Opini Tentang, Kasus Penyalahgunaan QRIS Marak, Siapa Tanggung Jawab?

KABARMALANG.COM – Maraknya kasus penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS perlu di respon bersama semua pihak terkait.

Edukasi mendalam dan masif perlu di lakukan kepada seluruh masyarakat sehingga penyalagunaan QRIS bisa diantispasi dengan baik.

“Pengguna atau merchant bisa saja lolos verifikasi saat perizinan, tapi kemudian di salahgunakan melakukan kejahatan,” ujar Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, di kutip dari bisnis.com yang tayang pada, Jumat (31/5/2024).

“Seluruh pihak termasuk didalamnya pemerintah punya tugas mengawasi supaya hal-hal negatif tersebut tidak terjadi,” sambungnya.

Heru menilai kasus penyalahgunaan QRIS menjadi tanggung jawab seluruh pihak.

Pengguna atau merchant, merchant aggregator, payment gateway, OJK hingga Bank Indonesia (BI) bersama sama mencari solusi untuk melakukan perbaikan.

Kasus penyalahgunaan juga harus di lihat secara kasus per kasus.

Seperti di ketahui, berbagai modus penipuan menggunakan QRIS terjadi.

Seperti QRIS ‘palsu’ di lingkungan masjid.  Selain itu, modus giveaway palsu dengan menjanjikan hadiah besar dan menarik di mana pelaku meminta peserta melakukan pembayaran atau donasi melalui QRIS.

Ada juga modus berbelanja online melalui Instagram dengan menggunakan QRIS.

Pelaku meminta konsumen melakukan scan QRIS berulang kali dengan dalih untuk dapat mengklaim pengembalian dana (refund).

Modus penipuan lelang palsu dengan menggunakan QRIS yang menarik minat banyak orang.

“Ke depan harus bersama-sama mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif yang di timbulkan. Harus ada manajemen resiko yang di bahas bersama seluruh pihak,” ucapnya.

Heru menambahkan pengguna atau konsumen harus di berikan edukasi agar penggunaan QRIS tidak di salahgunakan.

Penegakan hukum juga harus di lakukan memberikan efek jera dengan menindak pelaku yang memang melakukan penyalahgunaan.

“Bank Indonesia, OJK, punya fungsi dan harus bergerak cepat apabila terjadi penyimpangan. Khusus yang menyalahgunakan langsung blokir akunnya sehingga menyelamatkan uang masyarakat yang sudah menyetor,” tutur Heru.

Pada sisi lain, menurut Heru, QRIS mempunyai banyak dampak positif.

Dari efisiensi, ekonomi berjalan lebih cepat, apalagi di gunakan UMKM. Pasti akan mempermudah, bagi pengguna untuk bertransaksi dan UMKM.

Heru melihat penggunaan QRIS harus lebih di tingkatkan lagi. Terutama mendorong pelaku UMKM menggunakan QRIS.

Sementara di tempat terpisah, Indra, Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang, salah satu perusahaan merchant aggretator, berkomitmen menjalankan aturan dan verifikasi ketat merchant sehingga pelaksanaan transaksi sesuai dengan aturan dan asas asas kepatutan.

Dia juga menyambut baik peningkatan iklim transaksi digital mengunakan QRIS.

“Tentunya iklim posisi transaksi digital ini harus di dukung semua pihak sebagai salah satu indikator peningkatan ekonomi negara. Kami berkomitmen menjalankan aturan sesuai yang di tetapkan pemerintah,” ujarnya.

Indra mengatakan, komitmen yang sudah di lakukan pihaknya adalah menonaktifkan QRIS jika dalam lima menit tidak terjadi transaksi.

Pihaknya juga terus melakukan edukasi pengunaan QRIS kepada komunitas terutama UMKM di seluruh Indonesia.

“Edukasi pengunaan QRIS menjadi salah satu prioritas kami kepada masyarakat khususnya UMKM. Kami berharap itu memberi dampak positif terhadap perkembangan pengunaan QRIS di tengah masyarakat,” tegasnya.

Seperti di ketahui Bank Indonesia (BI) mencatat nominal transaksi digital melalui QRIS mengalami pertumbuhan hingga 194,06 persen secara tahunan (yoy) pada April 2024.

Kasus Penyalahgunaan QRIS

Penipuan dan Phishing: Banyak kasus di mana penipu memanfaatkan QRIS dengan mengirimkan kode QR palsu kepada korban.

Ketika korban melakukan transaksi menggunakan kode tersebut, uang mereka langsung berpindah ke akun penipu.

Penggunaan Kode QR Tidak Resmi: Terdapat kasus di mana penjual mengarahkan pembeli untuk menggunakan QRIS yang tidak terdaftar atau tidak resmi.

Hal ini sering terjadi di pasar tradisional atau tempat-tempat yang kurang terawasi.

Manipulasi Data: Beberapa penjahat siber berhasil meretas sistem QRIS dan memanipulasi data transaksi, sehingga dana dapat di transfer tanpa sepengetahuan pemilik akun.

Opini Saya, Dari sudut pandang keamanan, penyalahgunaan QRIS menunjukkan bahwa meskipun teknologi pembayaran digital melimpah, penggunanya harus berhati-hati.

Berikut adalah beberapa cara untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Yang pertama adalah dengan mendidik masyarakat.

Pengguna harus di latih untuk mengenali tanda-tanda penipuan, misalnya melalui penggunaan kode QR yang tidak berbeda sebagaimana mestinya dan detail transaksi yang perlu di periksa sebelum pengguna menyetujuinya.

Pada saat yang sama, otoritas keuangan perlu memberlakukan regulasi yang lebih ketat untuk QRIS yang di cakupnya.

Ini berarti audits rutin pembekuan penyelenggara, dan sanksi yang ketat bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Secara teknologi, penyedia layanan harus mengurangi risiko yang berkaitan dengan penipuan Penyedia layanan juga dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih, termasuk autentikasi dua faktor, yang dapat membantu mengurangi risiko penipuan.

Salah satu pencetus utama terjadinya penyalahgunaan QRIS sebagai kasus yang membeludak adalah kurangnya literasi digital di masyarakat.

Banyak pengguna yang tidak benar-benar memahami bagaimana sistem pembayaran digital bekerja sehingga menjadi sasaran empuk penipu.

Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan pembayaran di perlukan untuk meningkatkan literasi digital, mengenali penipuan, serta bagaimana cara mencegahnya melalui edukasi.

Sehubungan dengan maraknya kasus penyalahgunaan QRIS tersebut, dengan potensi banyaknya korban yang lain juga dapat memberikan kesempatan bagi teknologi-teknologi blockchain untuk di implementasikan dalam sistem pembayaran.

Ini di karenakan blockchain mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena transparansi dan ketidak ubahannya.

Dalam hal ini, sepertinya blockchain dapat mengurangi penipuan dengan memudahkan setiap transaksi yang di lakukan di lacak serta di verifikasi yang menjadikan penipuan menjadi semakin sulit di lakukan.

Oleh sebab itu, benar ketika di sebutkan bahwa penanganan terhadap masalah penyalahgunaan QRIS perlu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah maupun penyedia layanannya.

Masyarakat harus lebih responsif terhadap pelaporan penipuan yang mereka alami, dan konsumen juga harus memberikan tekanan pada perusahaan yang bersangkutan agar meningkatkan keamanan sistemnya.

Media juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi tentang kasus-kasus penyalahgunaan QRIS agar masyarakat lebih waspada.

Salah satu upaya untuk meredakan penyalahgunaan QRIS dapat melalui penerapan sanksi tegas kepada pelaku penipuan.

Ini di lakukan agar sang pelaku takut melakukan tindakan kriminal tersebut dan memberikan sinyal bahwa tindakan penipuan adalah suatu tindakan yang tidak dapat di tolerir.

Di perlukan kerja sama antara penyedia layanan dan kepolisian dalam menginvestigasi kasus penipuan.

Penyedia layanan juga harus terus memperbarui produknya untuk meningkatkan keamanan.

Fitur pemberitahuan transaksi tanpa waktu yang di mulai dari transaksi hingga selesai dapat di gunahkan agar pengguna dapat mengetahui aktivitas yang mencurigakan sedini mungkin.

Sehingga upaya telah di ambil untuk meningkatkan kepercayaan pembayaran digital kepada masyarakat.

Kesimpulannya, Maraknya penyalahgunaan QRIS menunjukkan bahwa meskipun teknologi pembayaran digital memiliki potensi besar, tantangan yang di hadapi juga signifikan.

Meningkatkan literasi digital, menerapkan teknologi canggih, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan adalah langkah penting untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih aman dan efektif.

Melalui kerja sama antara semua pemangku kepentingan, kita dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan memaksimalkan manfaat dari QRIS.

Opini ini di tulis Oleh (Naurelia Zahwa Indraloka)

Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Ekonomi. (*)