KABARMALANG.COM – Tingginya angka positif Covid-19 di Kota Batu yang tercatat pada Senin kemarin (28/09) telah mencapai 432 kasus membuat forkopimda membentuk Tim Hunter Pelanggar Protapkes (Protokol tetap kesehatan) sektor pariwisata.

Hal ini merupakan upaya dari forkopimda Kota Batu dalam menambah kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang saat ini menjadi prioritas utama, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

“110 relawan anggotanya dan tugasnya menegakan disiplin prokes. Kalau untuk penindakan ada petugas sendiri dari TNI, Polri, Satpol, dan BPBD. Nah mereka ini ini prefentif dengan mengingatkan dan menjaga,” terang Walikota Batu Dewanti Rumpoko.

Dewanti juga menjelaskan bahwa Tim Hunter ini merupakan salah datu langkah preventif agar tidak sampai terjadi klaster tempat wisata mengingat Kota Batu pusat keramaian di Kota Batu adalah di destinasi wisata.

Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama menerangkan bahwa ada 10 komunitas yang tergabung dan mereka terdiri dari relawan yang ada dalam wisata tangguh semeru, ponpes, pasar, security mall, plaza, perumahan, dan takmir masjid.

Harvi berharap dengan ini bisa menjadi embrio pionir pelopor meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggencarkan pentingnya menerapkan prokes dimasing-masing komunitasnya.

“Selama pelaksanaannya, mereka akan tetap mendapat asistensi dari Pemda, Kepolisian, TNI dan dinas terkait. Penting diketahui relawan ini jadi kepanjangan tangan Satgas Covid-19 Kota Batu dimasin-masing komunitas, mengingat pihaknya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan,” imbuhnya.

Harvi juga menuturkan mobile hunter sektor pariwisata tersebut nantinya akan bekerja di kawasan 150 destinasi wisata dan 831 akomodasi hotel di Kota Batu.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Batu Muhammad Nur Adhim menjelaskan bahwa Tim Hunter yang bekerja di sektor wisata ini nantinya ditugaskan untuk menegur bagi pelanggar protapkes ketika sedang berwisata.

“Untuk sanksi akan kembali ke Satgas Cipkon Pencegahan Covid-19 Kota Batu,” tandasnya. (arl/fir)

KABARMALANG.COM – Heri Sukamto, warga desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum, setelah berhasil menggarong uang Sujarman, warga RT 25 RW 6, Dusun Biyan, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon. Tak tanggung-tanggung, uang yang berhasil di ambil memiliki nominal sebesar Rp. 50 juta dengan janji akan mengurusi akta tanah hibah yang tengah dijaminkan di Bank BRI.

“Ya sudah dapat info dari pihak Polres Batu dan tersangka sudah diamankan. Kami sangat mengapresiasi kinerja dan langkah tegas kepolisian mengamankan pelaku. Ini merupakan wujud kerja nyata kepolisian melindungi warganya,” tegas Ketua LPBH (Lembaga Perlindungan Bantuan Hukum) MPC Pemuda Pancasila Kota Batu Sulianto.

Suli juga menerangkan pihaknya sempat bersama kliennya melaporkan Heri Sukamto ke Polres sempa sesuai laporan polisi nomor LP/B/108/X/2019/JATIM/POLRESBATU pada 16 Oktober 2019.

Lebih lanjut, Suli menerangkan kronologi berawal pada 30 September 2019 korban memberikan uang Rp 50 juta kepada Heri yang mengaku sebagai wartawan dan pengacara yang memiliki relasi cukup dekat pihak Polsek Pujon, Polres Batu, dan pejabat-pejabat sehingga membuat korban yakin menyerahkan uangnya.

Setelah menerima uang dari korban, Heri pun berjanji bakal menyelesaikan permasalahan akte hibah yang ada di Bank BRI dan menyerahkannya ke korban. Tapi beberapa hari kemudian, Heri hanya membawa foto kopi akte pada korban, bukan akte asli sesuai janjinya. Korban pun sempat curiga. Terlebih ketika dihubungi kembali tidak ada respon dari Heri.

“Ketika kami telusuri ke Bank BRI, ternyata akta tanah itu sudah diambil oleh Heri dengan menebus Rp. 5,5 juta saja dan tak kunjung diserahkan ke korban,” imbuhnya.

Dari dasar itulah, Suli melaporkan Heri atas dasar penipuan dan penggelapan.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Jeifson Sitorus membenarkan adanya penangkapan tersangka bernama Heri Sukamto pada 23 September 2020 lalu.

“Tersangka sudah kita amankan pada 23 September 2020 kemarin. Tujuan diamankan agar tersangka tidak mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti,” pungkasnya. (arl/fir)

KABARMALANG.COM – Wacana Pemkot Batu yang akan membangun Puskesmas Bumiaji 2 terancam mundur dari target karena terbentur dengan aturan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) nomor 1 tahun 2016 tentang pelarangan pengelolaan TKD (Tanah Khas Desa).

Oleh sebab itu pembangunan yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2021 akan mundur 2022 sampai pemkot menemukan solusinya.

“Tidak mungkin memaksakan kehendak, malah nanti bisa melanggar aturan. Solusinya yaitu membeli lahan di sekitaran Desa Tulungrejo,” ungkap Ketua Komisi C Khamim Tohari pada Senin siang (28/09/2020).

Khamim juga menambahkan, Bapelitbangda (Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah) tidak memiliki opsi memindah bangunan puskesmas Bumiaji 2 dari desa Tulungrejo karena di desa tersebut memiliki aset tanah seluas 2000 meter persegi.

Terpisah, Kepala Bapelitbangda Kota Batu Susetya Herawan menerangkan bahwa pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu, mengingat prosesnya butuh waktu panjang mulai dari studi kelayakan dan disampaikan ke Pemprov.

Setelah itu akan ada kegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.

“Baru setelah dikaji paling tidak akan bisa dianggarkan dalam P-APBD 2021. Jika saat ini telah memasuki pembahasan R-APBD 2021, maka anggaran pengadaan tanah untuk Puskesmas Bumiaji II tidak mungkin serta merta bisa dimasukkan,” tukasnya. (arl/fir)