celah kekosongan pasokan dari produk legal bisa jadi bakal terisi produk ilegal. Sehingga, dari sisi konsumsi, akan banyak efek domino buruk.

Perdagangan rokok ilegal, tidak akan menerapkan azas-azas keamanan pemerintah. Sedangkan, pelaku niaga rokok legal ketat mematuhi aturan.

Terlebih, kini penjualan rokok ilegal bisa terjadi di mana saja. Sehingga konsumsinya pun makin tidak terkontrol.

Salah satunya target prevalensi perokok pada usia dini. Bisa makin jauh. Rokok ilegal terjual bebas dan lebih murah, jadinya siapa saja bisa mendapatkannya.

Di masa pandemi seperti ini produksi rokok legal bisa saja turun. Tetapi permintaan riilnya bisa tetap stabil atau naik karena rokok ilegal masuk.

Kabar Lainnya : Diterjang Isu Tsunami, Pengunjung Pantai Selatan Merosot.

Hal ini tidak hanya merugikan pelaku IHT di segala layer. Tetapi juga pemerintah yang tidak akan mendapat tambahan penerimaan negara.

Kajian INDEF pada tahun lalu, menghitung kerugian negara sampai Rp 4,38 triliun akibat rokok ilegal.

Ini hanya berasal dari data realisasi tindakan Bea Cukai. Sementara, fakta di lapangan, rokok ilegal masih sangat marak

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengakui cukai hasil tembakau adalah pilar penerimaan negara yang penting.

Tetapi dia mengatakan, memaksa tarif cukai naik di 2021 dengan orientasi penerimaan negara semata bisa membuat kontraksi industri tembakau secara keseluruhan.

Dampak yang paling terlihat, katanya, adalah penurunan produksi yang sudah terlihat saat ini.

“Menurut saya adanya roadmap IHT bisa jadi solusi. Tetapi roadmap harus komprehensif sesuai dengan situasi dan melibatkan seluruh stakeholder dalam negeri. Tidak seperti menaikkan tarif cukai tahun 2020 yang berlandaskan roadmap Bloomberg,” ujarnya.(carep-04/yds)

Ekbis

Bioskop Malang Raya Sudah Buka, Ini Jadwal Di Aplikasi Tiket Online

Diterbitkan

,

Bioskop Malang Raya Sudah Buka, Ini Jadwal Di Aplikasi Tiket Online
Ilustrasi pengunjung mal di Malang Raya. Untuk menonton bioskop, wajib sudah dua kali vaksinasi. (foto : ist)

 

KABARMALANG.COM – Bioskop di Malang Raya sudah mulai buka, hari ini, Kamis, 16 September 2021.

Sejumlah mal Malang Raya yang memiliki bioskop pun telah memasang setidaknya tiga film untuk menarik minat penonton.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPC Malang, Suwanto mengabarkan, semua bioskop di mal Malang Raya sudah buka.

“Sesuai dengan restu pemerintah, kami buka, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Suwanto kepada Kabarmalang.com, Kamis (16/9).

Kendati demikian, anggota APPBI di Malang melaporkan, belum ada penonton yang masuk untuk menonton film di bioskop mal.

“Masih belum ada penonton,” terang Suwanto.

Kabar Lainnya : Bioskop Malang Sudah Putar Demon Slayer, Cuma Tayang di Batu.

Kendati demikian, dia berharap, masyarakat yang sudah vaksin dua kali, tidak ragu untuk datang menonton.

Syarat masuk mal dan menonton di bioskop memang harus sudah mendapatkan vaksinasi. Pembuktian sudah vaksinasi ini, memakai aplikasi Pedulilindungi.

“Kapasitas penonton 50 persen. Dan hanya pengunjung kategori hijau (dua kali vaksinasi) yang boleh masuk,” kata Suwanto.

Selain itu, pengunjung di bawah 12 tahun tidak boleh masuk bioskop. Penonton juga tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar.

“Jam operasional bioskop sampai pukul 21.00. Jarak tempat duduk satu meter,” tambahnya.

Dari aplikasi pemesanan tiket online Tix.id, ada empat bioskop mal yang buka untuk melayani penonton.

Yaitu Araya XXI Plasa Araya, bioskop Dieng Plaza Jalan Raya Langsep, bioskop Mandala Jalan Agus Salim serta Transmart MX Mall XXI Jalan Veteran.

Ada tiga film yang tayang perdana di bioskop-bioskop Malang ini.

Black Widow, franchise Marvel Cinematic Universe, tayang di keempat bioskop tersebut. Harga tiket antara Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu.

The Suicide Squad, franchise DC Universe, tayang di empat bioskop juga. Harga tiket antara Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu.

Jadwal tayangnya yaitu pukul 12.45, 13.00, 15.30, 15.45, 18.15 dan 18.30.

Sementara, Fast And Furious 9, tayang di tiga bioskop, yaitu Araya XXI, Mandala dan Transmart. Jadwal tayang yaitu pukul 12.30, 15.20 dan 18.10. Harga tiket antara Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Ekbis

Wali Kota Malang Sebut Startup Digital Masa Depan Ekonomi Bangsa

Diterbitkan

,

Wali Kota Malang Sebut Startup Digital Masa Depan Ekonomi Bangsa
Wali Kota Malang, Sutiaji ketika zoom meeting bersama gerakan 1000 startup digital. (foto : ist)

 

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang, Sutiaji menyebut keberadaan startup digital adalah masa depan Indonesia.

Sutiaji menegaskan ini Rabu (15/9) hari ini, dalam @1000startupdigital Road Show Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bersama Ngalup collabotaive network.

Dalam acara tersebut, Sutiaji menegaskan bahwa ini ialah saatnya generasi mudah untuk maju mendirikan startup dan melanjutkan perjuangan generasi terdahulu.

Sutiaji yang hadir sebagai keynote speaker menyampaikan apresiasinya pada generasi milenial.

Menurutnya, penduduk Indonesia ada 270 juta orang. Kemudian, lebih dari 60 juta itu anak-anak muda milenial.

“Maka, saya berikan apresiasi dan support pada anak-anak sekalian bahwa Indonesia berada di pundak kalian semua,” ujarnya.

Dengan adanya forum 1000 start up digital ini, Sam Sutiaji panggilan akrabnya berharap bahwa anak muda Indonesia selalu memiliki idealisme dan jiwa juang untuk kemajuan negara.

“Kalau kalian punya idealisme, punya kekuatan, jangan menggantungkan nasib anda semuanya kepada negara. Justru anak-anak muda yang mempunyai jiwa entrepreneur, akan mengangkat bangsa ini,” pungkasnya.

Acara Road Show Gerakan Nasional 1000 Startup Digital bersama Ngalup collabotaive network terlaksana secara zoom meeting.

Sonny Hendra Sudaryana, koordinator startup digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hadir dalam forum ini.

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mendorong transformasi digital dalam 3 hal.

“Pertama adalah pemerintah, kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah masyarakatnya. Untuk menopang ketiganya, pemerintah telah memiliki sebuah framework yaitu indonesia digital nation,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 2 startup yang telah banyak membantu masyarakat maupun negara.

Selain itu, Indonesia juga memiliki generasi-generasi muda yang harus menjadi penerus bangsa khususnya melalui startup ini.

“Indikator kita sedang mengalami bonus demografi itu salah satunya mungkin banyak banyak cafe, banyak tempat nongkrong karena market anak mudanya banyak sekali,” terangnya.

“Itu sangat bagus untuk ekonomi. Tetapi kita juga harus menyiapkan 10 tahun ke depan anak-anak muda ini nanti gimana bekerjanya,” tuturnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Ekbis

Instruksi Wali Kota Malang, Bapenda Relaksasi Pembayaran Pajak

Diterbitkan

,

Instruksi Wali Kota Malang, Bapenda Relaksasi Pembayaran Pajak
Tim Bapenda Kota Malang saat menemui pengelola usaha di Jalan Sukarno Hatta Kota Malang. (foto : ist)

 

KABARMALANG.COM – Bapenda Kota Malang menjalankan instruksi Wali Kota untuk memberi keringanan bagi wajib pajak.

Dengan modal Keputusan Wali Kota Malang yang sudah menjadi petunjuk pelaksanaan, Bapenda memastikan ada relaksasi pembayaran pajak.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto melalui Kabid Perencanaan dan Pengembangan PAD, Dwi Cahyo Teguh Yuwono mengabarkan kabar gembira bagi wajib pajak ini.

“Melalui keputusan Wali Kota Malang nomor 304 dan 305, yang punya tunggakan berapapun bisa bebas denda. Hanya bayar pokok pajaknya,” ujar Cahyo, Senin (13/9).

Ini tak lepas dari upaya Wali Kota Malang Sutiaji untuk makin menggerakkan ekonomi di tingkat mikro.

Dengan memberi relaksasi, Wali Kota Malang berharap performa ekonomi Bhumi Ngalam bisa semakin positif begitu memasuki kuartal terakhir tahun 2021.

Bapenda Kota Malang mendorong wajib pajak dengan tunggakan untuk ikuti relaksasi pembayaran pajak. (foto : ist)

Rinciannya, penghapusan sanksi administratif untuk Pajak Bumi dan Bangunan berlaku mulai tahun 1994 sampai tahun 2020.

Penghapusan sanksi administratif PBB berlaku dari 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Sedangkan, tunggakan pajak daerah lainnya mendapat relaksasi dari tahun 1998 sampai 2020. Untuk masa berlakunya, yaitu mulai dari 1 September sampai 30 November 2021.

Bapenda Kota Malang, mengimbau semua wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk memanfaatkan program relaksasi dari Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya.

“Karena, ketika masa berlaku relaksasi ini sudah habis, denda administratifnya akan berlaku kembali,” ringkasnya.

Bapenda sendiri mengelola sembilan objek pajak daerah. Antara lain pajak hotel, pajak resto, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, PBB, pajak penerangan jalan non PLN serta BPHTB.

“Dengan program ini, kami harap ekonomi Kota Malang bisa semakin meningkat. Karena, wajib pajak tidak perlu bayar sanksi administrasi, cukup pokoknya,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Ucapan Hari Pelanggan Nasional Dari PDAM Tugu Tirta
Iklan Cukai Pemkot Malang

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com