Connect with us

Pilbup 2020

KPU Tetapkan Paslon Malang Jejeg

Diterbitkan

||

Tim Kerja Malang Jejeg saat menerima surat penetapan paslon dari KPU Kabupaten Malang, Selasa (13/10). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Malang Jejeg sudah bisa bernafas lega. Pasalnya kepastian keikutsertaan dalam Pilkada 2020 sudah diresmikan.

KPU Kabupaten Malang, menetapkan paslon independen sebagai peserta Pilkada. Penetapan dihelat Selasa (13/10) di kantor KPU.

Penetapan paslon independen hanya dihadiri tim Malang Jejeg. Yakni Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga. Paslon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko tidak menghadiri penetapan.

“Ya, penetapan ini cukup saya. Sebab tidak diwajibkan paslon hadir dalam penetapan ini. Kalau besok, pengundian nomor urut paslon harus hadir,” tutur Soetopo.

Pengambilan nomor urut akan dilangsungkan Rabu (14/10) besok. KPU tidak mengadakan pengundian.

Sebab, paslon Malang Jejeg langsung mendapat nomor urut 3. Urutan nomor ini mengikuti dua paslon lain.

Yaitu, Sanusi – Didik Gatot Subroto nomor urut 1. Serta, Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono nomor urut 2.

“Gak diundi. Makanya bukan ambil undian. Tapi, ambil nomor urut,” ujarnya.

Tak hanya nomor urut saja yang terakhir. Masa kampanye Malang Jejeg juga telat. Menurut Sutopo, itu tidak menjadi masalah.

“Sebab secara tidak langsung kita sudah blusukan. Sebelum ditetapkan, kami sudah perkenalan ke masyarakat Kabupaten Malang,” ujarnya.

Terkait nomor urut, KPU memastikan paslon independen nomor 3. Paslon Malang Jejeg tetap harus pengambilan nomor urut.

“Yang jelas nomor urutnya tidak mungkin melebihi jumlah paslonnya,” tutur Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.

KPU menegaskan Malang Jejeg bisa kampanye 3 hari kemudian. Yakni, tanggal 16 Oktober 2020.

“Kalau sebelumnya sudah blusukan, itu di luar kuasa kami. Begitupun Bawaslu katanya juga sudah mengetahui. Tapi karena belum ditetapkan sebagai paslon, tidak ada persoalan,” kata Dika.

Setelah penetapan inilah, kampanye Malang Jejeg akan diawasi.(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Paslon Bupati Beda Cara Mensejahterakan Masyarakat

Diterbitkan

||

Debat publik perdana Pilbup Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Debat publik Pilbup Malang membuka karakter masing-masing paslon. Mereka mengandalkan cara berbeda untuk mensejahterakan Kabupaten Malang.

Misalnya, Sanusi-Didik Gatot Subroto, paslon nomor urut 1. Sanusi mengunggulkan strategi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.

Dalam debat Jumat malam (30/10), dia menyebut soal pembangunan. Tepatnya, pembangunan hotel bintang 5 di Kabupaten Malang.

“Hotel bintang 5 bisa menambah PAD Kabupaten Malang. Targetnya sebanyak Rp 12 triliyun dari pajak hotel restoran,” terang Sanusi dalam debatnya.

Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono, paslon nomor urut 2, berbeda. Mereka menekankan kesejahteraan pada sektor pendidikan.

“Apakah bisa gaji guru naik? Jawabannya sangat bisa. Nanti kita akan sisir anggaran anggaran yang tidak efektif. Kita alihkan kepada guru. Ini cukup memungkinkan. Karena kami sudah analisa postur APBD Kabupaten Malang,” terang Lathifah.

Paslon nomor urut 3, Heri Cahyono-Gunadi Handoko beda lagi. Mereka akan memperbaiki kualitas masyarakat Kabupaten Malang. Ini sesuai tagline yang diusungnya ‘Malang Jejeg’.

“Kami akan mengakhiri era kebohongan dengan janji-janji. Kita memberi janji berdasarkan tanda tangan di atas materai. Ketika kita jadi, masyarakat punya dasar hukum menagih janji,” katanya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Independen Kurang Puas, Petahana : 30 Detik Cukup

Diterbitkan

||

Suasana debat publik perdana Pilbup Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Debat publik perdana Pilbup Malang berkesan bagi para paslon. Jum’at (30/10) ekspresi berbeda ditunjukkan tiga paslon usai debat.

Ada paslon yang mengaku puas. Ada juga yang kurang sreg dengan debat publik perdana.

Paslon independent, Heri Cahyono Gunadi Handoko mengaku tidak puas.

“Kami kurang puas dengan durasi debat. Calon bupati tidak bisa menyampaikan mendalam tentang visinya,” ungkap Sam HC -sapaan akrab Heri Cahyono- usai mengikuti Debat Publik, Sabtu (31/10).

Menurutnya, para paslon tidak bisa saling mengulik argumen debat.

“Bagi saya, waktu 10 menit setiap sesi lebih ideal. Bisa adu argument antar paslon. Sehingga masyarakat akan mampu menilai dari kualitas calonnya,” tuturnya.

Durasi debat publik dari KPUD adalah 2 jam. Tapi, waktu debat tersebut berjalan 90 menit. Karena terpotong jeda iklan 30 menit.

Tiap sesi, paslon diberi waktu masing-masing 30 detik. Ini untuk menjawab pertanyaaan panelis. Serta, menyanggah paslon lawan.

Sementara itu, cabup petahana, HM Sanusi mengaku puas. Durasi 30 detik menjawab per sesi dirasa cukup.

“Kita cukup puas dengan durasi waktu dari KPU,” ungkap Calon Bupati Malang, HM Sanusi.

Menurut Sanusi, visi misinya soal Kabupaten Malang sudah tersampaikan.

“Sudah tersampaikan dalam durasi waktu yang telah diberikan,” tutupnya.

Seperti diketahui, debat publik perdana Pilbup dihelat Jumat malam. Venue pelaksanaan debat adalah DPRD Kabupaten Malang.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Kampanye Medsos Boleh Asal No Black Campaign

Diterbitkan

||

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang mempersilakan kampanye melalui sosial media. Setiap paslon Pilbup Malang boleh gerilya di medsos.

Karena, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Aturan soal itu juga sudah ditelurkan dalam PKPU.

“Kalau iklan kampanye di media massa terbatas sesuai PKPU. Iklan media massa diperbolehkan sejak 22 November. Sampai 14 hari sebelum pencoblosan,” ungkap Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Jum’at (30/10).

Bawaslu Kabupaten Malang siap mengawasi kampanye medsos. Bawaslu Kabupaten Malang akan mengawasi gerakan paslon di internet.

“Ya, setiap anggota Bawaslu wajib mengawasi. Mulai tingkat tertinggi, Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa. Harus melakukan pengawasan baik online maupun offline,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva.

Kampanye melalui sosial media tidak dilarang. Asalkan, no black campaign.

Jika terindikasi begini, maka Bawaslu akan menyelidiki lebih dalam.

“Salah satu pelanggaran pidana yaitu menjelek-jelekan paslon lain. Black campaign,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com