Connect with us

Serba Serbi

Pasar Kasin di Malang Berstandar Nasional Indonesia

Diterbitkan

,

Pasar Kasin di Malang Berstandar Nasional Indonesia
Persiapan telah dilakukan seperti ruang menyusui, toilet yang bersih, musala, pembuangan dan pengelolaan sampah serta tempat merokok. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pasar Kasin di Kota Malang akan ditetapkan menjadi pasar yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Lembaga Sertifikasi Sucofindo.

Terkait penetapan ini persiapan sarana prasarana terus dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Seperti halnya ruang menyusui, toilet yang bersih, musala, pembuangan dan pengelolaan sampah serta tempat merokok.

Pernyataan itu yang disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Sapto Wibowo, SH., M.Hum, Selasa (21/6/2022).

Saat ini, kata Sapto, terkait persiapan tersebut, pihak Kementerian Perdagangan sedang memberikan pendampingan guna memenuhi 46 item persyaratan yang ditentukan pihak lembaga sertifikasi.

Pihaknya sedang menunggu surat dan pemberitahuan lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan, apa saja fasilitas yang kurang maupun yang harus diperbaiki.

“Namun pada intinya kami sudah siap dan telah melakukan persiapan yang optimal sejak beberapa waktu lalu,” ujar Sapto.

“Saat ini tinggal melengkapi saja jika ada yang kurang. Kami pun optimis, apa yang menjadi persyaratan akan terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Lebih lanjut Sapto mengatakan, bahwa pada Rabu (22/6/2022) direncanakan dari tim Kementerian Perdagangan akan melakukan kunjungan ke Pasar Kasin.

Hal ini untuk memastikan berbagai kesiapan sarana prasarana penunjang dalam program sertifikasi pasar (sehat) rakyat ini. (tik/fir)

 

Serba Serbi

Bimtek Dinsos-P3AP2KB, Memberikan Data PPKS yang Valid

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Bimbingan teknis yang digelar Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang agar dapat memberikan data PPKS yang valid bisa dipertanggungjawabkan.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan yang dihadapi oleh PPKS tersebut dapat berupa kemiskinan, keterpencilan, ketelantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial.

Dan penyimpanan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta korban bencana.

“Seringkali keberadaannya, belum sepenuhnya terjangkau oleh sebagian lapisan masyarakat,” ujar Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani.

“Sehingga penanganan masalah dan kebutuhannya belum teratasi dengan maksimal,” sambungnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial.

Terdapat 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, salah satu kunci utama dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan PPKS yakni adanya data PPKS yang terinfografis secara optimal.

“Bimtek ini diharapkan dapat memberikan output data PPKS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sehingga perlu dilakukan pendayagunaan data yang meliputi pendataan, pemutakhiran, serta penyajian data secara akurat dan terintegrasi.

“Sehingga bisa digunakan sebagai penentuan strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” katanya.

Lebih lanjut, dengan segala potensi yang terdapat di pilar-pilar sosial, serta adanya sinergitas dengan jajaran stakeholder, maka diharapkan data PPKS dapat terukur, transparan, serta akuntabel. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA

Diterbitkan

,

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kemenparekraf menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata di wilayah Malang Raya. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Malang Raya.

Gerakan Bisa adalah program unggulan Kemenparekraf bekerjasama dengan Komisi X DPR RI untuk mempersiapkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru pada masa transisi Pandemi Covid-19.

Basarah menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk meminimalisir persebaran virus tersebut, Pemerintah terpaksa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar.

“Akhirnya banyak pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti kuliner, restoran, usaha UMKM dan, industri lainnya yang tidak mampu bertahan dan mengalami penurunan pendapatan atau omset yang secara drastis. Dikarenakan menurunnya jumlah daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Basarah, Sabtu (24/6/2022).

Pemerintah Indonesia, sudah melakukan dan mencanangkan berbagai tahapan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Basarah menyebutkan, setidaknya terdapat tiga tahap upaya recovery di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dijalankan pemerintah.

Yaitu melalui program perlindungan sosial, pembukaan tempat wisata secara bertahap, dan menggencarkan promosi.

Ketiga tahapan tersebut, lanjutnya, adalah upaya nyata pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan kerjasama dengan Kemenparekraf ini, merupakan bagian dari fase normalisasi,” ucapnya.

“Dimana Komisi X DPR RI, sebagai mitra strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendorong peningkatan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dengan cara mengakselerasi program-program di daerah pariwisata,” sambung Basarah.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri saat memaparkan Gerakan Bisa dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada kesempatan kali ini, Basarah memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi, Gerakan Bisa sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya di tiga titik.

Yakni berada di Bendungan Karangkates, Pantai Modangan, dan Desa Ngadas.

Di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang secara resmi Basarah membuka Gerakan BISA.

Yang kemudian dilanjutkan dengan acara gotong-royong membersihkan wilayah sekitar guna membangkitkan rasa kepemilikan dan kepedulian warga terhadap lingkungan Pantai Modangan.

“Saya memiliki tanggung jawab representatif terhadap daerah yang saya wakili,” katanya.

Maka kerjasama mitra Komisi X dengan Kemenparekraf, kata Basarah yang melibatkan para pelaku usaha dan juga pekerja di sektor pariwisata pada hari ini.

“Bagian dari tanggung jawab konstitusional saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil Malang Raya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tidak lupa dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk bisa bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat segera membangkitkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Malang Raya.

Sementara itu, Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Harapannya melalui kegiatan ini, hubungan antara panjenengan dengan beliau Bapak Ahmad Basarah dan teman-teman Pendopo Aspirasi bisa terjalin sebagai keluarga,” ujar Saifudin Zuhri.

“Panjenengan adalah keluarga-keluarga baru, Insya Allah kita akan saling mendukung dan membantu satu sama lain,” pungkasnya. (*/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Tingkatkan Pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Gelar Bimtek Pilar Sosial

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Tingkatkan pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menggelar bimtek kepada pilar sosial. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada stakeholder.

Hal ini dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang yang menggelar bimbingan teknis kepada pilar-pilar sosial.

Terkait pendayagunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berbasis teknologi informasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Kemudian, Fakir Miskin Djoewita Wahanani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Titik Kristiani.

Serta Umi Masruroh, selaku narasumber dari UPT PTKS Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani melalui Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti menyampaikan, kegiatan bimtek ini pihaknya melibatkan pilar-pilar sosial.

Di antaranya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Pihaknya menjelaskan, PPKS merupakan individu, kelompok, komunitas yang mengalami ketidakberfungsian sosial.

Akibat dari berkembangnya masalah kesejahteraan sosial, yang terjadi di masyarakat. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com