Connect with us

Pilbup 2020

Teka-Teki Kepada Siapa Dukungan Gerindra di Pilbup Malang ?

Diterbitkan

||

Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Malang, Syaiful Efendi

KABARMALANG.COM – Partai Gerindra belum menentukan sikap koalisinya dalam Pilbup Malang 2020.  Gerindra mengklaim saat ini masih proses penjajakan bersama sejumlah partai besar. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Belum, kami masih penjajakan ketiga partai yang kemungkinan ikut berkompetisi dalam pilkada 2020 mendatang, yaitu PKB, Golkar, dan PDIP,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Malang, Rabu (1/7/2020).

Menurut Syaiful juga belum ada titik terang dari DPP Partai Gerindra bakal menurunkan rekomedasi terhadap tiga partai tersebut.”Namun yang pasti pada bulan Juli ini sudah turun rekomnya. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Sementara itu, Salah satu bakal calon Bupati Malang, HM Sanusi membenarkan bahwa partai Gerindra sudah berkomunikasi dengan pihaknya. Tidak hanya Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur juga sudah berkomunikasi intens dengannya.

“Saat ini katanya masih proses administrasi di tingkat DPP (Partai Gerindra) untuk menurunkan rekom,” tukas Sanusi. Sementara itu, menurut pria yang juga menjabat sebagai Bupati Malang, partai yang sudah resmi mendukungnya saat ini sudah ada empat, yakni PDIP, Nasdem, Demokrat, dan PPP. (haq/rjs)

Pilbup 2020

Penetapan Bupati dan Wabup Malang Akhir Januari 2021

Diterbitkan

||

Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sanusi-Didik Gatot Subroto bakal segera menjalani penetapan KPU. Mereka akan segera menjadi Bupati-Wabup Malang terlantik.

Tetapi, KPU Kabupaten Malang belum mendapat tanggal. Karena, masih menunggu kabar dari pusat.

“Kami masih menunggu surat edaran Mahkamah Konstitusi. Sebab masih ada yang sedang proses sengketa MK,” ungkap Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Sabtu (16/1).

Baca Juga : Penetapan Hasil Pilkada Kabupaten Malang 17 Desember

SE Buku Registrasi Perkara Konstitusi MK keluar pekan depat. Antara tanggal 18-19 Januari 2021 mendatang.

“Batas penetapannya 5 hari setelah SE itu turun. Jadi kira-kira antara tanggal 20-24 Januari 2021,” bebernya.

Dika, sapaannya, mengatakan ada beberapa kemungkinan mekanisme penetapan. Karena sedang PPKM, kemungkinan penetapan bakal virtual.

“Misalnya tidak memungkinkan di hotel. Bisa di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang secara virtual,” tuturnya.

Baca Juga : Menyusun Gerakan Pembangkangan Sipil yang Konstitusional

Sementara peserta undangan penepatan tersebut adalah calon terpilih. Kemudian para partai pengusung.

“Seluruh partai peserta pilkada juga. Termasuk perwakilan calon independen. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan,” pungkas Dika.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Percobaan 2 Tahun, Tersangka Politik Uang Bebas

Diterbitkan

||

Kuasa Hukum Sumiatim, Wiwied Tuhu, SH MH. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Tersangka money politics Pilbup Malang 2020, Sumiatim, lega. Karena, hakim memutusnya mendapat masa percobaan 2 tahun.

Safrudin SH MH ketua Majelis Hakim PN Kepanjen, memutuskan ini. Yaitu, pidana satu tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Kesimpulannya, dia tidak perlu menjalani kehidupan penjara. Asalkan, dia berperilaku baik selama 2 tahun.

Tetapi, jaksa penuntut umum (JPU) belum mengiyakan keputusan itu.

“Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa 3 tahun. Subsider 1 bulan atau denda 200 juta,” ungkap Kuasa Hukum Sumiatim, Wiwied Tuhu, SH MH, Selasa (29/12).

Sebelumnya, warga Desa Sumberejo, Gedangan, melakukan pembagian amplop. Isinya adalah uang dan stiker paslon nomor urut 2.

Yakni, Latifhah Shohib-Didik Budi Muljono. Sumiatim membagikan amplop, Selasa (8/12) lalu.

Faktanya, Sumiatim membagikan uang Rp 20 ribu. Jumlah amplopnya sebanyak 4 buah.

Sumiatim mengaku bersedia membagikan amplop berisi uang Rp 20 itu. Karena, menurut Wiwied, Sumiatim membutuhkan uang.

“Ketika mendapat tawaran, dia menerima. Karena, menurutnya ada imbalan Rp 100 ribu. Ibu Sumiatim yang taraf ekonominya rendah menerima tawaran itu,” katanya.

Namun, tawaran begitu tidak hanya dari oknum satu paslon. Sumiatim mengaku mendapat tawaran dari semua paslon.

“Hanya saja, Sumiatin menerima tawaran ini. Karena, imbalannya lebih besar daripada paslon lain,” kata Wiwid.

Sementara itu, oknum yang menyuruh Sumiatim bernama Mujiati. Sayangnya, orang tersebut selalu mangkir dari panggilan.

“Ibu Sumiatim hanya pernah kenal dengan Mujiati. Kama tidak pernah ketemu. Lalu, tiba-tiba datang menawarkan membagikan amplop tersebut. Apakah dia relawan paslon 2, Sumiatim tidak tahu,” katanya.

Sementara itu, Tim Hukum SanDi kurang puas. Mereka mengaku kecewa terhadap putusan majelis hakim.

Karena, ancaman maksimal pidananya tinggi. Tetapi, tuntutannya ternyata kurang dari 2/3 ancaman maksimal.

Apalagi, putusan Majelis Hakim jauh di bawahnya. Yaitu hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

‘Walaupun kecewa, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali JPU mengajukan upaya hukum banding,” kata Agus Subyantoro SH, Tim Hukum SanDi.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Terdakwa Money Politics Sidang Perdana

Diterbitkan

||

Terdakwa Money Politics Sidang Perdana
Suasana sidang Sumiatim di Pengadilan Negeri Kepanjen. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Terdakwa money politics Pilkada Kabupaten Malang 2020 sidang perdana. Sumiatim, 45, warga Desa Sumberejo, Gedangan, menduduki kursi pesakitan.

Sidang tersebut tergelar di PN Kabupaten Malang, Selasa (22/12). Sumiatim, menjalani agenda dakwaan dan pembuktian.

Empat saksi hadir dalam sidang terdakwa money politics ini. Yakni, Yoyok, Pitono dan Achmad Khusairi. Ketiganya adalah tim pemenangan paslon petahana, Sandi.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva juga hadir. Dia ikut menjadi saksi persidangan ini.

Pengacara Sumiatim, Wiwied Tuhu SH MH menyatakan pembelaannya. Menurutnya, keempat saksi tersebut bukan saksi kunci.

Karena, mereka tidak melihat langsung praktik money politics terdakwa.

“Tidak ada bukti valid maupun saksi langsung. Yakni, tuduhan melakukan praktik money politics,” terangnya usai persidangan.

Wiwied mengklaim empat saksi hanya mendapat laporan tim lapangan. Sehingga, mereka tidak melihat terdakwa berpraktik money politics.

“Sementara itu, tim lapangan tidak mengklarifikasi pihak terkait. Baik yang menyuruh maupun menerima uang Sumiatim,” tuturnya.

Wiwied juga menjelaskan, Sumiatim memang melakukan praktik tersebut. Tetapi, alasan utama kliennya adalah tuntutan ekonomi.

“Saat itu ada orang bernama Mujiati. Dia menyuruh Sumiatim membagikan amplop berisi uang. Isinya 20 ribu dan berstiker paslon nomor urut 2. Jumlahnya 100 amplop,” katanya.

Sedangkan, Sumiatim diupahi Rp 150 ribu. Upah inilah alasan Sumiatim mau membagikan amplop tersebut.

“Karena, klien saya memang warga kurang mampu,” lanjut Wiwied.

Sementara itu, Mujiati sendiri adalah kenalan terdakwa. Tetapi, mereka hampir tidak pernah ketemu.

“Tiba-tiba, Mujiati datang menawarkan amplop tersebut. Apakah dia relawan paslon 2, klien saya tidak tahu,” katanya. Mujiati sendiri tidak hadir dalam persidangan.

 

Saksi Klaim Tahu Tindakan Sumiatim

Sementara, saksi mengaku tahu praktik money politics terdakwa. Ini berbeda dari argumen Wiwid kuasa hukum Sumiatim.

Tim Hukum paslon Sandi, Ach Khusairi membantah argumen Wiwid. Dia mendasari pernyataannya dengan bukti amplop dipegang Sumiatim.

“Kalau saat membagikan memang tidak tahu. Tapi terbukti ada 5 amplop di rumah Sumiatim. Dia juga mengakui sudah membagikan 95 dari 100 amplop,” tutup Khusairi.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement HUT PDIP ke 48

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com