Connect with us

Pemerintahan

Jabar Terapkan Proaktif Tes COVID -19 kepada ODP

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Gubernur Ridwan Kamil menyatakan Pemda Provinsi Jawa Barat segara menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.

Menurut Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil – pemerintah pusat telah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad,” kata Kang Emil usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID – 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (13/03/2020).

Kang Emil mengatakan, proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).

“Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, Kang Emil menambahkan bahwa proaktif tes yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar menargetkan orang dengan status ODP. Proaktif tes sendiri, kata dia, merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemda Provinsi Jabar.

“Proaktif tes ini membantu untuk memastikan memperluas jangkauan yang terpantau kan ada ODP. Yang  sekarang dites oleh pusat kan adalah PDP. Jadi proaktif tes ini langkah antisipatifnya,” ucapnya.

“Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO,” imbuhnya.

Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.

Kang Emil menekankan waspada tapi rasional kepada masyarakat Jabar. Dia pun memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur.

“Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti,” katanya.

“Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali,” tambahnya.

Selain menerapkan proaktif tes untuk ODP, Pemda Provinsi Jabar akan menguatkan sistem rumah sakit. Salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan virus korona di lini dua dan menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di Jabar.

“Kita menambahi rumah sakit yang sudah siap di ring dua menjadi sekitar 27,” ucapnya. “Kemudian kita sudah mengirimkan sesuai kebutuhan, seperti ke Tasikmalaya,” imbuhnya.

Proaktif tes dalam penanganan penyebaran COVID-19 mendapat dukungan DPRD Jabar. Salah satunya dari sisi anggaran. Menurut Kang Emil, jumlah anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga masih dalam pembahasan.

“Dari sisi anggaran juga sudah didukung oleh DPRD, angkanya sedang dibahas jadi belum fix karena biaya itu kan bukan hanya untuk penanganan COVID-19, sisanya ada kebencanaan,” katanya.

Kang Emil juga mengimbau masyarakat Jabar untuk mengurangi aktivitas berjabat tangan. Dia meminta masyarakat untuk menggantinya dengan menggabungkan kedua telapak tangan di dada sambil sedikit membungkuk. Hal ini sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

“Saya kira itu sudah menunjukkan rasa hormat jadi kurangi berjabat tangan,” imbau Kang Emil.

Dukungan DPRD Jabar

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.

“Terkait dengan status siaga 1 dan penerapan proaktif tes ini tentu memerlukan anggaran dan kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah untuk tersedianya alokasi anggaran dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan berlaku,” kata Achmad.

Achmad juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.

“Pada prinsipnya kami DPRD mengimbau seluruh masyarakat di Jabar untuk memperkuat kekebalan tubuh agar prima karena virus sulit menulari orang dengan kondisi yang prima,” ucapnya. (Hum)

COVID-19

Puluhan Wartawan Kota Malang Swab Test

Diterbitkan

||

Proses akan dilakukan swab test kepada wartawan dan pegawai Humas Pemkot Malang di Labkesda. (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COMPemkot Malang menggelar swab tes bagi puluhan wartawan biasa meliput di lingkungan Pemkot Malang.

Selain awak media, pegawai bagian humas Pemkot Malang juga ikut dalam swab digelar di Labkesda, Kota Malang, Kamis (3/12).

Swab sebagai upaya mitigasi pasca, Wali Kota Malang, Sutiaji terkonfirmasi Covid-19. Begitu juga dengan belasan ASN di lingkungan balai kota terindikasi Covid-19 pasca menjalani tes cepat.

“Intensitas pertemuan wartawan cukup tinggi dengan pejabat Pemkot Malang. Khususnya Bapak walikota ” ujar Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto kepada wartawan, di Labkesda.

Swab diharapkan, bisa memperjelas kondisi kesehatan awak media. Sehingga, kerja harian sebagai jurnalis tidak terganggu.

“Kami di humas Pemkot Malang juga swab tes. Karena memang persinggungan kerjanya bersama teman-teman media,” lanjutnya.

Hasil swab tes akan bisa diketahui dua atau tiga hari kedepan. Jika ada yang positif Covid-19, Dinas Kesehatan akan memberikan treatmen.

“Ada arahan nanti dari tim Dinas Kesehatan. Secara SOP diarahkan isolasi mandiri. Itu jika tidak disertai komorbid,” jelasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

FKD Wadahi Penyandang Disabilitas Kota Malang

Diterbitkan

||

Workshop ulat sutera, salah satu kegiatan dari FKD Kota Malang (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COMKota Malang sangat concern terhadap isu disabilitas. Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) pun dibentuk di Kota Malang.

FKD tersebar di lima kecamatan. Anggotanya diisi oleh semua ragam disabilitas. FKD menjadi wadah pemberdayaan dan pembinaan penyandang disabilitas.

“Kegiatan FKD Kota Malang misalnya terapi dan kewirausahaan. Ini berlaku untuk penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan,” ujar Titing Rara Wulansari, Pendamping Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial untuk Malang Raya dihubungi Kabarmalang.com, Kamis (3/12).

Terapi disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Khususnya, bagi anak-anak lambat belajar dan autis.

“Biasanya yang lambat belajar hanya tentang kemandirian. Serta, aktivitas harian seperti mengancing dan melipat baju,” terangnya.

Sementara, terapi tuna grahita adalah mewarnai dan menyusun balok.

Bagi penyandang disabilitas dewasa, ada pelatihan kewirausahaan. “Ada workshop ulat sutera, dan kewirausahaan produk makanan,” jelasnya.

Melalui FKD, pembinaan penyandang disabilitas juga melalui keluarga.

“Pembinaannya lebih fokus pada penguatan keluarga. Karena keluarga adalah faktor utama mandiri tidaknya penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, pembinaan dalam keluarga perlu dikuatkan. Karena penyandang disabilitas acapkali mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat.

Dia berharap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berhenti. Apalagi, hari ini (3/12) momen Hari Disabilitas Internasional 2020.

Titing ingin semua masyarakat saling bersinergi. Kehidupan masyarakat harus didorong inklusif dan ramah disabilitas.

“Sehingga, penyandang yang mandiri bisa terjun langsung ke masyarakat,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos Kampanyekan Anti Diskriminasi Disabilitas

Diterbitkan

||

Penyandang disabilitas saat mendaki gunung Wedon, Kecamatan Lawang. (Ilustrasi)

 

KABARMALANG.COM Dinsos Kabupaten Malang terus mengencangkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Kampanye anti diskriminasi penyandang disabilitas pun digalakkan.

Harapannya, penyandang disabilitas tidak mengalami dikriminasi masyarakat. Dinsos menuangkan misi ini lewat program sosialisasi.

Dinsos biasanya melibatkan PKK, perangkat desa, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi anti diskriminasi penyandang disabilitas digelar rutin.

“Kita memberi pemahaman kepada mereka. Bahwa penyandang disabilitas punya hak sama di masyarakat,” beber Kabid Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Kabupaten Malang Retno Tri saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Diharapkan, para pemangku desa dan tokoh ormas bisa paham. Sehingga, mereka bisa melanjutkan isu anti diskriminasi kepada masyarakat.

Saat ini, ada 13.300 penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Sebagian penyandang berat rutin menerima bantuan Dinsos.

“Yakni Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Tahun ini sebanyak 100 orang. Tahun 2021 kita mengajukan 200 orang,” tutur Retno.

Dinsos menyadari peran pemerintah terbatas. Bantuan tidak akan bisa diberikan merata.

Sehingga, pelatihan keterampilan pun digelar. Supaya, penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi.

“Setiap tahun kita selalu memberikan pelatihan. Tahun 2020, kita berikan pelatihan batik bercak,” terang Retno.

Hanya saja, pelaksanaan pelatihan tahun ini terganggu. Pelatihan hanya bisa dilaksanakan satu angkatan saja.

Anggaran Dinsos banyak dialokasikan untuk penanganan covid-19. “Satu angkatan pelatihan jumlahnya 30 penyandang disabilitas,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com