Connect with us

Pemerintahan

Pemda Provinsi Jabar Resmi Ajukan PSBB Bodebek

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hari ini resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan.

Kelima wilayah itu yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek). Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta dan namanya menjadi Klaster Jabodetabek.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, surat permohonan PSBB Bodebek nantinya akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Kang Emil berharap keputusan akan keluar dalam satu atau dua hari mendatang.

“Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) kemudian kami rekap dan hari ini Pemda Provinsi Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya,” kata Gubernur di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (8/04/2020).

Menurut Kang Emil, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” katanya.

Oleh karena itu, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

“Apapun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” kata Kang Emil.

Saat ini PSBB DKI Jakarta telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan menurut informasi akan berlaku Jum’at (10/4/20) dan berlangsung 14 hari dengan catatan dapat diperpanjang.

Kang Emil kemudian menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Kang Emil, sudah melakukan berbagai simulasi.

“Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,” tuturnya.

Pemberlakuan status PSBB bisa mencakup satu kota secara keseluruhan ataupun hanya beberapa wilayah saja. Kang Emil meyakini PSBB efektif memutus rantai penularan COVID-19.

“PSBB ini nanti bisa diterjemahkan apakah minimal pembatasan hanya beberapa wilayah atau maksimal sampai skala kota itu tidak masalah tapi dengan status PSBB diharapkan memutus rantai penularan COVID-19,” pungkas Kang Emil. (Hum)

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

DPRD Aman Dari Covid-19, Paripurna Via Daring

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto : Instagram PDIP Kota Malang)

 

KABARMALANG.COM – Positifnya Wali Kota Malang Sutiaji membuat DPRD bergerak cepat. Selasa kemarin, semua Anggota DPRD Kota Malang swab test.

Pasalnya, mereka sering bertemu Sutiaji. “Untuk semua (anggota dewan), sehat,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Rabu (2/12).

Para anggota parlemen memang dinyatakan negatif Covid-19. Tapi, instruksi Wali Kota Malang tetap dijalankan.

Semua legislator Kota Malang menjalankan Work From Home. Durasi WFT adalah 14 hari. Ini demi mengantisipasi penularan Covid-19.

“Saya paling intens dengan Sekda Kota Malang,” tambah politisi PDIP Kota Malang itu.

Sebagai informasi, Sekda Kota Malang Wasto sedang dirawat. Wasto menunjukkan adanya gejala Covid-19.

Kondisi ini tak mengurangi pelaksanaan tupoksi DPRD. Desember 2020, ada beberapa agenda penting DPRD dan Pemkot Malang.

Misalnya, pengesahan enam Rancangan Peraturan Daerah. Rencananya, penggedokan akan digelar 7 dan 8 Desember 2020.

Untuk pencegahan, paripurna pengesahan akan dilakukan daring.

“Sebisa mungkin semua agenda yang tersisa diselesaikan. Rencananya, paripurna akan dilaksanakan secara daring,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com