Connect with us

Serba Serbi

PT KAI Akan Tertibkan Rumah di Malang Sepanjang 1,3 Kilometer

Diterbitkan

,

PT KAI Akan Tertibkan Rumah di Malang Sepanjang 1,3 Kilometer
PT KAI akan melakukan sterilisasi atau penertiban rumah sebanyak 301 KK yang berada di jalur kereta api sepanjang 1,3 kilometer. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – PT KAI akan melakukan sterilisasi atau penertiban rumah sebanyak 301 KK yang berada di jalur kereta api sepanjang 1,3 kilometer.

Mulai dari Stasiun Kotalama-Jagalan hingga Depo Pertamina di Kota Malang.

Executive Vice President PT KAI Daop 8 Surabaya, Heri Siswanto mengatakan warga yang rumahnya berjarak 6 meter ke kanan dan kiri dari rel kereta api, diharap sukarela membongkar bangunan.

Sosialisasi mulai dilakukan PT KAI dengan mengundang perwakilan warga terdampak, pengurus lingkungan, dan tokoh masyarakat di Stasiun Malang.

“Ini masih dalam tahap sosialisasi dan ini yang kedua kalinya. Dengan mengundang perwakilan warga, tokoh masyarakat, Polresta Malang Kota, serta Satpol PP,” ujarnya.

Pada sisi kanan dan kiri jalur rel Stasiun Kotalama-Jagalan-Depo Pertamina, kata Heri, terdapat bangunan atau kegiatan masyarakat yang cukup berbahaya bagi aktivitas kereta api.

Terlebih lagi, bangunan di dekat rel dilarang oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

“Dan itu menurut undang-undang, serta peraturan daerah dilarang, tidak diperbolehkan. Kami coba mengedukasi hingga masyarakat bisa sukarela membongkar bangunan yang berdekatan dengan jalur rel sejauh enam meter,” jelas Heri.

PT KAI sendiri belum menyampaikan secara gamblang terkait batas waktu bagi masyaraka untuk membongkar huniannya.

Sejauh ini, tahap rencana masih terkait pembentukan tim terpadu untuk sosialisasi.

“Saat ini masih bentuk tim terpadu untuk sosialisasi, nanti tahapannya sosialisasi, terus ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, mensupport dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apalagi, dengan pertimbangan keamanan sesuai dengan kondusifitas wilayah.

“Sesuai dengan kewenangan kami, sifatnya hanya mensuport kebijakan. Tindakan yang dilakukan harus ada sisi humanisnya, kita kedepankan pendekatan persuasif dan penegakan hukum alternatif terakhir,” ujarnya.

Sementara RW 07 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Ahmad Zakariya mengatakan bahwa pihaknya belum mensosialisasikan kepada para warga terkait dengan sterilisasi kawasan rel kereta api tersebut.

“Kami belum sosialisasi, karena kami belum tahu detailnya. Kalau tahu detailnya, akan kami sampaikan. Kalau kami lihat, warga kami itu sudah dari nenek moyang dan hampir satu abad. Saya gak tahu kedepannya,” ucap Zakariya. (cdm/fir)

 

Serba Serbi

Bimtek Dinsos-P3AP2KB, Memberikan Data PPKS yang Valid

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Bimbingan teknis yang digelar Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang agar dapat memberikan data PPKS yang valid bisa dipertanggungjawabkan.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan yang dihadapi oleh PPKS tersebut dapat berupa kemiskinan, keterpencilan, ketelantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial.

Dan penyimpanan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta korban bencana.

“Seringkali keberadaannya, belum sepenuhnya terjangkau oleh sebagian lapisan masyarakat,” ujar Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani.

“Sehingga penanganan masalah dan kebutuhannya belum teratasi dengan maksimal,” sambungnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial.

Terdapat 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, salah satu kunci utama dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan PPKS yakni adanya data PPKS yang terinfografis secara optimal.

“Bimtek ini diharapkan dapat memberikan output data PPKS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sehingga perlu dilakukan pendayagunaan data yang meliputi pendataan, pemutakhiran, serta penyajian data secara akurat dan terintegrasi.

“Sehingga bisa digunakan sebagai penentuan strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” katanya.

Lebih lanjut, dengan segala potensi yang terdapat di pilar-pilar sosial, serta adanya sinergitas dengan jajaran stakeholder, maka diharapkan data PPKS dapat terukur, transparan, serta akuntabel. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA

Diterbitkan

,

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kemenparekraf menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata di wilayah Malang Raya. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Malang Raya.

Gerakan Bisa adalah program unggulan Kemenparekraf bekerjasama dengan Komisi X DPR RI untuk mempersiapkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru pada masa transisi Pandemi Covid-19.

Basarah menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk meminimalisir persebaran virus tersebut, Pemerintah terpaksa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar.

“Akhirnya banyak pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti kuliner, restoran, usaha UMKM dan, industri lainnya yang tidak mampu bertahan dan mengalami penurunan pendapatan atau omset yang secara drastis. Dikarenakan menurunnya jumlah daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Basarah, Sabtu (24/6/2022).

Pemerintah Indonesia, sudah melakukan dan mencanangkan berbagai tahapan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Basarah menyebutkan, setidaknya terdapat tiga tahap upaya recovery di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dijalankan pemerintah.

Yaitu melalui program perlindungan sosial, pembukaan tempat wisata secara bertahap, dan menggencarkan promosi.

Ketiga tahapan tersebut, lanjutnya, adalah upaya nyata pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan kerjasama dengan Kemenparekraf ini, merupakan bagian dari fase normalisasi,” ucapnya.

“Dimana Komisi X DPR RI, sebagai mitra strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendorong peningkatan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dengan cara mengakselerasi program-program di daerah pariwisata,” sambung Basarah.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri saat memaparkan Gerakan Bisa dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada kesempatan kali ini, Basarah memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi, Gerakan Bisa sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya di tiga titik.

Yakni berada di Bendungan Karangkates, Pantai Modangan, dan Desa Ngadas.

Di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang secara resmi Basarah membuka Gerakan BISA.

Yang kemudian dilanjutkan dengan acara gotong-royong membersihkan wilayah sekitar guna membangkitkan rasa kepemilikan dan kepedulian warga terhadap lingkungan Pantai Modangan.

“Saya memiliki tanggung jawab representatif terhadap daerah yang saya wakili,” katanya.

Maka kerjasama mitra Komisi X dengan Kemenparekraf, kata Basarah yang melibatkan para pelaku usaha dan juga pekerja di sektor pariwisata pada hari ini.

“Bagian dari tanggung jawab konstitusional saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil Malang Raya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tidak lupa dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk bisa bekerja bersama dengan pemerintah pusat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat segera membangkitkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Malang Raya.

Sementara itu, Koordinator Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Saifudin Zuhri memaparkan bahwa Gerakan Bisa merupakan kampanye dari Kemenparekraf kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Harapannya melalui kegiatan ini, hubungan antara panjenengan dengan beliau Bapak Ahmad Basarah dan teman-teman Pendopo Aspirasi bisa terjalin sebagai keluarga,” ujar Saifudin Zuhri.

“Panjenengan adalah keluarga-keluarga baru, Insya Allah kita akan saling mendukung dan membantu satu sama lain,” pungkasnya. (*/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Tingkatkan Pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Gelar Bimtek Pilar Sosial

Diterbitkan

,

Oleh

Carep-01
Tingkatkan pelayanan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menggelar bimtek kepada pilar sosial. (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada stakeholder.

Hal ini dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang yang menggelar bimbingan teknis kepada pilar-pilar sosial.

Terkait pendayagunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berbasis teknologi informasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Kemudian, Fakir Miskin Djoewita Wahanani, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Titik Kristiani.

Serta Umi Masruroh, selaku narasumber dari UPT PTKS Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani melalui Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Nunuk Sri Rusgiyanti menyampaikan, kegiatan bimtek ini pihaknya melibatkan pilar-pilar sosial.

Di antaranya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Pihaknya menjelaskan, PPKS merupakan individu, kelompok, komunitas yang mengalami ketidakberfungsian sosial.

Akibat dari berkembangnya masalah kesejahteraan sosial, yang terjadi di masyarakat. (carep01/fir)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com