Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Anggarkan Rp 125 Miliar Pembangunan MCC

Diterbitkan

,

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang menganggarkan Rp 125 miliar untuk membangun Malang Creative Center (MCC). Anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD Tahun 2020. Rencana ini sempat mendapatkan penolakan dari DPRD Kota Malang.

Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, pembangunan MCC untuk menjawab tantangan industri 4.0, dengan menyiapkan wadah khusus untuk mendukung industri kreatif di Kota Malang.

“Ada desakan juga dari komunitas, serta mendukung infrastruktur industri kreatif di Kota Malang. Makanya, kami bangun MCC itu,” tegas Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang, Senin (4/11/2019).

Ia tidak menjelaskan secara rinci soal kebutuhan anggaran yang dinilai terlalu besar oleh DPRD Kota Malang, yakni Rp 125 miliar untuk mewujudkan MCC. “Iya ya segitu. Masuk APBD tahun 2020,” kata Sutiaji.

Kemudian, dia menjelaskan, bahwa angka pengangguran di Kota Malang tertinggi se-Jawa Timur. Sementara, ekonomi mikro membutuhkan pendampingan.

“Dan sarana apa, digitalisasi, ekonomi mikro harus ada pendampingan. Karena ekonomi mikro butuh pendampingan,” lanjutnya.

Sutiaji juga menyebut, bahwa MCC akan menggunakan lahan eks kantor PDAM yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. “Nanti pakai eks PDAM,” sebutnya.

Soal penolakan dewan rencana pembangunan MCC, karena nilai anggaran besar?.

Sutiaji membeberkan, jika rencana pembangunan MCC telah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Disana, DPRD tidak memberikan catatan terkait rencana tersebut.

“Kan sudah masuk KUA-PPS, dan tidak ada catatan disana. Kalau bicara mengapa ini prioritas, karena menjawab kebutuhan komunitas. Jembatan Kedungkandang juga dianggarkan tahun 2020, pasar Blimbing dan Gadang, juga bisa di rencanakan di tahun 2021,” tandasnya.

Sutiaji membantah, jika pembahasan MCC deadlock ketika dilempar tim anggaran Pemkot Malang ke Badan Anggaran DPRD Kota Malang. “Tidak betul itu, sudah disetujui,” pungkasnya.

Hari ini, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda keputusan Peraturan Daerah untuk pengesahan APBD tahun anggaran 2020.

Terkait hal ini sebelumnya, terjadi tarik ulur ketika pembahasan MCC. Wakil rakyat ingin Pemkot Malang mengalihkan kebutuhan anggaran MCC senilai Rp 125 miliar, untuk program priorotas lainnya. (rjs/fir)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung

Diterbitkan

,

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung
Gubernur Jawa Timur saat melakukan peletakan batu pertama rumah warga terdampak gempa bumi, Sabtu (17/4). (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Forkopimda Provinsi Jawa Timur menggelar peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi.

Acara peletakan batu pertama ini terlaksana di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sabtu (17/4).

Tampak hadir dalam peletakan batu pertama itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Begitu juga Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto.

Tidak ketinggalan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta. Hadir pula Forkompinda Kabupaten Malang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembangunan itu memakai pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Sementara itu, petugas saat ini juga sedang melakukan validasi rumah-rumah yang warga yang terdampak gempa bumi,” ujar Khofifah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah di Desa Jogomulyan, Tirtoyudo.

Menurutnya, validasi itu menyesuaikan kategori kerusakan, berat, sedang, atau ringan. “Guna mendapatkan dana stimulan dari BNPB.

Khofifah menargetkan, validasi data itu rampung dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Kemudian pemerintah daerah akan mengirimnya ke BNPB.

“Dana stimulan itu nantinya di luar biaya pengerjaan. Maka kami berharap anggota TNI Polri bisa membantu melakukan percepatan,” tuturnya.

Supaya, warga tidak terlalu lama berada di pengungsian. Sebab, penyebaran covid-19 hingga saat ini belum benar-benar berhenti.

“Jadi tentunya, berada di rumah akan lebih aman daripada berada di tempat pengungsian,” jelasnya.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengamini.

Dia juga siap mendukung percepatan pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi tersebut.

“Ada ribuan baik jajaran Kodam V/Brawijaya maupun di luar satuan Kodam V/Brawijaya yang membantu warga di sini,” tandasnya.

“Untuk membantu percepatan pembangunan nanti kita akan menerapkan sistem rolling pada jajaran kami,” katanya.

Sebab, mengingat kondisi saat ini masih bulan Ramadan dan kondisi moril anggota. “Jadi 1 pekan sekali kita rolling untuk membantu warga,” pungkasnya.

Di wilayah Malang sendiri, terdapat tiga kesatuan teritorial yang membawahi Malang Raya. Yaitu Korem 083/Bdj, Kodim 0818 Malang-Batu dan Kodim 0833 Kota Malang.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai

Diterbitkan

,

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai
Warga bergotong royong memulai pembangunan rumah warga di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang pekan lalu tampaknya sudah bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang kini mulai membangun rumah para warga. Program pembangunan itu terlaksana di Dusun Sumbermanggis, Desa Jogomulyan, Sabtu (17/4) hari ini.

Sekretaris Desa Jogomulyan, Rendi Septian membenarkan. Di Desanya ada 14 rumah yang mendapatkan renovasi. Menurutnya, dana pembangunan itu bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Iya, mulai pembangunan dari biaya dari Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya saja, berapa jumlah biayanya per rumah saya tidak paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi itu bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nilainya mancapai Rp 6,7 Miliyar dari dana BTT,” tuturnya.

Pembangunan rumah warga itu, menurut politisi PDIP itu akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap pertama estimasinya sebanyak 14 rumah.

“Yang lain masih sedang tahap verifikasi. Tidak hanya untuk warga Kecamatan Tirtoyudo, tapi Dampit, dan Ampelgading juga,” ujarnya.

Lantas, selama masa verifikasi itu, warga terpaksa harus tinggal di tenda yang tersedia di beberapa titik Kabupaten Malang.

“Ya terpaksa harus tinggal di tenda. Makanya kami (Pemkab) Malang menyediakan tenda khusus,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro

Diterbitkan

,

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro
Petugas di Lesanpuro saat memberi teguran dan mendata pelanggar prokes. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan operasi yustisi Kota Malang tergelar pagi tadi, Sabtu(17/4).

Operasi ini menegakkan disiplin dan penertiban prokes wajib masker di wilayah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

Panit Lantas Polsek Kedungkandang Ipda Dandu Iswanto, memimpin apel persiapan operasi pukul 08.30 WIB. Sementara, pasukan gabungan terdiri dari TNI Polri dan jajaran Pemkot Malang.

Titik operasi adalah di depan kantor Kelurahan Lesanpuro kedungkandang.

Ipda Dandu Iswanto mewakili Kapolsek Kedungkandang. Kemudian, Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto mewakili Danramil.

Lurah Lesanpuro Suwandi hadir bersama SekLur Nico Dadik Prayoga. Termasuk Kasi Trantib Lesanpuro Lilik.

Babinsa Lesanpuro Serda Syamsuri, Bhabinkamtibmas Lesanpuro Aiptu Abdul Hadi dan Satpol PP Kota Malang juga standby di lokasi.

Kabar Lainnya : Sikat HP Teman, Kawanan Remaja Lesanpuro Ditangkap Polisi.

Tim gabungan menyisir pengguna jalan yang melintas di depan Kelurahan Lesanpuro Jalan Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang.

“Kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menegakkan disiplin dan menertibkan prokes wajib masker,” ujar Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto.

Petugas memakai sejumlah aturan untuk mendasari operasi. Misalnya Inpres No.6, perda No.2 tahun 2020, Pergub No.53 tahun 2020 dan Perwali No.30 tahun 2020.

Operasi yustisi melakukan penindakan dan pembagian masker kepada masyarakat dan pengendara roda dua dan empat.

Pukul 10.00 WIB, Operasi yustisi dan pembagian masker selesai. Total pelanggaran tidak memakai masker 15 orang dan tidak pakai helem 10 orang.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com