Connect with us

Pemerintahan

Bung Edi : Kedungkandang Pintu Gerbang Utama Kota Malang

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – NGObrol asPIrasi JAjaran saMPING atau biasa dikenal NGOPI JAMPING menjadi ajang Pemerintah Kota Malang untuk lebih dekat dengan masyarakat.

Wakil Walikota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko hadir dalam kegiatan NGOPI JAMPING di Balai RW03 Kelurahan Kedungkandang, bersama anggota DPRD Kota Malang, Camat, Danramil, Kapolsek dan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang.

NGOPI JAMPING turut dihadiri Lurah se-Kecamatan Kedungkandang, para ketua RW dan RT,tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bung Edi sapaan akrab Wawali Kota Malang menyampaikan pentingnya NGOPI JAMPING sebagai sarana komunikasi informal untuk menemukan aspirasi dan kebutuhan warga setempat khususnya terkait letak strategis dari Kecamatan Kedungkandang.

“Kecamatan Kedungkandang dengan konsep pembangunan yang sedang berjalan ini, sering saya sampaikan Pintu Gerbang Kota Malang Yang Utama. Bandara saking timur, pintu tol ngih saking wilayah mriki (Bandara dari timur, pintu tol juga dari sini). Oleh karena itu kita berbenah,” ujarnya, Sabtu (21/9).

Terkait dengan pembangunan di wilayah Kecamatan Kedungkandang, kata Bung Edi, sudah dimulai dengan pembangunan terminal Arjosari, Jalan Panji Suroso, Bengawan Solo yang nantinya akan dibelokkan ke Jalan Sulfat, menuju jembatan Sulfat-Sawojajar, yang merupakan konsep rangkaian pembangunan jangka panjang untuk kawasan timur Kota Malang.

Yang selanjutnya pembangunan Jembatan Kedungkandang akan segera dibangun pada tahun 2020 depan. “Dan sekarang zaman Pak Sutiaji, mohon doa restunya agar segera terbangun,” ucap Bung Edi.

“Jembatan Sulfat maupun jembatan di Bumiayu-Gadang akan berfungsi dengan baik, ketika pembangunan jembatan Kedungkandang ini selesai,” pungkas politisi dari Partai Golkar ini. (rjs/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Buka Lowongan Kerja, Berikut Persyaratannya

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinkes Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Ada 15 formasi yang dibutuhkan Dinkes. Diantaranya dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, analis kimia, tenaga kesehatan, komputer atau IT, teknik sipil, kesehatan lingkungan, administrasi, resepsionis, kesehatan tradisional, pengemudi, tenaga angkat barang atau menata IFK, dan pengelola kendaraan.

Adapun jumlah tenaga yang dibutuhkan yakni sebanyak 65 dokter umum, 13 dokter gigi, dan 39 tenaga administrasi.

“Untuk dokter umum dan dokter gigi nanti akan kami distribusikan di seluruh Puskesmas Kabupaten Malang, sedangkan tenaga administrasi sebagian di puskesmas, dan kebanyakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo saat ditemui di kantornya, Selasa (22/09/2020).

Kepala Dinkes Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo mengatakan, rekrutmen itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten Malang.

“Beberapa waktu lalu kami (Dinas Kesehatan) berbicara dengan Bupati Malang terkait kekurangan tenaga kesehatan. Alhasil, Bupati mengizinkan untuk membuka rekruitmen non PNS, gajinya untuk tenaga dokter Insyaallah nanti Rp. 3 juta,” terangnya.

Pria yang pernah menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Lawang menambahkan, proses rekruitmen itu sendiri akan melalui 4 tahapan, yakni pendaftaran, tes tulis, tes psikologi, dan tes wawancara.

“Pendaftaran dan seleksi administrasi pada tanggal 21-23 September, tes tulis dan tes wawancara tanggal 25 September, dan 28 tes psikotes,” ujarnya.

Arbani menegaskan bahwa pihaknya sengaja untuk membuat 4 tahapan untuk proses perekruitan. Tujuannya agar pihaknya mendapatkan tenaga yang benar-benar ideal sebagaimana diharapkan.

“Misalnya tes tulis dan tes wawancara kami lakukan untuk mengetahui skill masing-masing para pendaftar. Sedangkan tes psikologi untuk mengetahui kemauan untuk bekerja dari masing-masing personal. Meskipun skill-nya mampu, tapi tidak ada kemauan untuk bekerja tentu kita tolak,” tukasnya.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar pekerjaan itu yakni Surat Permohonan, Ijazah terakhir dan IPK, Fotocopy KTP, Foto Copy STR untuk tenaga kesehatan, Surat Keterangan Berbadan Sehat, dan Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Inovasi Meminimalisir Covid-19, Pemkab Malang dan BRI Bikin Pasar.id

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani MoU Pasar.id. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sedikit demi sedikit inovasi baru terus diciptakan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya inovasi pasar.id yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Bank BRI Cabang Malang.

Inovasi itu dibuat bertujuan untuk memaksimalkan sistem belanja digital (Online) di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang tanpa keluar rumah, sehingga diharapkan rantai penularan Covid-19 semakin cepat terputus.

Sistem belanja online pasar tradisional itu, Minggu (20/09/2020) dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Bank BRI Cabang Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Untuk masyarakat yang ingin berbelanja secara online di pasar tradisional tinggal klik website Pasar.id. Pimpinan Wilayah BRI Jawa Timur II Malang Prasetya Sayekti menyampaikan, saat ini masih ada 12 pasar di Kabupaten Malang yang sudah tergabung dalam Pasar.id.

“Sementara masih 12, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Ini cuma awal dan tujuannya nanti seluruh pasar di Kabupaten Malang bisa terintegrasi dengan Pasar.id,” ungkapnya.

Prasetya juga menyampaiakan, bagi pasar yang ingin mendaftar ke Pasar.id masih terbuka lebar, dan prosedurnya juga cukup mudah. Yakni tinggal menunjuk seorang koordinator untuk mengurus kerjasama antara pasar tersebut dan BRI.

“Koordinator itulah nantinya yang akan membuat rekening ke BRI. Cukup datang saja ke kantor atau petugas BRI yang ada di setiap desa. Nanti kami buatkan akun pasar itu di Pasar.id,” jelasnya.

Prasetya menjelaskan, dalam Pasar.id ini tidak ada transaksi uang secara langsung. Tapi semua lewat kartu ATM BRI dan kartu bank lain juga bisa. Kemudian pesanannya akan diantar. Ini bentuk concern kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi langkah BRI untuk membuat Pasar.id tersebut sebagai langkah partisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Terimakasih, dengan adanya web Pasar.id ini masyarakat Insyaallah semakij mudah untuk melakukan jual beli tanpa harus tatap muka, sehingga diharapkan kedepan penyebaran Covid-19 semakin berkurang,” tukas Sanusi. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Netralitas ASN Jadi Sorotan Dalam Pilkada, Sekda Gelar Rakor Tiga Pilar

Diterbitkan

||

Oleh

Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Hidayat bertekad untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Malang ditengah semakin memanasnya situasi Pilkada Kabupaten Malang Desember mendatang.

Untuk memastikan tekadnya itu, pihaknya (Wahyu Hidayat), selaku penanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan Tiga Pilar, yakni dengan Inspektorat dan Bawaslu Kabupaten Malang.

“Senin (21/09) besok, kami akan rakor bersama tiga pilar. Bagi kami netralitas ASN harga mati. Nanti saya akan gandeng Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan inspektorat untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Wahyu saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut, Mantan Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu berharap Bawaslu Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam menjalankan netralitas ASN.

“Bawaslu kan punya anggota hingga ditingkat bawah, jika ada temuan segera laporkan ke saya, nanti akan kita tindak tegas,” jelasnya.

Dengan begitu, Wahyu optimis netralitas ASN di lingkungan Pemkab Malang bisa terwujud.

Ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan jika ada oknum ASN tidak netral, Wahyu menegaskan akan berlakukan undang-undang kedisiplinan ASN sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020.

“Sanksinya sudah jelas dalam UU kedisiplinan ASN, dan PKPU yang baru, yakni sanksi moral, sanksi hukuman disiplin ringan hingga berat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang akan di gelar pada Rabu 9 Desember mendatang, netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi, satu dari tiga pasangan calon, merupakan calon petahana, yakni HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com