Connect with us

Pemerintahan

Baru Satu Desa di Kabupaten Malang Cairkan BLT-DD

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Baru satu desa di Kabupaten Malang yang telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dari sebanyak 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Apa penyebabnya ?.

Kabag Pemdes Pemerintah Kabupaten Malang Suwaji mengatakan, satu desa yang telah mencairkan BLT-DD itu adalah Desa Pandanlandung di Kecamatan Wagir.

Bantuan telah disalurkan kepada 54 Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk menerima BLT-DD. “Pencarian sudah 30 April lalu, hanya satu Desa Pandalandung, Wagir, saja. Dari 378 desa di Kabupaten Malang,” terang Suwaji, Jumat (8/05/2020).

Suwaji menjelaskan, bahwa 377 desa yang belum mencairkan BLT-DD masih menggelar musyawarah desa khusus untuk pembahasan final penerima bantuan yang nantinya disahkan.

“Saat ini, semua desa tengah menggelar musyawarah desa khusus, sebagai tahap final penetapan penerima bantuan. Langkah ini, agar tidak terjadi kesalahan atau salah sasaran dalam pemberian bantuan,” jelasnya.

Suwaji mengaku, BLT-DD memang diharapkan bergulir mulai April 2020. Akan tetapi, proses pendataan sampai hari ini terus berjalan. Penerima awalnya mengacu pada data yang dimiliki oleh dinas sosial.

Dan penerima BLT-DD adalah mereka yang belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra-Kerja, Bansos Tunai, yang kehilangan mata pencaharian/penghasilan, belum terdata di DTKS atau memiliki anggota keluarga yang sakit kritis.

“Harapannya tahap I dicairkan pada April 2020, tetapi pendataan masih berproses sampai saat ini. Karena penerima BLT-DD tidak boleh dobel dengan bantuan lain, seperti PKH, BNPT, maupun bansos tunai,” aku Suwaji.

Hasil musyawarah desa khusus, lanjut Suwaji, yang telah menetapkan KK miskin penerima BLT-DD disahkan oleh Camat sebelum pencairan. Untuk realisasi, akan dikucurkan melalui perbankan atau non tunai. Langkah ini menghindari terjadinya kerumunan warga serta penyalahgunaan bantuan.

“Diutamakan pencairan non tunai, desa telah menggandeng beberapa perbankan. Agar tidak mengundang kerumunan warga dan pemotongan atau penyalahgunaan. Dicairkan tiga tahap (tiga bulan) masing-masing sebesar Rp 600 ribu per KK,” beber Suwaji.

Suwaji menambahkan, BLT-DD yang diberikan mengacu Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Jika pagu dana desa dibawah Rp 800 juta kebawah maksimal 25 persen diperuntukkan bagi keluarga miskin terdampak COVID-19.

Sedangkan untuk pagu Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar alokasi dapat mengajukan BLT-DD maksimal 30 persen. Sementara pagu Rp 1,2 miliar untuk BLT-DD sebesar 35 persen.

“Kalau sesuai pagu itu, semuanya terjangkau terpenuhi sasarannya, penerima bisa sebanyak 64.472 KK. Tapi, kalau melihat Desa Pandalandung jika menganut pagu bisa 159 KK, tetapi realisasi berdasarkan pemutakhiran data penerima hanya 54 KK. Lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat,” tegas Suwaji.

Pemerintahan

Kayutangan Belum Ditutup, Banner Imbauan Terpasang

Diterbitkan

||

Banner himbauan pembangunan Kayutangan di Jalan Basuki Rahmat (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COM – Sosialisasi rekayasa lalin Kayutangan terus digalakkan Dishub Kota Malang. Salah satu satunya dengan memasang banner himbauan.

Ini terpantau Kabarmalang.com, Sabtu sore (31/10). Terlihat beberapa banner sudah terpasang di sekitar Kayutangan.

Yakni, Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Tepat di samping kanan Toko Buku Gramedia. Lalu ada juga di Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Pembangunan akan dimulai pada hari Senin nanti, (2/11). Lalu lintas di Kayutangan sejauh ini  masih tampak normal seperti biasanya.

Warga sudah cukup tahu adanya rencana pembangunan. Contohnya, Hanif, warga Merjosari. Dia telah mengetahui informasi rencana pembangunan area Kayutangan.

“Saya dapat infonya di akun instagram @dishubmalangkota. Setelah itu saya share infonya. Agar teman-teman yang lain juga tahu,” ujarnya.

Dia merasa terbantu dengan adanya informasi tersebut. Sehingga dia bisa menghindari kemacetan di wilayah sekitar Kayutangan.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Nakes Baru Ditempatkan Di Puskesmas

Diterbitkan

||

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Sri Winarni (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – PNS baru Pemkot Malang didominasi formasi tenaga kesehatan (nakes). Personel anyar ini bakal diprioritaskan untuk penempatan Puskesmas.

“Kami prioritaskan di Puskesmas,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Sri Winarni, dihubungi Kabarmalang.com, Sabtu (31/10).

Menurut Sri, banyak Puskesmas Kota Malang membutuhkan tambahan nakes.

Dinkes langsung memproses alokasi personel ini. Dia juga sudah menetapkan strategi formasi nakes Kota Malang.

“Kami lakukan melalui analisis beban jabatan. Serta, analisis beban kerja di lingkungan Dinkes Kota Malang,” terangnya.

Menurut Sri, kebutuhan nakes didasarkan dua faktor. Yaitu kualitas dan kuantitas. Karena, mereka akan melayani masyarakat.

“Penentuan prioritas formasi pegawai merupakan kebijakan Pemkot Malang,” tambahnya.

Sri menilai kecukupan kuota nakes Kota Malang masih dianalisa.

“Akan dievaluasi kembali dengan data kepegawaian yang ada,” ungkapnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

PNS Baru Kota Malang Didominasi Nakes

Diterbitkan

||

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto (Foto : Istimewa)

KABARMALANG.COMPemkot Malang mengumumkan hasil seleksi CPNS 2019, Jumat (30/10). Total ada 335 peserta berhasil lulus tes. Mayoritas mengisi formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan (nakes).

Formasi kesehatan ada bidan, nutrisionis, okupasi terapis, perawat, perawat gigi. Lalu, pranata laboratorium kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, dokter. Serta, Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Untuk formasi pendidikan ada jabatan guru agama islam. Lalu, guru bahasa indonesia, guru bahasa inggris.

Setelah itu guru bimbingan konseling, Guru IPA, Guru IPS.

Ada juga guru kelas, guru seni budaya, guru penjasorkes. Serta guru matematika, guru TIK, dan guru PPKN.K

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto membenarkan. Formasi yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Memang tenaga pendidikan dan kesehatan dibutuhka . Secara jumlah masih diperlukan penguatan dan penambahannya,” ujar Wiwid sapaannya, dihubungi Kabarmalang.com (30/10).

Dia menuturkan penentuan formasi tersebut tidak sembarangan. Tapi, atas dasar kajian dan telaah dari perangkat daerah.

“Pemkot Malang punya postur ASN bergantung situasi nyata. Yaitu dari kebutuhan paling krusial di Kota Malang,” terangnya.

Wiwid mengutarakan, perangkat daerah menyusun formasi kebutuhan kepegawaian. Dari situ akan terhimpun formasi. Lalu dimasukan ke BKPSDM.

Yaitu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Setelah itu formasi dimasukan ke pusat. Dari pusat, data baru dikembalikan lagi ke daerah.

“Sejak awal sudah ada pemetaan seperti itu. Sehingga, dulu calon peserta CPNS sudah mengarah atas pilihannya,” ungkap Wiwid.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com