Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Bakal Wajibkan Produk UMKM Dijual di Toko Modern

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM– Pemerintah Kota Malang berkomitmen dalam mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendongkrak perekonomian masyarakat.

Salah satu upayanya adalah menginisiasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengelola toko modern. Tujuannya, agar produk UMKM, bisa dipasarkan di berbagai gerai toko modern yang ada di Kota Malang maupun yang tersebar di daerah lainnya.

Komitmen ini disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji saat melakukan audiensi dengan pimpinan PT Indomarco Prismatama, serta Kepala Dinas PTSP, Erik Setyo Santoso, dan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tri Widyani di ruang Rapat Wali Kota Malang, Senin (23/9).

“Produk UMKM masuk ke toko modern adalah salah satu bentuk komitmen kami agar kontiunitas produksi dan penjualannya bisa terfasilitasi dengan baik,” kata Sutiaji.  Pada kesempatan itu, Wali Kota Malang menjelaskan, memasukkan produk UMKM ke gerai toko modern saja tidak cukup. Harus ada sistem yang dibangun agar para pelaku UMKM tidak kesulitan khususnya dalam hal pembayaran barangnya.

Nantinya, kata Sutiaji, produk UMKM akan terlebih dahulu dibeli oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Produk tersebut, akan diverifikasi oleh pemerintah khususnya terkait dengan kualitas, kuantitas dan kontiunitas dari pelaku usaha.

“Ini perlu dilakukan, karena toko modern tidak mungkin langsung membayar cash kepada pelaku usaha. Sedangkan, para pelaku UMKM butuh modalnya kembali agar bisa berproduksi kembali. Karena itu BUMD kita akan membeli produk mereka, kita branding dengan baik sehingga laku di pasaran,” bebernya.

Inisiai MoU dengan PT Indomarco Prismatama ini merupakan langkah awal agar UMKM Kota Malang bisa ‘naik pangkat’, sehingga bisa berkembang dari waktu ke waktu. “UMKM naik pangkat itu yakni usaha mikro bisa naik jadi usaha kecil, dan seterusnya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Malang juga berpesan kepada PT Indomarco Prismatama agar berpegang teguh upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang sedang digencarkan khususnya terkait dengan toko modern.

Pemkot Malang juga berkomitmen, jika ada pelanggaran maka harus siap dengan konsekuensinya. Kami tidak ingin tebang pilih, karena Perda kami sudah konsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perdagangan. Itu sudah disepakati dan harus dilaksanakan,” pungkas Wali Kota Sutiaji. (rjs/fir)

Politik

Nahkoda DPRD Kabupaten Malang Sementara Waktu Pindah ke NasDem

Diterbitkan

||

Oleh

Penandatangan surat pernyataan kesanggupan Sodikul Amin menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malang sejak hari ini, Rabu (23/09/2020) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Hal itu, seiring keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang yang menetapkan Didik Gatot Subroto sebagai salah satu Calon Wakil Bupati Malang berpasangan dengan HM Sanusi sebagai Calon Bupati Malang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang.

Pengunduran diri Didik tersebut sebagaimana aturan yang termuat dalam Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di Dalam Undang-undang disebutkan bahwa calon pemimpin daerah harus memiliki persyaratan yang menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Lantas, untuk mengisi kekosongan kursi jabatan Ketua DPRD Kabupaten Malang, para anggota legislatif Kabupaten setempat akhirnya memilih Wakil Ketua DPRD dari fraksi NasDem, Sodikul Amin untuk memimpin sementara (Plt, red) sebelum adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dalam sambutannya, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi atas kinerja Didik Gatot Subroto yang selama ini telah bekerja keras untuk selalu mengawal program-pogram Kabupaten Malang.

“Tapi karena pihaknya mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Malang maka harus mengundurkan diri, sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui, majunya Pilkada Kabupaten Malang 2020 sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang mendampingi Calon Bupati (Cabup) HM Sanusi itu diusung oleh enam partai, yakni PDI Perjuangan, PPP, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Selain HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto, ada dua calon lagi yang akan juga turut berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Malang tersebut, yakni Latifah Shohib dan Didik Budi Muljono yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang jalur perseorangan, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko.

Besok, Kamis (23/09/2020) ketiga calon tersebut akan mengambil nomor urut ke KPU Kabupaten Malang. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Mal Pelayanan Publik adalah Reformasi Kelembagaan

Diterbitkan

||

Oleh

Jeffrey Erlan Muller, Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB

 

KABARMALANG.COM – Wacana pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Malang menjadi salah satu topik pembahasan dalam agenda Webinar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Elektronik Untuk Menuju Pelayanan Prima.

Mal itu nantinya dianggap sebagai reformasi kelembagaan. Seperti yang diutarakan oleh Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB, Jeffrey Erlan Muller.

“Mal Pelayanan Publik adalah reformasi kelembagaan. Baik dari sisi organisasinya, bisnis prosesnya, dan sumber daya manusianya. Kita ingin menyatukan berbagai layanan,” ujar Jeffrey, di Balaikota Malang, Rabu (23/09/2020).

Menurut Jeffrey, pelayanan yang disatukan mulai dari pemerintah daerah hingga pusat. Juga BUMN, Swasta, hingga UMKM.

“Kalau kita bayangkan, seperti datang ke sebuah departement store. Semua layanan ada, terutama layanan perizinan,” tambahnya.

Jeffrey juga mengatakan, layanannya bisa diintegrasikan dalam hal-hal yang sama, sehingga persyaratan-persyaratan bisa jadi simpel.

“Jadi syarat yang tidak perlu, tidak usah diminta. Semakin diperingkas, satu langkah,” imbuhnya.

Jeffrey juga menambahkan bahwa wacana ini mencontoh beberapa negara lain. “Investasi di sana hanya perlu satu jam saja. Ngurus izin hanya 12 menit, itu paling lama, karena pengacaranya sudah ada, notarisnya juga sudah ada,” ucapnya.

Menurutnya, proses administrasi di negara lain bisa secepat itu, karena semua sudah terintegrasi. Basisnya dari nomor induk kependudukan. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Protokol Kesehatan Di Industri, Bupati Malang: Mayoritas Sudah Menerapkan

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang saat berkunjung ke PR Sayap Mas, Kecamatan Gondanglegi (Foto: Imron Haqiqi).

KABARMALANG.COM – Bupati Malang, HM Sanusi kembali meninjau penerapan protokol kesehatan industri. Kali ini di Pabrik Rokok (PR) Sayap Mas, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Tidak hanya di situ, HM Sanusi mengaku sudah kerap meninjau sejumlah penerapan protokol kesehatan di kawasan industri Kabupaten Malang. Menurut Sanusi mayoritas kawasan industri tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan secara ideal.

“Mayoritas sudah menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan,” tuturnya usai mengunjungi pabrik Sayap Mas, Rabu (23/09/2020).

Begitupun di Sayap Mas, berdasarkan pantauan Kabarmalang.com tampak seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 500 karyawan mengunakan masker dan jaga jarak satu sama lain. Bahkan, Sanusi juga memberi sumbangan masker sebanyak 300 kepada pabrik Sayap Mas.

“Ya, di sini Alhamdulillah sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai undang-undang pemerintah,” tuturnya.

Selanjutnya kita (Pemkab Malang) akan terus meninjau penerapan protokol kesehatan di masyarakat Kabupaten Malang.

“Jika ada yang melanggar kesehatan tentunya ada sanksi sebagaimana diamanatkan undang-undang,” tutupnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com