Connect with us

Pemerintahan

Keluhkan Rileksasi Keuangan, Komunitas Grab Car Audiensi ke Walikota Sutiaji

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Komunitas Grab Car audiensi ke Walikota Malang Sutiaji. Kedatangan mereka ini untuk mendapat perlindungan dan fasilitasi agar mendapatkan kelonggaran atas kewajiban kredit.

“Ini (Covid) menjadi masa sulit bagi kami. Selain pendapatan yang menurun, kami dihadapkan pada angsuran yang tidak memberikan ruang keringanan,” ujar M. Tahir Bugis, selaku Juru Bicara Komunitas Sahabat Grab, Jumat (22/05/2020).

Salah satu ruang yang diharapkan para pelaku usaha, penggiat profesi yang bersentuhan dengan jasa keuangan, selama masa pandemi Covid-19 adalah kelonggaran atas kewajiban kredit. Namun kebijakan rileksasi keuangan ternyata tak seindah seperti yang telah terinfokan selama ini.

Fakta tersebut terungkap saat perwakilan komunitas sahabat Grab dan manajemen Go Jek ini melakukan audiensi ke Walikota Malang Sutiaji. Didampingi Sekkota Wasto dan Kadishub Handi Priyanto, perwakilan sahabat Grab dan Go Jek diterima di ruang rapat Walikota Malang.

Menurut M. Tahir Bugis, apa yang dijanjikan dalam kebijakan rileksasi tidak kami dapatkan, justru semakin dipersulit. Info keringanan bunga atau kelonggaran angsuran, tidak terjadi di lapangan.

“Yang ada bunga justru ditambahkan, dan angsuran diminta dibayarkan di depan,” ungkapnya.

Kehadiran kami untuk beraudiensi dengan Bapak Walikota, lanjut Tahir, semata untuk mendapat perlindungan dan fasilitasi agar permasalahan serta beban tersebut dapat terurai, sekaligus ada solusi terbaik bagi kami.

Apa yang diutarakan perwakilan dari komunitas sahabat Grab ini membuat Walikota Malang Sutiaji terhenyak dan sangat masygul. “Harusnya tidak boleh terjadi. Ini kebijakan pusat, dan bersifat mengikat,” ujarnya.

Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan, lanjut Sutiaji, apakah itu lembaga leasing atau bank, yang tidak patuh, apalagi bermain main yang justru membebani dan memperberat nasabah, maka patut diperingatkan dan diberi sanksi.

Walikota Malang, saat itu juga langsung kontak OJK Malang untuk minta perhatian atas fakta di lapangan tersebut.

“Kenyataan di lapangan seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Ini saya minta kepada koordinator atau perwakilan komunitas untuk segera memberi data lengkap terkait mekanisme angsuran yang dinilai membebani, modusnya seperti apa dan tentu lembaganya mana saja,” sambung Sutiaji.

“Bahan ini yang segera saya komunikasikan dan koordinasikan ke OJK, agar ada langkah penanganan segera,” tutur Walikota Sutiaji.

Disampaikan juga, bahwa ia berupaya memfasilitasi dan menjembatani semaksimal mungkin. Otoritas ada pada OJK. Namun ia pesankan dan titipkan, pada kondisi yang berat ini, jangan ada yang bermain-main.

“Apalagi pemerintah telah memback up lembaga keuangan terkait kebijakan rileksasi, maka ketidakpatuhan dalam pelaksanaan patut disanksi tegas,” pungkas Sutiaji.

Komunitas sahabat Grab, ada 350 an anggota grab roda empat (Grab Car) dan di Go Car seperti diinfokan operasional manajer GoJek Malang, Evantono Belin, ada sekitar 800 – 1000 mitra Go Jek untuk roda empat (Go Car).

Pemerintahan

Inovasi Meminimalisir Covid-19, Pemkab Malang dan BRI Bikin Pasar.id

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani MoU Pasar.id. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sedikit demi sedikit inovasi baru terus diciptakan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya inovasi pasar.id yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Bank BRI Cabang Malang.

Inovasi itu dibuat bertujuan untuk memaksimalkan sistem belanja digital (Online) di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang tanpa keluar rumah, sehingga diharapkan rantai penularan Covid-19 semakin cepat terputus.

Sistem belanja online pasar tradisional itu, Minggu (20/09/2020) dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Bank BRI Cabang Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Untuk masyarakat yang ingin berbelanja secara online di pasar tradisional tinggal klik website Pasar.id. Pimpinan Wilayah BRI Jawa Timur II Malang Prasetya Sayekti menyampaikan, saat ini masih ada 12 pasar di Kabupaten Malang yang sudah tergabung dalam Pasar.id.

“Sementara masih 12, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Ini cuma awal dan tujuannya nanti seluruh pasar di Kabupaten Malang bisa terintegrasi dengan Pasar.id,” ungkapnya.

Prasetya juga menyampaiakan, bagi pasar yang ingin mendaftar ke Pasar.id masih terbuka lebar, dan prosedurnya juga cukup mudah. Yakni tinggal menunjuk seorang koordinator untuk mengurus kerjasama antara pasar tersebut dan BRI.

“Koordinator itulah nantinya yang akan membuat rekening ke BRI. Cukup datang saja ke kantor atau petugas BRI yang ada di setiap desa. Nanti kami buatkan akun pasar itu di Pasar.id,” jelasnya.

Prasetya menjelaskan, dalam Pasar.id ini tidak ada transaksi uang secara langsung. Tapi semua lewat kartu ATM BRI dan kartu bank lain juga bisa. Kemudian pesanannya akan diantar. Ini bentuk concern kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi langkah BRI untuk membuat Pasar.id tersebut sebagai langkah partisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Terimakasih, dengan adanya web Pasar.id ini masyarakat Insyaallah semakij mudah untuk melakukan jual beli tanpa harus tatap muka, sehingga diharapkan kedepan penyebaran Covid-19 semakin berkurang,” tukas Sanusi. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Netralitas ASN Jadi Sorotan Dalam Pilkada, Sekda Gelar Rakor Tiga Pilar

Diterbitkan

||

Oleh

Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Hidayat bertekad untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Malang ditengah semakin memanasnya situasi Pilkada Kabupaten Malang Desember mendatang.

Untuk memastikan tekadnya itu, pihaknya (Wahyu Hidayat), selaku penanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan Tiga Pilar, yakni dengan Inspektorat dan Bawaslu Kabupaten Malang.

“Senin (21/09) besok, kami akan rakor bersama tiga pilar. Bagi kami netralitas ASN harga mati. Nanti saya akan gandeng Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan inspektorat untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Wahyu saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut, Mantan Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu berharap Bawaslu Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam menjalankan netralitas ASN.

“Bawaslu kan punya anggota hingga ditingkat bawah, jika ada temuan segera laporkan ke saya, nanti akan kita tindak tegas,” jelasnya.

Dengan begitu, Wahyu optimis netralitas ASN di lingkungan Pemkab Malang bisa terwujud.

Ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan jika ada oknum ASN tidak netral, Wahyu menegaskan akan berlakukan undang-undang kedisiplinan ASN sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020.

“Sanksinya sudah jelas dalam UU kedisiplinan ASN, dan PKPU yang baru, yakni sanksi moral, sanksi hukuman disiplin ringan hingga berat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang akan di gelar pada Rabu 9 Desember mendatang, netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi, satu dari tiga pasangan calon, merupakan calon petahana, yakni HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Masker Scuba Tidak Disarankan, Kadinkes Kabupaten Malang: Jika Terlanjur Pakailah Tiga Lapis

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan masyarakat tidak hanya membiasakan menggunakan masker, tapi juga memperhatikan jarak antar satu sama lain.

“Pakai masker saja tidak cukup. Itu hanya mencegah penularan corona 40 persen saja,” ungkap Arbani ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/09/2020).

Terlebih, penggunaan masker jenis Scuba yang kini justru tengah populer di masyarakat. Karena selain harga yang​ relatif lebih murah, bisa dicuci kembali​, sekaligus tekstur kainnya yang lembut kerap menjadi alasan masker tersebut begitu laris.

Namun, tidak dinyana masker jenis itu justru tidak direkomendasikan. Kecuali, jika dilapisi hingga tiga bagian.

“Alasannya, masker Scuba pori-pori kainnya lebih lebar sekaligus cenderung lebih tipis,” tutur Arbani.

Untuk itu, Arbani lebih menyarankan masyarakat memakai masker medis atau masker kain tiga lapis.

“Bila terlanjur​ sudah punya scuba, ya pakailah 3 lapis​ masker,” sarannya.

Selain itu, cara yang lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19 harus dibarengi dengan penerapan physical distancing, alias jaga jarak dan tak berkerumun.

Pria yang mengawali karir sebagai dokter​ gigi ini, sebenarnya melarang kebiasaan makan bersama di kantor atau diwarung.

“Saran saya, kalau makan dikantor atau diwarung lebih baik dibungkus dan dibawa pulang. Karena kalau dimakan ditempat itu justru itulah yang rawan penularan Covid-19,” ucap Arbani.​ (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com