Terapkan Physical Distancing, Bansos Kota Malang Disalurkan Via Perbankan

KABARMALANG.COM – Pemerintah Kota Malang punya cara tersendiri dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos). Untuk meminimalisir kerumunan, penyaluran digulirkan via perbankan. Utamanya, bantuan non tunai dan non natura (sembako).

“Ada 2 (dua) pertimbangan, yang pertama kaidah yang dilekatkan pada masa darurat Covid-19 yakni jaga jarak dan interaksi. Serta pertimbangan berikutnya adalah prinsip efektifitas karena untuk pola atau model bantuan (paket) sembako diperlukan tahapan pengadaan yang itu membutuhkan proses (waktu) yang lebih panjang lagi,” ungkap Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto, Senin (4/05/2020).

Nur Widianto menambahkan, dengan pola yang dilakukan saat ini saja, sebagian masyarakat masih menilai ada kelambatan. “Kami maklumi, karena situasi memang demikian,” imbuhnya.

Dijelaskan, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan ada mekanisme yang harus dilalui beberapa tahapan, pertama langkah refocusing dan realokasi atau bahasa sederhananya penggeseran dan pengalihan anggaran.

Kedua, proses pelaporan hasil refocusing dan realokasi oleh Pemda (Pemkot) ke Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kemendagri), dan ini dimungkinkan dikembalikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan revisi terlebih dahulu.

Ketiga, penyusunan revisi / perubahan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dan DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) setelah terefocusing dan terealokasi. Keempat beriringan dengan tahapan yang ada dilakukaan pendataan dan validasi bantuan sosial.

Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dengan klaster terpilah yang bersumber dari bansos Pemerintah Pusat (APBN), yang bersumber dari bansos Pemprov Jatim (APBD Pemprov), yang bersumber dari bansos Pemkot Malang (APBD Kota Malang). Sebagai catatan setiap KPM berbasis Kartu Keluarga (KK) dan masing masing KK tidak boleh mendapat lebih dari satu sumber bansos.

Dan tahap kelima, pencairan dan penyaluran bantuan, didalamnya juga ada proses penginputan data rekening penerima bansos dan penerbitan buku tabungan untuk KPM

“Prosesnya memang berliku, yang itu mungkin juga tidak semuanya memahami. Sementara di lapangan sudah banyak bantuan bantuan sosial dari non pemerintahan, sehingga tidak menyalahkan apabila ada sikap membandingkan. Itu semua kami lihat sebagai bentuk motivasi sekaligus antusiasme masyarakat dalam mewujudkan nilai nilai gotong royong,” beber Nur Widianto.

Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji menegaskan bahwa berkaitan dengan bansos harus memperhatikan ketepatan sasaran dan aspek sebaran cakupan yang akan diberi bantuan.

“Kita maunya simple, namun dalam beberapa kali rakor bansos bersama kementerian, Pemerintah pusat mewanti-wanti untuk validitas penerima. Kelayakan, kepatutan dan hindari double atau tumpang tindih penerima selalu dipesankan. Karenanya verifikasi benar-benar kita lakukan yang untuk kota Malang dibantu teman teman akademisi, saat ini punya aplikasi SiBansos (Sistem Bantuan Sosial). Basisnya NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK, sehingga sistem akan menolak dengan sendirinya bila satu KK sudah terima bantuan, lalu coba dimasukkan untuk terima bantuan dari sumber yang berbeda,” ujar Sutiaji terpisah.

Sedangkan dari sisi cakupan atau sebaran, lanjut Sutiaji, data terus bergerak dinamis. Pada tahap awal penerima bansos menyasar data yang bersumber dari DP3P2KB atau dari dinas sosial. Dimana notabene adalah data keluarga pra sejahtera atau pun kelompok rentan yang didalamnya juga ada penyandang difabel.

Untuk kelompok itu, kata Sutiaji jumlah yang terjaring mencapai 10.688 jiwa. Kelompok berikutnya, pada tahap I dan juga sudah dikucurkan adalah klaster dari pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan sekolah dan pekerja seni dengan jumlah yang terjaring sebanyak 1.364 jiwa.

Selanjutnya, penyaluran juga sudah dilaksanakan pada klaster dibawah binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang sebanyak 394 penerima bantuan. Sementara dalam proses penyaluran adalah PKL dibawah binaan Diskopindag, sebanyak 2.500 pedagang.

Menurut Sutiaji, jumlah penerima juga masih dimungkinkan akan bertambah. Selain memperhatikan adanya tambahan pada khususnya dari klaster yang masuk pendataan Dinsos yang dengan perkembangan kondisi mungkin belum terdata dan terinput, serta juga dari tambahan klaster terbaru yakni klaster pengemudi angkot dan klaster kelompok ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan.

“Karenanya selalu kami bilang, data dinamis, cuma untuk keselarasan percepatan penyaluran dilakukan bertahap,” jelas suami Hj. Widayati Sutiaji tersebut.

Ditambahkan, bantuan dari APBN yang sudah direncanakan akan diluncurkan mulai hari ini secara langsung kepada penerima manfaat. Karena pendataan sudah mengacu by name by adress yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jumlahnya sekitar 41 ribu penerima manfaat. Dan itu juga masih ada bansos dari Pemprov, dengan pagu penerima diperkirakan sebanyak 15 ribu jiwa. Asumsi kami total warga yang tercover bansos (pusat, pemprov dan pemkot) sebanyak lebih kurang 85 ribu KK/ jiwa,” tegas Sutiaji.

Wali Kota memastikan, jika pada pekan ini seluruh bansos akan dikucurkan secara simultan.