Connect with us

Pemerintahan

Wagub Jabar Ajak Masyarakat Tanggulangi COVID-19

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Keterlibatan dan kedisiplinan masyarakat amat krusial dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Jawa Barat (Jabar). Dengan menerapkan physical maupun social distancing dan tidak mudik, masyarakat berkontribusi besar memutus mata rantai penyebaran.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penanggulangan COVID-19 yang meluas menuntut pendekatan luar biasa. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai organisasi masyarakat (ormas), harus terlibat dengan kendali tertinggi berada di Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar.

“Dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah ingin seluruh masyarakat ikut andil dari mulai kiai, relawan-relawan, dan sekarang Pak Sekda atas nama pemerintah (provinsi) minta bantuan kepada organisasi masa yang punya legalitas, supaya benteng pencegahan COVID-19 tidak jebol. Kita kuat karena bersama,” kata Kang Uu, Minggu (12/04/2020).

“Sebenarnya ormas apapun yang punya niat baik untuk jadi relawan sah-sah saja. Karena yang minta Pak Sekda atas nama pemerintah, maka secara resmi minta kepada organisasi yang legal (tidak terlarang),” tambahnya.

Apalagi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar saat ini mempraktikan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

Kang Uu mengimbau masyarakat untuk mengikuti semua imbauan pemerintah, terutama soal larangan mudik dan piknik. Kesadaran masyarakat untuk tidak mudik menjadi hal krusial saat ini untuk mempersempit ruang gerak Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARSCoV-2), penyebab COVID-19.

“Pola hidup bersih dan sehat, diam di rumah, cuci tangan dengan benar, social distancing, tidak boleh mudik, jangan kumpul dengan banyak orang, ini merupakan benteng yang sangat diandalkan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19,” katanya.

Pemda Provinsi Jabar sendiri sudah mengeluarkan maklumat larangan mudik dan piknik. Kemudian, memberlakukan prosedur tetap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun, untuk memastikan pemudik tidak terpapar Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), virus penyebab COVID-19.

Desa-desa di Jabar memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya. Aparatur desa mendata pemudik yang berasal dari zona merah dan memintanya untuk isolasi diri selama 14 hari. Beragam upaya tersebut dilakukan Pemda Provinsi Jabar agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. (Hum)

Politik

Siapa Pengganti Anggota DPRD Fraksi PDIP Yang Meninggal Beberapa Waktu Lalu?

Diterbitkan

||

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Setelah kehilangan empat kader terbaiknya, akibat kecelakaan dalam perjalanan menuju Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja.

DPC PDI Perjuangan tampaknya sedang menyiapkan calon pengganti dua kader PDIP yang juga menjadi anggota DPRD (PAW), yang juga turut dalam kecelakaan tersebut. Yakni Hari Sasongko dan Hariyanto.

“Sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas untuk PAW nya Pak Didik Gatot Subroto yang mencalonkan diri sebagai Wabup Malang nomor urut 1. Yaitu Pak Amari rencananya. Namun Tuhan berkehendak lain. Pak Amari akhirnya juga dipanggal Yang Maha Kuasa. Ya terpaksa harus kita siapkan lagi,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari.

Usai keempat kader tersebut, duka PDIP semakin menyelimuti, setelah satu kadernya lagi turut menyusul keempat orang tersebut beberapa waktu berikutnya, yakni Mujiono.

Padahal, mendiang Mujiono sebelumnya dikabarkan akan PAW menggantikan Hariyanto.

“Tentunya kami (PDI Perjuangan) semua merasa kehilangan. Namun, fungsi wakil rakyat tetap harus berjalan. Tapi mungkin akan kembali komunikasikan setelah Pilkada. Agar tetap bisa fokus menang 9 Desember mendatang,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim ini.

Untuk PAW nya sendiri, Untari mengaku bahwa pihaknya akan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dirinya akan tetap melihat nama-nama kader PDIP Kabupaten Malang yang sudah tercantum sesuai urutan dan daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.

“Urutannya kan sudah ada. Daftarnya juga ada di KPU. Tentu kami akan lihat dulu. Sebagai warga negara yang taat undang-undang kita harus bisa patuhi aturan yang ada. Tapi itu tadi, mungkin setelah Pilkada baru akan kita komunikasikan lagi,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun Kabarmalang.com, mengacu pada hasil perolehan suara pada Pileg 2019 lalu.

Ada tiga nama yang mungkin di PAW untuk mengisi kekosongan kursi DPRD Kabupaten Malang menggantikan kedua anggota DPRD yang meninggal dunia, ditambah pengganti Didik Gatot Subroto yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri calon Wakil Bupati Malang.

Didik Gatot Subroto dan Hariyanto, selaku mantan anggota DPRD Dapil 6, kemungkinan akan digantikan oleh Wahyu Indriyanti dan Yulis Farida, jika mengacu pada urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Sebelumnya, ada nama Amari pengganti Didik dan Mujiono pengganti Hariyanto. Namun karena keduanya sama-sama meninggal dunia, tentu saja tidak jadi.

Sedangkan untuk dapil I, ada nama Reni Purwiningtyas yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak setelah Hari Sasongko. (imr/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU

Diterbitkan

||

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU
Silaturahmi Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dengan Ketua PWNU jatim KH Marzuki Mustamar di Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengunjungi Malang. Nico bersilaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

Jumat (27/11) pagi, Nico datang ke PP Sabilurrosyad Gasek. Di situlah Kiai Marzuki berkantor dan mengasuh santrinya.

Nico datang ke Gasek ditemani Forpimda Kota Malang. Yaitu, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarowo. Serta, Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata.

“Saya sengaja datang untuk silaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim. Penting bagi saya untuk berkolaborasi dengan Kiai Marzuki. Karena, kami harus bersama jogo Jawa Timur,” ujar Nico kepada wartawan usai silaturahmi di Gasek, Karangbesuki.

Menurut Nico, PWNU Jatim adalah organisasi umat terbesar Jatim. Sehingga, perannya pun besar bagi Jawa Timur.

Nico datang meminta doa dan dukungan untuk Jawa Timur. Supaya, PWNU Jatim ikut aktif mendukung kebijakan pemerintah.

“Khususnya penanganan Covid-19 dan Pilkada. Kami orang baru, memohon restu melaksanakan tugas Kapolda Jatim,” tandasnya.

Tak lupa, Nico menitipkan para Kapolres-nya di penjuru Jatim. Termasuk, Leo yang bertugas di Malang Kota.

Dia meminta NU bersinergi dengan seluruh Kapolres di Jatim. Serta, mendorong sinergi TNI-Polri ulama. “Sinergi ini untuk jogo keamanan Jawa Timur,” tutupnya.

 

Disambut Baik Kiai Marzuki

Kiai Marzuki sangat antusias menyambut Nico. Karena, keamanan Jawa Timur tidak hanya soal pendekatan kedinasan.

“Tapi juga pendekatan kultural, silaturahmi kepada tokoh. Dengan melaksanakan ini, separuh upaya mengamankan Jatim sudah selesai,” ujar Kiai Marzuki.

Menurut Kiai Marzuki, ulama adalah pemimpin umat. Lewat hubungan baik dengan ulama, pendekatan umat pun berjalan.

KH Marzuki Mustamar, Irjen Nico Afinta, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata

“Beres atas, insyaallah beres bawah. Intinya bagaimana Jatim aman kondusif dan lancar semua,” terang Kiai Marzuki.

Kiai Marzuki pun menerima kehadiran Kapolda baru. Menurutnya, keputusan Kapolri menunjuk Nico bisa diterima.

“Siapapun yang berkhidmat di Jatim, harus diterima. Prosesnya matang, prosedural dan legal. Tak ada alasan menolak siapapun. Karena, Polri pasti berbuat yang terbaik bagi bangsa ini,” tutup Kiai Marzuki.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

R-APBD Kota Malang Dikonsultasikan ke Pemprov

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko bersama Jajaran DPRD Kota Malang (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2021 disetujui. Seluruh fraksi di DRPD Kota Malang menyetujui Ranperda itu, Kamis (26 /11).

Persetujuan disampaikan dalam paripurna di gedung DPRD Kota Malang. Ranperda yang disetujui akan dikonsultasikan ke Pemprov Jatim.

“Nantinya akan ada hasil evaluasi, konsultasi, dan koordinasi. Itu harus dikonsultasikan satu bulan sebelum pelaksanaan APBD 2021,” kata Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Hasil konsultasi akan dipakai mengevaluasi dan memperbaiki R-APBD. Setelah perbaikan, APBD baru bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran 2021.

“Memang harus on time seperti ini. Karena memang ini harapannya pemerintah pusat. Program-program APBD segera direalisasikan,” jelasnya.

Tujuannya, untuk menyemangati kondisi ekonomi yang ada. Ekonomi Kota Malang dinilai sudah bangkit tapi belum bersemangat.

“Ekonomi Kota Malang perlu dihangatkan. Caranya dengan menggerakkan APBD lebih awal. Itu langkah-langkah yang akan dilakukan,” jelas Edi.

Edi mengatakan, konsentrasi penganggaran 2021 mengarah kepada pemulihan covid-19. Setelah itu, APBD dipakai untuk jaring pengaman sosial.

“Recovery ekonomi harus dilakukan oleh OPD. Harus tetap koordinasi, komunikasi dan sinergi. Jangan sampai miskoordinasi dan lain sebagainya,” tutup Edi.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com