Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Himbau Masyarakat Sholat Idul Fitri di Rumah

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghimbau masyarakat untuk sholat Idul Fitri di rumah. Terkait hal ini Walikota Malang Sutiaji menggelar rapat koordinasi dengan tokoh agama di Ruang Sidang Balaikota Malang.

Rakor tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan pada masyarakat, agar melaksanakan Sholat Idul Fitri di rumah masing-masing.

“Kami tidak melarang masyarakat untuk beribadah, namun kami menghimbau agar masyarakat dapat beribadah di rumah masing-masing selama masa pandemi ini,” ujar Walikota Sutiaji, Rabu (20/05/2020).

Dalam kaitan itu pula, lanjutnya, ia menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemprov yang menekankan agar sholat ied diminta sangat untuk ditiadakan, utamanya pada zona-zona merah.

Sesuai hierarkhi dan memperhatikan UU 23/2019 tentang pemerintah daerah, maka sebagai bagian utuh dari pemerintahan secara menyeluruh maka Pemkot Malang tegak lurus dengan kebijakan tersebut.

Sementara itu, para peserta rakor yang meliputi para takmir masjid dan perwakilan organisasi keagamaan di Kota Malang memiliki 2 pandangan dalam menyikapi himbauan tersebut. Pertama, mengikuti arahan pemerintah untuk melaksanakan Sholat Ied di rumah saja.

Kedua, juga ada yang menyampaikan harapannya untuk tetap bisa melakukan sholat ied dengan memberlakukan protokol covid atau meminta Walikota Malang untuk mengeluarkan Surat Edaran yang melarang secara tegas.

Bersamaan dengan hal tersebut, Walikota Sutiaji menyatakan dengan tegas bahwa Pemkot Malang tidak akan memgeluarkan regulasi baru yang sifatnya melarang.

“Kami sudah ada Perwal 17/2020 tentang PSBB Kota Malang, berkaitan dengan kegiatan dan atau aktifitas ibadah dengan jamaah diperbolehkan memperhatikan protokol covid secara ketat, dan penyelenggara bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaannya,” ujar Walikota Sutiaji.

Namun demikian, Walikota Sutiaji lebih menekankan bahwa sholat ied tersebut sangat dihimbau tidak digelar serta meminta agar masyarakat tidak melakukan takbir bersama dan meniadakan acara halal bi halal yang berpotensi untuk mengumpulkan banyak massa, dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19.

Sebagai tidak lanjut dari pertemuan tersebut akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama atas keputusan untuk tidak melaksanakan Sholat Idul Fitri di wilayah Pemerintah Kota Malang.

Pemerintahan

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Buka Lowongan Kerja, Berikut Persyaratannya

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinkes Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten Malang membuka lowongan kerja tenaga non pegawai negeri sipil alias Non PNS.

Ada 15 formasi yang dibutuhkan Dinkes. Diantaranya dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, analis kimia, tenaga kesehatan, komputer atau IT, teknik sipil, kesehatan lingkungan, administrasi, resepsionis, kesehatan tradisional, pengemudi, tenaga angkat barang atau menata IFK, dan pengelola kendaraan.

Adapun jumlah tenaga yang dibutuhkan yakni sebanyak 65 dokter umum, 13 dokter gigi, dan 39 tenaga administrasi.

“Untuk dokter umum dan dokter gigi nanti akan kami distribusikan di seluruh Puskesmas Kabupaten Malang, sedangkan tenaga administrasi sebagian di puskesmas, dan kebanyakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo saat ditemui di kantornya, Selasa (22/09/2020).

Kepala Dinkes Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo mengatakan, rekrutmen itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten Malang.

“Beberapa waktu lalu kami (Dinas Kesehatan) berbicara dengan Bupati Malang terkait kekurangan tenaga kesehatan. Alhasil, Bupati mengizinkan untuk membuka rekruitmen non PNS, gajinya untuk tenaga dokter Insyaallah nanti Rp. 3 juta,” terangnya.

Pria yang pernah menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Lawang menambahkan, proses rekruitmen itu sendiri akan melalui 4 tahapan, yakni pendaftaran, tes tulis, tes psikologi, dan tes wawancara.

“Pendaftaran dan seleksi administrasi pada tanggal 21-23 September, tes tulis dan tes wawancara tanggal 25 September, dan 28 tes psikotes,” ujarnya.

Arbani menegaskan bahwa pihaknya sengaja untuk membuat 4 tahapan untuk proses perekruitan. Tujuannya agar pihaknya mendapatkan tenaga yang benar-benar ideal sebagaimana diharapkan.

“Misalnya tes tulis dan tes wawancara kami lakukan untuk mengetahui skill masing-masing para pendaftar. Sedangkan tes psikologi untuk mengetahui kemauan untuk bekerja dari masing-masing personal. Meskipun skill-nya mampu, tapi tidak ada kemauan untuk bekerja tentu kita tolak,” tukasnya.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar pekerjaan itu yakni Surat Permohonan, Ijazah terakhir dan IPK, Fotocopy KTP, Foto Copy STR untuk tenaga kesehatan, Surat Keterangan Berbadan Sehat, dan Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Inovasi Meminimalisir Covid-19, Pemkab Malang dan BRI Bikin Pasar.id

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani MoU Pasar.id. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sedikit demi sedikit inovasi baru terus diciptakan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya inovasi pasar.id yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Bank BRI Cabang Malang.

Inovasi itu dibuat bertujuan untuk memaksimalkan sistem belanja digital (Online) di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang tanpa keluar rumah, sehingga diharapkan rantai penularan Covid-19 semakin cepat terputus.

Sistem belanja online pasar tradisional itu, Minggu (20/09/2020) dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Bank BRI Cabang Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Untuk masyarakat yang ingin berbelanja secara online di pasar tradisional tinggal klik website Pasar.id. Pimpinan Wilayah BRI Jawa Timur II Malang Prasetya Sayekti menyampaikan, saat ini masih ada 12 pasar di Kabupaten Malang yang sudah tergabung dalam Pasar.id.

“Sementara masih 12, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Ini cuma awal dan tujuannya nanti seluruh pasar di Kabupaten Malang bisa terintegrasi dengan Pasar.id,” ungkapnya.

Prasetya juga menyampaiakan, bagi pasar yang ingin mendaftar ke Pasar.id masih terbuka lebar, dan prosedurnya juga cukup mudah. Yakni tinggal menunjuk seorang koordinator untuk mengurus kerjasama antara pasar tersebut dan BRI.

“Koordinator itulah nantinya yang akan membuat rekening ke BRI. Cukup datang saja ke kantor atau petugas BRI yang ada di setiap desa. Nanti kami buatkan akun pasar itu di Pasar.id,” jelasnya.

Prasetya menjelaskan, dalam Pasar.id ini tidak ada transaksi uang secara langsung. Tapi semua lewat kartu ATM BRI dan kartu bank lain juga bisa. Kemudian pesanannya akan diantar. Ini bentuk concern kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi langkah BRI untuk membuat Pasar.id tersebut sebagai langkah partisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Terimakasih, dengan adanya web Pasar.id ini masyarakat Insyaallah semakij mudah untuk melakukan jual beli tanpa harus tatap muka, sehingga diharapkan kedepan penyebaran Covid-19 semakin berkurang,” tukas Sanusi. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Netralitas ASN Jadi Sorotan Dalam Pilkada, Sekda Gelar Rakor Tiga Pilar

Diterbitkan

||

Oleh

Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Hidayat bertekad untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Malang ditengah semakin memanasnya situasi Pilkada Kabupaten Malang Desember mendatang.

Untuk memastikan tekadnya itu, pihaknya (Wahyu Hidayat), selaku penanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan Tiga Pilar, yakni dengan Inspektorat dan Bawaslu Kabupaten Malang.

“Senin (21/09) besok, kami akan rakor bersama tiga pilar. Bagi kami netralitas ASN harga mati. Nanti saya akan gandeng Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan inspektorat untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Wahyu saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut, Mantan Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu berharap Bawaslu Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam menjalankan netralitas ASN.

“Bawaslu kan punya anggota hingga ditingkat bawah, jika ada temuan segera laporkan ke saya, nanti akan kita tindak tegas,” jelasnya.

Dengan begitu, Wahyu optimis netralitas ASN di lingkungan Pemkab Malang bisa terwujud.

Ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan jika ada oknum ASN tidak netral, Wahyu menegaskan akan berlakukan undang-undang kedisiplinan ASN sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020.

“Sanksinya sudah jelas dalam UU kedisiplinan ASN, dan PKPU yang baru, yakni sanksi moral, sanksi hukuman disiplin ringan hingga berat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang akan di gelar pada Rabu 9 Desember mendatang, netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi, satu dari tiga pasangan calon, merupakan calon petahana, yakni HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com